Jakarta, Agrina-online.com. Rencana pembentukan Badan Ekspor Komoditas Nasional mulai memunculkan perhatian serius dari pelaku industri sawit. Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia atau HIPKASI menilai langkah pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis memang memiliki tujuan positif. Namun, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas industri sawit nasional.
Menurut HIPKASI, kebijakan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat transparansi perdagangan, meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, serta menekan potensi praktik under-invoicing dalam ekspor komoditas nasional. