1. Home
  2. »
  3. Agrina Update
  4. »
  5. BCTN Hadirkan Solusi Modernisasi Industri Gula dan Bioetanol pada Sugarex…

Yuk Kenali Manajemen Hijauan Pakan!

Manajemen hijauan pakan yang baik akan meningkatkan produksi susu, efisiensi biaya, dan keberlanjutan industri.

 

Prof. Dr. Ir. Nahrowi Ramli, M.Sc, Ahli Teknologi Pakan CENTRAS IPB University menjelaskan, peningkatan produktivitas susu sapi di Indonesia bisa dilakukan dengan pendekatan pakan. Sayangnya berdasarkan fakta di lapangan, peternak lebih banyak mencari hijauan pakan dengan menghabiskan waktu yang cukup lama. Di samping itu, jenis hijauan pakannya hanya rumput tanpa ada varian lainnya. Dan ketika menghadapi musim kemarau, ketersediaan pakan tidak terjamin. Belum lagi kualitas konsentrat yang berfluktuasi.

”Konsentrat kulitasnya jelek karena pengawasan tidak ketat dibandingkan pengawasan industri unggas. Kita memang bermasalah untuk konsentrat di sapi. Kalau bahan jelek, sapi juga akan bermasalah. Dampaknya, kita lihat skor sapi yang diberikan makanan ala kadarnya menjadi rendah dan tidak normal. Pakan jelek maka produksi anakannya menjadi sangat rendah,” ujarnya. Lantas, bagaimana solusinya?

 

Langkah Strategis

Nahrowi menawarkan tiga solusi, yaitu peternak fokus pada pemberian pakan, pemeliharaan, dan kesehatan. Kemudian, ”Penyediaan pakan itu jadi urusan fasilitasi koperasi atau pabrik pakan sehingga peternak menikmati beternaknya. Kita dari peneliti dan pemerintah seharusnya memberikan pendampingan yang bagus, jangan hanya masalah saja didampingi tapi pendampingan terjadwal,” ulasnya dalam webinar ‘Revolusi Pakan Ternak: Indigofera sebagai Kunci Hijauan Berkualitas untuk menggenjot Produktivitas Sapi Perah Indonesia’ pada Desember 2024.

Doktor bidang Biokimia Mikroba dari University of Ehime, Jepang menguraikan, langkah strategis yang bisa dilakukan adalah ada kemitraan pakan. Koperasi atau industri pakan menyediakan hijauan segar, silase, blok hay, dan konsentrat atau pakan komplet secara rutin. Kemudian, distriusi atau rantai pasok yang efisien dan tidak panjang. Termasuk, pembangunan gudang pakan sentral dengan distribusi terjadwal ke peternak.

Berikutnya, ada pendampingan ahli dalam bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pelatihan pemeliharaan sapi dan pemantauan kesehatan ternak. Lalu, fokus peternak hanya pada pemberian pakan, kebersihan kandang, dan pemeriksaan ternak. Terakhir, pembiayaan fleksibel, yaitu berupa skema potongan pembayaran berbasis hasil susu dengan insentif bagi peternak berprestasi. Dengan langkah strategis tersebut, Nahrowi optimis, ”Saya yakin bisa mengubah kondisi sapi perah di Indonesia.”

 

Pengelolaan Pakan

Menurut Nahrowi, tantangan pengelolaan hijauan pakan yaitu ketersediaannya sepanjang tahun dan kerusakan akibat penyimpanan yang buruk. Kemudian, yang harus diperhatikan pula ialah bagaimana mengelola pakan untuk meningkatkan kualitasnya dan menyimpannya agar tersedia lama.

”Sekarang kalau kita mengolah, pasti dipanen dulu. Panen kalau mau revolusi, kita tanam skala besar. Luasannya jangan 10 ha, harusnya sampai ribuan ha. Tanam 10 ha itu kecil buat industri sapi perah, harusnya di atas ribuan ha kalau mau aman,” papar pria kelahiran Jakarta, 25 April 1962 itu. Permasalahannya, peternakan tidak punya lahan. Karena itulah ia menyarankan untuk bermitra antara pihak yang memproduksi pakan dengan penggunanya.

