“Indonesia, baik pemerintah, pengusaha, maupun petani sawit over reactive terhadap resolusi sawit yang dicanangkan Uni Eropa. Cara ini belum tentu akan menggagalkan resolusi itu dan mengamankan pasar sawit kita di Eropa. Kita perlu lebih taktis menghadapi resolusi itu,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA.
Mengapa demikian?
Resolusi ini wajar-wajar saja. Semua negara termasuk Indonesia akan berusaha memproteksi pertaniannya sejauh tidak melanggar ketentuan WTO. Resolusi Uni Eropa ini merupakan refleksi dari usaha proteksi terselubung menggunakan non tariff barrier (karena tarif sudah dilarang di WTO) dengan isu sustainability atau keberlanjutan.
Kita tidak perlu reaktif menghadapi resolusi yang belum tentu akan dilaksanakan komisi Eropa ini. Tapi kita harus menjawabnya dengan aksi di lapangan serta menyajikan data akurat berdasarkan pemikiran dan cara kerja ilmiah.
Selain itu, kita perlu melihat seberapa penting pasar Eropa buat sawit Indonesia? Pasar Eropa maksimal hanya 7 juta ton CPO per tahun dan kita pemasok terbesarnya. Jumlah itu tidak lebih dari 25% dari total ekspor sawit kita, bahkan konsumsi sawit dalam negeri kita jauh lebih besar daripada konsumsi Eropa.
Namun pasar Eropa penting karena menjadi barometer pasar sawit dan minyak nabati dunia. Di samping sebagai pasar yang paling bisa dipercaya dalam hal praktik bisnis, perusahaan-perusahaan Eropa dapat mempengaruhi seluruh dunia lantaran mereka berada di hampir semua negara konsumen sawit. Tapi jangan karena hal tersebut, mereka menekan kita dengan persyaratan sustainability yang tidak masuk akal.
Tuntutan Eropa terutama mengenai dua hal pokok. Pertama, dalam memproduksi minyak nabati termasuk sawit, mereka mengharuskan tidak ada lagi pembukaan hutan mulai 2020. Kedua, mereka meminta adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi dalam praktik produksi dan distribusi minyak sawit.
Sejauh ini tuduhan mereka tentang dua hal tersebut lebih banyak bersifat impresionistik, sporadis, dan tidak didasari fakta empiris yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mereka menggunakan informasi yang diberikan LSM, media massa, dan para ilmuwan yang semuanya sudah bagian dari kerangka menyelamatkan minyak nabati yang ingin diproteksi di Eropa. Kita harus menjawabnya dengan data empiris dan dukungan penelitian ilmiah yang dilakukan para peneliti kita.
Bagaimana menghadapinya?
Sebenarnya kita sudah berbuat banyak dan relatif lebih maju mengenai keberlanjutan yang dimaksud. Paling sedikit sudah diwadahi di dalam UU dan peraturan pemerintah. Kita juga sudah punya standar ISPO yang bersifat mandatori, tapi baru sebagian kecil pengusaha dan petani kita yang mempraktikkannya. Karena itu, agar diplomasi dan kampanye kita berhasil di Eropa, sebelum 2020 kita harus mampu menunjukkan ISPO sudah menjadi norma dalam produksi, distribusi, dan konsumsi produk sawit.
Indonesia sudah menjadi pemimpin dunia dalam menghasilkan produk sawit bersertifikat lingkungan (CSPO) dari RSPO. Sekitar 25% produksi sawit dunia telah termasuk CSPO dan lebih dari 50% diproduksi Indonesia. Sedangkan konsumsi dunia khususnya di negara-negara maju kurang dari 50% dari CSPO. Artinya produksi sudah jauh lebih maju daripada konsumsi dalam menghargai pentingnya pembangunan sawit yang berkelanjutan.
Jadi, sementara pemerintah mengembangkan ISPO, secara taktis kita perlu memanfaatkan RSPO sebagai standar untuk sawit berkelanjutan sampai kita berhasil dalam bilateral dan multilateral membuat ISPO dan MSPO dari Malaysia menjadi standar keberlanjutan yang diterima pasar dunia. Dengan prestasi RSPO menghasilkan CSPO yang mau dibeli konsumen di negara maju, maka Eropa tidak pantas untuk menghambat produksi sawit yang berkelanjutan untuk masuk ke negaranya. Dalam kenyataannya hanya sawit dari minyak nabati yang telah mempunyai standar dan kriteria berkelanjutan. Minyak nabati seperti rape seed, sunflower, soybean, kacang tanah, dan jagung belum mempunyai sertifikat tapi tidak pernah dilarang masuk ke Eropa.
Untung Jaya / 275
