CBP harus ada kepastian jalur pengeluarannya
Cadangan Pangan Pemerintah tidak hanya mencakup padi, jagung, kedelai tapi delapan komoditas strategis lainnya.
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) masih dalam pengawalan dan diperkirakan meluncur pada awal 2023. Selama ini mekanisme CPP telah mampu mengelola ketersediaan beras, distribusi, dan stabilisasi harga beras. Ke depan CPP mencakup 11 komoditas,yaitu padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, telur ayam, daging sapi dan kerbau, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
Surplus dan Minus
Menurut Khudori, penggiat Komite Pendayagunaan Pertanian,CPP sangat penting untuk menangani gejolak pangan. “Saat ini harga pangan masih tidak stabilsehingga pemerintah harus menstabilkan harga pangan. Inflasi tinggi akan membuat masyarakat miskin tertekan. Dilihat dari penyumbang kemiskinan, konsumsi makanan sekitar 74,45%, beras mendominasi 21,21%,” katanyadalam webinar PATAKA “Pengelolaan CPP dengan Mekanisme Dynamic Stock” bulan lalu.
Sam Herodian, Dosen Fateta IPB University mengatakan, CPP diperlukan untuk konsumsi, menghadapi keadaan darurat,dan antisipasi terjadi gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional (CPN) juga diperlukan,yaitu cadangan pangan di setiap wilayah Indonesia untuk konsumsi dan menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, gejolak harga, dan bencana.
Analisis Sam, surplus beras terjadi pada April, BULOG melakukan pengadaan sekitar April-Agustus. Pada Juli terjadi minus produksi sehingga BULOG menyalurkan beras di masa paceklik dari Juli hingga puncaknya Desember. Sepanjang Desember, petani mulai tanam dan puncak panen Maret-April.
“BULOG bukan satu-satunya pemilik cadangan.Stok di masyarakat jauh lebih besar. Skema model bisnis pengolahan cadangan, ada pengadaan lokal dan luar negeri. Impor dilakukan tergantung produksi dalam negeri dan bukan pada jumlah tapi timing (waktu) tepat penyaluran beras. Perlu memilih importir tunggal atau distributor tunggal, beras dikirim dari Vietnam atau Thailand tidak perlu banyak. Jadi cadangan ada di dalam dan luar negeri saat dibutuhkan,” terangdoktor alumnus Ibaraki University, Jepang tersebut.
Perubahan Tata Kelola CPP
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan National Food Agency (Badan Pangan Nasional)Rachmi Widiriani mengungkapkan, mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berhasil mengelola ketersediaan, harga, dan distribusi karena menekan angka inflasi. Selanjutnya, akan dibentuk cadangan jagung dan kedelai serta komoditas lain. Namun, saat ini NFA masih fokus pada padi, jagung, dan kedelai (pajale).
Perpres tentang CPP diharapkan memberikan terobosan. BULOG bukan lagi satu-satunya operator. Ke depan ada kemitraan atau kerja sama bisnis BULOG dengan BUMN pangan lain. Namun dalam penugasan,pemerintah memprioritaskan BULOG.
Rachmi melanjutkan, dalam penyediaan pajale berkonsep close loop system,jaminannya terletak pada harga dan kualitas agar dapat memperluas pasar sehingga mempermudah penyaluran CPP. NFA sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA).BULOG mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar menyediakan anggaran diawal kegiatan (revolving) untuk pengadaan komoditas saat musim panen. Dengan demikian, pengelolaan lebih mudah dan harga gabah petani terjagatidak jatuh.
Untuk naskah selengkapnya silakan baca Majalah AGRINA Edisi 340 terbit Oktober 2022 atau dapatkan majalah AGRINA versi digital dalam format pdf di Magzter, Gramedia, dan Myedisi.
