Kinerja subsektor perikanan budidaya tumbuh positif selama 2015-2018.

 

Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan volume produksi perikanan budidaya nasional sebesar 29,90 juta ton dan produksi ikan hias sebanyak 2,3 miliar ekor pada 2019. Menurut Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, target tersebut realistis mengingat kecukupan pangan menjadi tantangan global.

 

"Dalam konteks global, tantangan terbesarnya kebercukupan pangan sehingga produksi ikan ini harus kita genjot. Saya rasa ini jadi PR kita bersama untuk merealisasikannya, terlebih sumber daya perikanan budidaya kita memiliki daya saing komparatif yang tinggi," ujarnya.

 

Target besar itu pun ditopang dengan program prioritas 2019 yang diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan mendorong perekonomian nasional. Slamet menjelaskan, bahwa sasaran target kinerja tahun ini lebih realistis dengan mempertimbangkan faktor baik internal dan eksternal. Pertimbangan ini penting agar program lebih terukur karena telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya sejak dini.

 

Program Prioritas

 

Tahun ini KKP mengalokasikan berbagai program prioritas. Pertama, dukungan pengembangan minapadi sebanyak 400 paket untuk 6 provinsi. Kedua, dukungan pengembangan budidaya lele bioflok sebanyak 250 paket di 10 provinsi. Ketiga, dukungan escavator sebanyak 20 unit di 8 provinsi, Keempat, pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) sebanyak 10 paket di 10 provinsi.

 

Kelima, dukungan kebun bibit rumput laut (KBRL) hasil kultur jaringan sebanyak 80 paket di 4 provinsi. Keenam, bantuan mesin pakan mandiri sebanyak 55 paket di 10 provinsi. Ketujuh, bantuan benih berkualitas sebanyak 213,9 juta ekor di 34 provinsi. Kedelapan, bantuan induk unggul sebanyak 1,1 juta ekor di 34 provinsi.

 

Kesembilan, pembangunan sarana dan prasarana perbenihan sebanyak 18 unit di 4 provinsi. Kesepuluh, pengembangan sentra lelautan dan perikanan terpadu di 3 lokasi. Kesebelas, asuransi pembudidaya Ikan meliputi lahan 5.000 ha di 14 provinsi. Keduabelas, bantuan pakan mandiri sebanyak 1.250 ton, serta terakhir, monitoring residu dan sertifikasi untuk ekspor sebanyak 4.860 di 14 provinsi. 

 

Tumbuh Positif

 

Dalam 4 tahun terakhir (2015-2018, angka sementara) produksi perikanan budidaya tumbuh rerata 3,36%. Peningkatan signifikan pada komoditas nila sebesar 14% dan lele 43%. Hingga Triwulan III 2018, produksi perikanan budidaya mencapai 13,17 juta ton atau meningkat 4,37% dibanding periode sebelumnya. Sedangkan, angka sementara produksi ikan hias di 2018 tercatat sebanyak 1,42 miliar dengan rata-rata pertumbuhan produksi 4 tahun terakhir sebesar 3,35%.

 

Di sisi lain, dukungan konkrit yang langsung menyentuh pembudidaya juga berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan. Indikator keberhasilan tersebut berupa pencapaian nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) selama 2014 - 2018 tumbuh sebesar 0,38% per tahun. Angka NTPi 2018 tercatat sebesar 100.8 atau naik 1,74% daripada tahun 2017 yang mencapai 99.08. 

 

Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi. Angka NTPi juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi sehingga mendorong kapasitas usaha yang lebih kuat.

 

Kinerja lainnya ialah peningkatan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sepanjang 2014 - 2018 tumbuh sebesar 1,7%. Tahun lalu NTUPi mencapai 113,26 atau tumbuh 2,75%. Capaian ini mengindikasikan usaha akukakultur semakin efisien dan nyata (visible). Rata-rata nilai pendapatan pembudidaya secara nasional pada 2018 sebesar Rp3,38 juta per bulan atau naik 13,04% daripada 2015 yang mencapai Rp2,99 juta per bulan. Pendapatan ini jauh melampaui rata-rata upah minimum regional yang hanya Rp2,25 juta per bulan.

 

Kinerja positif subsektor akuakultur itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Berbagai program yang fokus pada penciptaan efisiensi usaha dan social inclusiveness sukses dijalankan sehingga menjadi katalisator pergerakan ekonomi masyarakat.

 

 

Windi Listianingsih