Budi Waseso, BULOG tetap mengutamakan dan menyerap produksi dalam negeri
Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) agar ketahanan pangan nasional terjaga.
Ketidaksesuaian data perberasan nasional antara produksidankonsumsi berdampak pada stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Perang data pun terjadi. Kementan klaim beras surplus, sedangkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui operatornya atau Perum BULOG kesulitan mendapatkan beras di lapangan untuk memenuhi stok (CBP).
Saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Bapanas, dan BULOGpada 23 November 2022, Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso menegaskan, BULOG konsisten berpihak pada petani dan terus menyerap produksi dalam negeri, tetapi hasil serapan belum cukup untuk kebutuhan CBP.
Data Beras Nasional
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani berharap produksi November dan Desember dapat mencapai target pemenuhan serapan beras untuk stok CBP agar stok tidak berkurang. Sebagai perbandingan, Bapanas mencatat stok beras hasil produksi 2021 sebesar 5,27 juta ton masuk ke 2022.
Sementara proyeksi produksi beras 2022 mencapai 31,68 juta ton. Jadi, ketersediaan beras nasional 2022 bisa mencapai 36,95 juta ton. Dikurangi konsumsi 30,90 juta ton, maka diperkirakan stok 6,05 juta ton masuk pada 2023.
Faktanya sejak 4-5 bulan terakhir kebutuhan beras melebihi produksi. “Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan kebutuhan saat ini lebih banyak sehingga mengalami defisit dan mengurangi stok 2022. Tetapi kita semua optimis, dua bulan ini semoga produksi sesuai dengan target agar akhir tahun 2022 stok bisa dibawa ke 2023 sekitar 6 juta ton,” ungkapnya saat webinar “Optimalisasi Cadangan Beras Pemerintah” diselenggarakan Sinar Tani (23/11).
Stok CBP 2022 terus menipiskarena dialokasikan untuk operasi pasar guna meredam harga beras yang naik secara signifikan selama Agustus - November. Terkait dengan menipisnya stok CBP, Deputi Koordinator Bidang Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, penetapan besaran volume CBP telah dikeluarkan Surat Plt.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan no. B181/KN.120/J.3/03/2022 perihal usulan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola BULOG berkisar 1 juta-1,5 juta ton. Namun Rakortas Pangan 2 September 2022 menyepakati pengadaan stok CBP sampai akhir Desember 2022 sebesar 1,2 juta ton setara beras.
“Harga beras terus naik, perlu memperhatikan stok akhir tahun. Berdasarkan KSA BPS tahun ini surplus 1,7 juta ton, sedangkan stok beras di BULOG kurang dari 700 ribu ton. BULOG harus memaksimalkan penyerapan beras selama dua bulan ini agar stok bisa mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun. Berdasarkan KSA BPS November- Desember akan ada produksi sebanyak 2,18 juta ton setara beras berada di 10 provinsi produsen beras. Diharapkan produksi ini bisa diserap untuk mengisi stok CBP,” jelasMusdhalifah.
Di sisi lain, BULOG telah menyerap beras petani kurang lebih 152 ribu ton. Namun target pemenuhan stok CBPitutidak terpenuhi karena di lapangan tidak tersedia dalam jumlah cukup. Saat RDP Kementan diberikan waktu 6 hari kerja untuk menghasilkan beras dalam negeri sekitar 600 ribu ton. Kementan telah memberikan surat kepada BULOG terkait penggilingan yang menjadi sasaran penyerapan.
Namun BULOG mengklaim data penggilingan Kementan sama persis data BULOG yang sudah terlibat bekerja sama. Budi Waseso atau biasa dipanggil Buwas menyatakan, sebagian besar penggilingan itu sudah melakukan kontrak untuk penyerapan. Jumlah serapannya telah mencapai152 ribu ton.
“Fakta di lapangan kami hanya dapat menyerap sedikit dari target yang disepakati 600 ribu ton. Dari dalam negeri tidak terpenuhi, maka akan dipenuhi dari luar negeri. Bukan semuanya tapi kekurangannya saja. BULOG hanya diberikan tugas,bukan inisiatif BULOG untuk impor, ini keputusan bersama di Rakortas. Impor juga alternatif terakhir saat serapan tidak terpenuhi dan impor hanya untuk menambahkan kekurangan. Misalnya, stok sekarang 1 juta ton maka impor hanya 200 ribu ton saja, BULOG tetap mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri,” cetusnyadalam suatu diskusi di Jakarta (2/11).
Solusi CBP
Tidak sinkronnya data produksi, konsumsi hingga surplus beras yang tak kunjung usai perlu diperbaiki bersama agar CBP tetap stabil. Ketua Umum Perhimpunan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso berpendapat, optimalisasi CBP bukan lagi untuk jangka pendek melainkan jangka panjangsehingga pemerintah perlu memperhatikannya lebih intens. Menurut mantan Dirut BULOG ini, penggilingan padi skala kecil dapat diikutkan dalam pengadaan CBP.
“Keberpihakan BULOG tidak terlepas dari petani kecil dan penggilingan padi kecil,yaitu sekitar 94% atau 172ribu unit lebih besar dibandingkan skala menengah 4,7% dan skala besar 1,14% di Indonesia. Penggilingan kecil perlu perhatian pemerintah agar penggilingan padi di pedesaan dapat menjadi agregator dalam korporasi petani guna mencapai ekosistem perberasan berkelanjutan,” terangnya.
Sutarto melanjutkan, pemerintah perlu merevitalisasi penggilingan padi kecil yang sudah ada dengan memberikan permodalan melalui kredit murah. Selain itu pemerintah membangun cluster atau korporasi petani. Gabungan Kelompok Tain (Gapoktan) bekerja sama dengan pengilingan padi setempat. Penggilingan padi kecil dapat dikoordinasikan menghasilkan beras untuk CBP.
“Jadi pemerintah bisa menyerap CBP dari korporasi petani sehingga mereka dapat memperbaiki manajemen dan mendapatkan modal dari kredit. Ini harus didorong untuk memihak pada yang kecil. Mereka ini pasarnya tidak jelas sehingga hasil produksi bisa dijadikan CBP,” katanya.
Sutarto mengaku kecewa karena revitalisasi penggilingan kecil yang diusulkannya sejak lamatidak ada kabar. Penggilingan padi kecil menghadapi persoalan saat panen padi karena tidak memiliki alat pengering sehingga tidak dapat menjaga kualitas hasil panen. “Penggilingan padi kecil ini diharapkanbisa direvitalisasi dan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR),sudah diusulkan tapi masih di-PHP (pemberian harapan palsu). Jika revitalisasi ini berjalan, akanmendapatkan kualitas beras yang bening-bening, sesuai dengan keinginan pemerintah, bisa untuk CBP atau OP,” terangnya.
Dalam pengadaan CBP, lanjut dia, ketepatan tempat dan waktu serta mitra kerja sangat menentukan keberhasilan. Keberpihakan kepada yang lemah juga perlu mendapatkan perhatian nyata dan sinergi untuk pengadaan CBP.“Ini merupakan strategi yang tepat,” pungkasmantan Dirjen Tanaman Pangan, Kementan itu.
Sabrina Yuniawati
