Menyongsong swasembada pangan melakukan proyeksi menyiapkan CPP
JAKARTA (AGRINA-ONLINE.COM) Pemerintah menyongsong konkretisasi swasembada pangan telah melakukan proyeksi menyiapkan stok bagi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2025. Target stok CPP yang dicanangkan ini turut berkorelasi erat dengan penyerapan hasil produksi pangan dalam negeri yang perlu dilakukan oleh BUMN pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, "Rapat tadi membahas mengenai CPP. Program prioritas utama Bapak Presiden Prabowo adalah swasembada pangan. Oleh karena itu, CPP menjadi penting, untuk beras, sekarang stok 2 juta ton. Direncanakan 2025 akan dibawa ke Ratas dengan Bapak Presiden, sekurang-kurangnya 2,5 juta ton. Artinya serapan dari petani kuat, kemudian public confident juga, stok Bulog besar," urai pria biasa disapa Zulhas ini, selepas memimpin Rapat Koordinasi Terbatas, Senin (23/12).
Zulhas menambahkan, "Selain beras yang kedua jagung. Diputuskan tadi akan disampaikan kira-kira antara 1 juta sampai 2 juta ton. Hal ini dilakukan agar hasil produksi petani diserap oleh Bulog dengan harga bagus. Bulog bisa menjual dengan harga di bawah. Misalnya kalau beli Rp 5.500, lelangnya bisa Rp 4.500, artinya pemerintah memberikan subsidi. Daripada harus impor, ini sangat membantu peternak," tandasnya.
Sementara mengenai target CPP tahun 2025 yang akan diusulkan ke Presiden Prabowo pada kesempatan berikutnya, Arief sebut telah sejalan dengan Asta Cita. "CPP untuk tahun 2025 ini karena semangatnya kita semua adalah swasembada pangan. Saat Bapak Presiden dorong terus produksi pangan, tentu harus ada yang menyerap. Nah berapa persen yang diserap oleh Bulog atau ID FOOD, itu tadi untuk CPP," jelasnya.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2024, beberapa pangan pokok strategis masih akan memiliki stok yang mumpuni sampai akhir 2024 ini. Stok beras secara nasional di akhir tahun diestimasikan berada di angka 8,3 juta ton. Ini termasuk stok di Bulog yang diperkirakan masih ada 2 juta ton. Untuk stok jagung akhir tahun 2024 juga diproyeksikan masih cukup besar di 3,6 juta ton.
Sementara stok gula konsumsi di akhir 2024 dihitung masih ada di angka 1,4 juta ton. Untuk daging ayam ras sampai akhir 2024 diestimasikan 283 ribu ton. Lalu telur ayam ras stok akhir 2024 sebanyak 177 ribu ton. Daging sapi dan kerbau hingga akhir tahun ini diperkirakan masih terdapat total 68 ribu ton.
"Kita harus persiapkan betul sebelum Februari dan akhir Maret, kita akan panen raya. Panen raya itu nanti gabahnya bisa di atas 13 juta. Jadi Pak Menko inisiasinya rapat hari ini bahas CPP. Step berikutnya pemerintah daerah juga harus punya cadangan pangan sendiri," ungkap Arief.
"Kita juga terima kasih kepada Kementerian Keuangan karena selama 2 tahun terakhir telah berikan penjaminan. Kalau yang jamin Menteri Keuangan, kan pasti Bank yakin, makanya Bulog terima sampai Rp 23 triliun penjaminan. Ini karena BUMN pangan dalam memperkuat stok CPP, perlu dana untuk pengadaannya, termasuk membeli langsung dari petani. Dengan itu, petani kita pun tidak ada lagi yang kesulitan dalam menjual hasilnya," tutup Arief.
Menyadur publikasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang 'Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024', dilaporkan hanya ada 7,65 persen Usaha Pertanian Perorangan (UTP) yang mengalami permasalahan berupa kesulitan pemasaran hasil pertanian. Sementara 92,35 persen menyatakan tidak ada permasalahan dalam pemasaran hasil pertanian.
Terkait itu, pemerintah tentunya akan mengerahkan BUMN pangan guna mengoptimalkan pasokan CPP yang bersumber dari petani pangan domestik. Adapun SEP 2024 dilaksanakan BPS pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Total sampel menyasar pada 318.340 unit UTP, 5.822 unit UTL, dan 5.831 unit UPB.
Dalam rakortas turut hadir diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir; Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan; Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata; Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa; Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono; dan Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto.
Sabrina Yuniawati
