Evaluasi Bidang Pangan dan Pertanian

“Jika ingin mengetahui capaian satu tahun Pemerintahan Jokowi – JK bidang pangan dan pertanian, maka kita harus mengevaluasinya secara komprehensif. Agar dapat mengevaluasinya, kita harus tahu dulu apa program Jokowi – JK. Secara garis besar programnya adalah kedaulatan pangan,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA.

Bagaimana evaluasi Profesor?

Pemerintahan Jokowi – JK menetapkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan sebagai tujuan yang tentunya tidak mungkin dicapai seketika atau hanya dalam satu tahun. Perlu ada sejumlah tahapan. Kita harus tahu. sekarang ini kita berada di tahap mana? Sekarang ini baru tahun pertama, kira-kira apa yang pantas dicapai tahun pertama?

Kemajuan yang sudah dicapai pada tahun pertama Pemerintahan Jokowi – JK adalah perumusan kembali kedaulatan dan ketahanan pangan secara lebih detail yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian hal itu diterjemahkan ke dalam program jangka pendek tahunan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Sehingga pada tahun kelima Pemerintahan Jokowi – JK, kita sudah berkedaulatan pangan. Berdaulat artinya kita yang memutuskan segala sesuatu terkait dengan pangan negeri ini, bukan orang atau negara lain yang menentukan.

 

Setahun Pemerintahan Jokowi – JK, kita baru bisa melihat inputnya, sedangkan output pembangunan pertanian dan pangan secara nyata belum bisa kita lihat. Inputnya sekarang ini sudah ada rencana, bujet, dan implementasi. Bujet dan subsidi terhadap sarana produksi pertaniannya sangat besar yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani. Dan angka ramalan produksi sebagai output yang dikeluarkan BPS cukup baik.  Sekalipun pada awal tahun  kita sempat melihat lonjakan harga produk pertanian tapi mulai pertengahan tahun sudah tidak terjadi lagi, kemungkinan peningkatan produksi sudah dapat dilakukan sehingga meredam gejolak harga.

 

Apa yang perlu dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK untuk mencapai tujuan tersebut?

Tiga hal utama di bidang pertanian dan pangan pada masa Pemerintahan Jokowi – JK yang perlu mendapat perhatian untuk mencapai kedaulatan pangan, yaitu bujet, ekstensifikasi, dan kelembagaan. Bujet Departemen Pertanian kala saya jadi Menteri Pertanian hanya Rp3 triliun tapi banyak masalah yang bisa diselesaikan karena kita tidak mendasarkan pembangunan pada bujet pemerintah sebab kita tahu petani memiliki banyak uang. Kita hanya perlu membujuk mereka untuk menggunakan uangnya.

Sekarang bujet Kementerian Pertanian sangat besar, tentunya lebih bagus tapi harus dipahami bukan untuk dibagi-bagikan kepada petani tetapi digunakan untuk membiayai hal yang tidak bisa dilakukan petani, seperti infrastruktur, alsintan, asuransi pertanian, dan pengembangan kelembagaan.  

Selanjutnya ekstensifikasi. Bujet dan subsidi untuk pertanian sudah sangat besar tetapi jumlah sawah kita tetap saja 7 juta ha, bahkan semakin berkurang karena konversi untuk penggunaan lain sekitar 100 ribu–120 ribu ha per tahun. Sedangkan tingkat produktivitas pangan sudah hampir sampai titik jenuh. Sementara kita mau swasembada pangan bukan hanya beras, tetapi juga jagung, kedelai, gula, dan daging sapi yang diproduksi pada lahan yang sama. Akibatnya, tercapai swasembada beras tapi gagal swasembada jagung, demikian juga sebaliknya.

Presiden Jokowi ingin selama pemerintahannya bisa mencetak 3 juta ha sawah, tapi setahun pemerintahannya hanya tercapai 23 ribu  ha. Sebenarnya ini kesalahan dalam tataguna lahan yang perlu segera diperbaiki. Lahan kita terlalu banyak untuk hutan, hanya 30% yang digunakan untuk bukan hutan. Tentunya hal ini menunjukkan kita belum berdaulat dalam penggunaan lahan.

Selain itu, ada kesan di kalangan masyarakat seolah-olah urusan swasembada, ketahanan dan kedaulatan pangan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian. Itu salah besar. Dalam UU Pangan secara jelas disebutkan bahwa perlu dibentuk suatu lembaga pangan untuk mengurus dan mengkoordinasikan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang ada. Jadi masalah kelembagaan ini perlu segera dibenahi pada masa awal Pemerintahan Jokowi – JK.

Untung Jaya

Agrina Update + Moment Update + Cetak Update +