“Dibutuhkan sistem informasi agribisnis perikanan yang mencakup seluruh aspek sumberdaya perikanan untuk merencanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan perikanan di Indonesia,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA.
Seberapa penting subsektor perikanan terhadap perekonomian Indonesia?
Subsektor perikanan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peran cukup penting dalam perekonomian nasional dewasa ini. Bahkan menjadi salah satu sumber penerimaan devisa negara yang penting. Selain itu, komoditas perikanan juga merupakan sumber protein hewani yang cukup potensial untuk perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat di samping sumber protein hewani lainnya. Karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan konsumsi hasil perikanan.
Namun pengembangan agribisnis perikanan menghadapi berbagai masalah yang mendesak. Misalnya, bagaimana pola pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan lestari; bagaimana strategi dan program peningkatan taraf hidup nelayan dan petani ikan; bagaimana upaya memperluas kesempatan kerja dan berusaha; bagaimana meningkatkan produksi sesuai potensi lestari sumberdaya ikan dan daya dukung lingkungannya; serta bagaimana meningkatkan volume dan nilai ekspornya. Di samping itu, penangkapan ikan tanpa izin dan masalah ekspor secara langsung di laut (transhipment) masih belum dapat ditanggulangi dengan efektif.
Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
Timbulnya berbagai permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan kurangnya data dan informasi yang mampu memberikan gambaran akurat mengenai potensi sumberdaya perikanan serta aktivitas eksplorasinya. Data dan informasi tersebut akan sangat membantu dalam memecahkan dan meminimalisasi persoalan dalam pengembangan agribisnis perikanan. Hasil dan kualitas tangkap para nelayan akan dapat ditingkatkan jika mereka memiliki akses terhadap lokasi dan potensi tangkap suatu daerah tangkapan di laut. Dengan demikian mereka juga dapat meminimalisasi pemborosan sumberdaya karena ketidakefektifan tangkap.
Untuk itu, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu memberikan gambaran mengenai potensi sumberdaya perikanan serta aktivitas eksplorasinya. Informasi tersebut di beberapa daerah sentra perikanan sudah tersedia belakangan ini. Namun informasi itu saja tidak cukup, yang dibutuhkan sistem informasi agribisnis perikanan (SIAP) yang mencakup seluruh aspek sumberdaya perikanan terutama potensi, pemanfaatan, dan peluang pengembangannya sebagai salah satu bahan pertimbangan utama dalam merencanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan perikanan di Indonesia.
Dalam membangun suatu sistem informasi agribisnis perikanan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu informasi produksi, proses distribusi, serta informasi pengolahan perikanan. Untuk mengetahui informasi proses produksi diperlukan penerapan ilmu dan teknologi pada seluruh matarantai sistem usaha perikanan, mulai dari sumberdaya ikan, produksi, pengolahan, sampai pemasaran hasil. Selain itu, juga dibutuhkan informasi mengenai klimatologi suatu daerah atau sentra perikanan laut, serta berapa besar potensi lestari dari setiap sumberdaya ikan yang bernilai ekonomis.
Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi tersebut?
Pengembangan SIAP lebih lanjut harus melibatkan partisipasi pemerintah, dunia usaha, dan nelayan. Sistem yang akan dibangun tidak terbatas hanya pada ekspor hasil perikanan saja, tetapi menyangkut keseluruhan sistem agribisnis perikanan seperti subsistem penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan, distribusi, dan subsistem pemasaran hasil perikanan. Melalui SIAP tersebut diharapkan berbagai kendala dan permasalahan pembangunan perikanan seperti transhipment, kekurangan dan keterlambatan penyediaan data dan informasi, lemahnya penerapan teknologi, dan lainnya akan dapat diatasi.
Selain itu, sistem informasi yang akan dibangun harus tepat guna. Artinya harus transparan dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkannya, baik pemerintah, pengusaha perikanan, dan masyarakat umum. Dalam pengelolaannya, SIAP harus ditangani lembaga independen profesional yang secara khusus akan memantau perkembangan pembangunan agribisnis perikanan nasional, baik oleh lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga kerjasama antara pemerintah dan swasta. Karena itu, diperlukan suatu kebijakan pemerintah yang mendukung ke arah pengembangan sistem informasi dan lembaga pengelolanya.
Sebagai langkah awal pengembangan, dalam jangka pendek perlu dilakukan suatu usaha sosialisasi tentang pentingnya SIAP, baik menyangkut strategi dan kebijakan pembangunan perikanan maupun peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia dalam perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi yang telah ada sebelumnya.
Untung Jaya
