Foto: Dok. Kementerian Pertanian
Pengembangan pelatihan SDM petani di sisi hulu akan meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit
penguatan SDM yang utama harus dimulai di sisi hulu sejalan dengan sistem manajemen rantai pasok.
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian menjadi hal yang sangat krusial bagi pembangunan industri kelapa sawit nasional. Karena itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan beasiswa pendidikan untuk meningkatkan daya saing SDM sawit.
Pendidikan dan Pelatihan
Target produksi minyak sawit mentah (CPO)67 ton/tahun di tahun 2023, ujarArfie Thahar, Kepala Divisi Program Pelayanan, Direktorat Penyaluran Dana, BPDPKS, akan bisa dicapai dengan melibatkan SDM andal. Dengan produktivitas sawit rakyat yang masih rendah,sekitar 3,6 ton/tahuntentu perlu didongkrak dengan pengembangan SDM. Setidaknya, produktivitas ini bisa menyamai perkebunan swasta yang mencapai 10 ton/ha/tahun. “Itu yang ingin kita perbaiki dengan cara memberikan pelatihan pengembangan SDM kelapa sawit supaya bisa meningkatkan pengetahuan keterampilan, keprofesionalan,dan kemandirian para petani,” katanya.
Menurut Arfie, pihaknya memfokuskan dua kegiatan untuk pengembangan SDM kelapa sawit pada 2022,yaitu program pendidikan dan pelatihan. Sejak 2017 hingga Februari 2022 total mahasiwa penerima beasiswa sebanyak 3.625 orang dan lulusan penerima beasiswa ada 1.750 orang.Para penerima beasiswa tersebar di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan (STIPAP) yang saat ini disebut Institut Teknologi Sawit IndonesiaMedansebanyak 180 mahasiswa,Politeknik Kampar Riau 245 mahasiswa, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (KS CWE) Bekasi 780 mahasiswa,Institut Teknologi Sains Bandung 50 mahasiswa,AKPY 1.400 mahasiswa, dan Politeknik Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta 610 mahasiswa.
Sementara, penerima program pelatihan mencapai 9.679 orang mulai dari pekebun hingga masyarakat umum di 21 provinsi dengan kelas pelatihan sebanyak 229 kelas. Pada tahun 2021 rekomtek pelatihan sebanyak 2,507 orang,yaitu 498 orang dilatih PT LPP Agro Nusantara dan 2.507 orang lagi rencananya akan dilatihtahun ini. Lembaga pelatihan lainnya adalah PPMKP Ciawi, Balai Pelatihan Pertanian Jambi, AKPY, PT Sumberdaya Indonesia Berjaya,dan PT Best Planter Indonesia. Tahun 2022 target pelatihan mencapai 5.100 orang.
T Nuranizah Ibrahim,Analis Penyuluhan Perkebunan Subkoordinator Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengungkap, pendanaan BPDPKS sangat membantu petani di Riau karena anggaran yang disediakan PemprovRiau sangat terbatas.Peserta pelaksanaan pengembangan SDM pabrik kelapa sawit di 2021 sangat antusiassebab ilmu dan teknologi yang diberikan sesuai perkembanganzaman.
Di Riau, lanjut Nuranizah, ada 29 anak petani penerima beasiswa BPDPKS dari pendaftar sebanyak 275 orang. “Dengan jumlah yang sangat signifikan ini kita sangat berterima kasih kepada BPDPKS karena banyak anak petani di Riau yang ikut,” ucapnya pada webinar “Pendanaan BPDPKS untuk Pengembangan SDM Sawit”.Sedangkan, petani peserta pelatihan tahun ini targetnya sebanyak 425 orangdari tahun lalu yang hanya 284 orang.
Menurut Sri Gunawan,Direktur AKPY, program beasiswa harus diarahkan pada pengembangan industri sawit nasional sehingga produktivitas tetap berjalan kontinu. Sebab, tantangan sawit di masa depan dalam menghadapi isu lingkungandanperubahan iklim cukup besar. Direktur LPPYogyakarta,Muhammad Mustangin menilai, penguatan SDM yang utama harus ada di sisi hulu sebab dalam sistem manajemen rantai pasok dimulai dari hulu, pengolahan, lalu hilir.“Di dalam segala aspek tentu tidak lepas dari SDM baik di hulu, tengah,maupun di hilir dan harus disiapkan SDM yang unggul,” tegasnya.
S.Nugroho Kristono, Direktur Poltek KS CWE menyarankan,penerima beasiswa sebaiknya juga juga diberikan pada pekerja dan keluarga pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit baik yang bekerja di kebun, pabrik,maupun kantor.Selain itu, sejalan dengan pembangunan wilayah perbatasan sebagai benteng pertahanan, maka daerah perbatasan yang banyak kebun sawitnya seperti Merauke, Kalbar, dan Kaltara harus mendapat kuota pengembangan SDM lebihbanyak.
Windi Listianingsih