Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM). Sewindu sudah usia Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan 502 sudah sertikasi ISPO yang dikeluarkan, dan setiap tahunnya terus bertambah ini menjadi pembuktian bahwa ISPO sebagai penyelamat lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh  R. Azis Hidayat, Ketua Sekretariat Komisi ISPO dalam acara 3rd International Conference and Expo on Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta, (27/3).

 

Lebih lanjut, menurut Aziz, dari 502 sertifikat tersebut terdiri dari 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektar. Adapun tanaman yang menghasilkan seluas 2.765.569 hektar dengan total produksi Tandan Buah Segar (TBS) 52.209.749 ton per tahun dan CPO 11.567.779 ton per tahun  dan produktivitas 18,81 ton per hektar dan kadar rendemen rata-rata 22,23 persen.

 

“Jadi dari 502 sertifikasi tersebut terdiri dari 459 perusahaan swasta 459 sertifikat, dengan luas areal 3.905.138 hektar atau 50,66 persen dari luas total 7,707 juta hektar. Lalu PT Perkebunan Nusantara 34 sertifikat, dengan luas areal 204.590 hektar atau 28,80 persen dari luas total 710 ribu hektar, dan koperasi pekebun plasma-swadaya 9 sertifikat seluas 5.796 hektar atau 0,11 persen dari luas total 5,613 juta hektar,” urai Aziz.

 

Melihat angka tersebut, Irmijati Rachmi Nurbahar, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian mengakui bahwa dengan sertifikat ISPO ini menjadi pembuktian bahwa sebenarnya pola perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria sustainability (keberlanjutan). 

 

“Sehingga kelapa sawit bukan hanya strategis dan prospektif dan bagian solusi untuk mengatasi kemiskinan. Tapi melainkan sebagai pembuktian Indonesia membangun kelapa sawit kelapa sawit berdasarkan prinsip berkelanjutan, dan sertifikat ISPO-lah sebagai buktinya,” tegas Irmi. 

 

Melihat pentingnya ISPO, Gamal Nasir, Ketua Pelaksana ICE-ISPO sekaligus Ketua Pengawas Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) berharap setiap instansi atau lembaga pemerintah bisa satu visi untuk memajukan ISPO untuk kemajuan kelapa sawit Indonesia. “Jangan ada lagi pihak yang menjelek-jelekan ISPO, sebab ISPO adalah jati diri kelapa sawit Indonesia,” tegas Gamal.  

 

Sementara itu, Bungaran Saragih, Menteri Pertanian periode 2000 – 2005 membenarkan bahwa Indonesia sudah sadar pentingnya sustainable dan  indikatornya sertifikat ISPO dan dibuktikan setiap tahunnya yang terus meningkat. Di jelaskan Bungaran, memang saat itu belum ada ISPO adanya Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO).

 

Kemudian lahirlah ISPO yang lebih nasional dan merujuk UU didalam negeri. Alhasil saat ini perusahaan ataupun perkebunan rakyat telah mampu melakukan sertifikasi ISPO sebagai pembuktian bahwa perkebunan yang dikelola telah menerapkan sustainability. 

 

“Sehingga sebenarnya ini kita sudah bisa memproduksi CPO yang bersertifikat sustainable melebihi keinginan dari kebutuhan Eropa yang menginginkan CPO yang sustainable. Jadi intinya bukan masalah bukan masalah sustainability, tapi masalah persaingan,” keluh Bungaran.

 

Meski begitu, Bungaran mengingatkan yang terpenting Indonesia sudah bisa melakukan apa yang dibutuhkan atau dinginkan mereka dalam hal ini Eropa. “Kita tidak pernah mempermasalahkan RSPO ataupun ISPO karena keduanya mengutamakan prinsip sustanabilty. Saya berharap sertifikat ISPO bisa lebih maju dari RSPO, sebab yang dibawa ke International adalah ISPO,” pungkas Bungaran.

 

 

Peni Sari Palupi

 

Editor: Pandu Meilaka