Pemanenan hijauan pakan paling optimal di fase sebelum berbunga – WINDI L

Waktu optimal untuk pemanenan hijauan pakan di fase vegetatif sebelum tanaman berbunga. Selanjutnya, hijauan pakan tersebut harus dicacah supaya ukuranya pas. Ukuran ideal pencacahan sebesar 1:2 cm untuk memaksimalkan konsumsi. Kemudian, teknologi yang sekarang banyak dikembangkan yaitu fermentasi. Fermentasi anaerob menggunakan silo atau plastik kedap udara. Keuntungannya, masa simpan hijauan pakan bisa sampai satu tahun.

”Banyak dari kita itu sudah melakukan fermentasi. Bukan salah, itu tidak salah. Tapi itu cara pas untuk Indonesia karena kita ada dua musim, hujan dan kemarau. Kalau kemarau, tidak jadi masalah kita keringkan. Tapi kalau musim hujan, kita tidak sempat ke pengeringan kecuali kita punya alat. Maka, dibuat fermentasi tidak masalah,” urai lulusan Master of Science bidang Nutrisi dari Upsala University, Swedia itu.

Hanya saja, lanjut Nahrowi, untuk pakan sapi perah ukurannya adalah indeks bahan kering menjadi meningkat. Hal tersebut perlu dipertimbangkan sehingga bahan kering harus dilayukan lebih dahulu dalam bentuk silase. Selanjutnya, pengeringan hijauan pakan dengan kadar air yang ideal di bawah 15% untuk mencegah timbulnya jamur.

Prinsip penyimpanan hijauan pakan yang baik yaitu ruangan bersih dan bebas hama serta ada ventilasi untuk mencegah kelembapan. Perihal teknis penyimpanan, terang Ketua Masyarakat Perkelincian Indonesia (MAKINDO) itu, peternak banyak menyimpan bahan-bahan fermentasi karena akan dibuat secara fermentasi. “Seperti kita lihat, ada pakai baker untuk membuat silase. Ini yang paling bagus karena menyediakan cepat, murah, dan bisa dipakai untuk banyak peternak. Tapi kalau pakai drum, kalau tidak pakai alat, saya pikir menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengisi drum-drum itu,” terangnya.

Pada sistem pergudangan, sambungnya, menggunakan prinsip first in first out (FIFO). Artinya, yang masuk duluan akan dikeluarkan lebih dulu dan yang masuk belakangan akan dikeluarkan belakangan. ”Kalau (hijauan pakan) kita olah, gudangkan dengan bagus maka bisa mengejar target yang kita inginkan. Berapa efisiensi biaya, produksi bertambah berapa banyak, dan keberlanjutannya bagaimana, itu bisa kita lakukan kalau memang sudah melakukan pengelolaan dengan bagus,” jelasnya.

Karena itu, keunggulan manajemen hijauan pakan yang baik akan meningkatkan produksi susu, efisiensi biaya, dan keberlanjutan industri.

 

Windi Listianingsih, Peni SP, Sabrina Y

Tag:

Bagikan:

Trending

KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di FIE 2025 Paris
KKP Targetkan Potensi Transaksi US$8 Juta di Paris
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Wamentan Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS Karawang
Komisi IV DPR RI Dukung KKP Kembangkan BINS
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan Jakarta, Agrina-online.com. Isu pekerja perempuan dan anak di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, kembali menjadi disorot tajam. Industri kelapa sawit Indonesia tak dapat dipungkiri menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, industri sawit citranya yang erat dengan maskulinitas atau pekerjaan laki-laki yang sering menenggelamkan peran besar perempuan. Di balik komitmen dan regulasi, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan terbesar, terutama terkait praktik kerja layak, isu perempuan, dan anak. Pelaku industri sawit memberikan prioritas besar terhadap perlindungan hak anak dan pekerja perempuan sebagai implementasi praktik sawit yang berkelanjutan. Saat ini, sudah banyak fasilitas di perkebunan yang setara dengan perkantoran di kota besar seperti ruang laktasi, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan anak usia dini, dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Hal ini untuk memastikan komoditas emas hijau ini ramah terhadap anak dan perempuan. Informasi ini menjadi tema pembahasan Diskusi Rutin Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang berlangsung di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/12). Narasumber yang hadir antara lain Baginda Siagian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian. Dr. Delima Hasri Azahari, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN. Marja Yulianti, Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak. Edy Dwi Hartono Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Baginda Siagian menegaskan bahwa Permentan 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Hal ini menjadi payung hukum baru yang mengikat seluruh perusahaan sawit terkait 5 kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya. Menurut Baginda, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO. Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia. Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta–8 juta tenaga kerja tidak langsung. Bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada industri ini. “Sawit menyumbang 3,5% terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya. Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan—seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya APD, minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata. Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit. “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” jelasnya. Meski demikian, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut. “Makanya saya yakin jika pekerja perempuan sudah sangat terlindungi di perusahaan-perusahaan besar. Ini mungkin pekerjaan rumah bagi perusahaan menengah atau kecil. Bahkan mungkin di pekebun rakyat,” tuturnya. Dalam sambutannya, Ketua Forwatan, Beledug Bantolo, menilai isu humanisme terutama terkait perempuan pekerja, masih belum menjadi perhatian publik. Sementara itu, sejumlah tantangan yang sekarang dihadapi industri sawit seperti penyitaan lahan, beban ganda perempuan, keberadaan fasilitas penitipan anak yang belum merata sehingga perlu menjadi fokus diskusi keberlanjutan sawit. Di tempat sama, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar. “Anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani. Itu harus dilihat secara hati-hati,” jelasnya. Delima juga mendorong agar di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang tersedia 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar Perkebunan sawit. Menurutnya, kerangka hukum sebenarnya sudah kuat—UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO—namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat. Pengurus GAPKI Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak, Marja Yulianti, menyampaikan bahwa 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Menurutnya, isu rendahnya upah perempuan tidak sepenuhnya akurat. “Perbedaan upah biasanya terjadi karena pilihan jam kerja. Jika karyawan tetap, standar upahnya sama. Itu yang kami jalankan di perusahaan yang terdaftar di GAPKI,” tegasnya. Senada dengan Delima, GAPKI juga menegaskan bahwa tuduhan pekerja anak kerap tidaklah benar dan telah menjadi kampanye hitam untuk menyerang industri sawit. Contohnya, anak-anak sepulang sekolah karena sendiri di rumah, lalu memilih untuk ikut orang tuanya yang sedang bekerja di kebun. Ketika ada LSM lalu diambil fotonya secara diam-diam lalu dianggap anak-anak itu juga bekerja. “Tuduhan pekerja anak tidak benar dan merugikan perusahaan. Sekitar 69% perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono menegaskan, pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia. Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini. Sejalan dengan studi mendalam Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF, 2016) yang diperkuat oleh data pemantauan terbaru Kemitraan untuk Aksi Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian (PAACLA Indonesia, 2024). Realitas di lapangan membuktikan bahwa formalisasi status pekerja perempuan dari pekerja harian menjadi tenaga kerja berkontrak merupakan intervensi paling krusial yang mampu memutus rantai pekerja anak, menegaskan bahwa pencapaian Zero Child Labor tidak bergantung pada sanksi dan larangan semata, melainkan pada jaminan upah dan hak pengasuhan bagi para ibu. “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” pungkasnya. pekerja sawit perempuan dan anak
Industri Sawit Perioritaskan Perlindungan Anak dan Perempuan di Perkebunan
Kemitraan Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Kementan & Starbucks Hadirkan Masa Depan Petani Kopi Indonesia
Scroll to Top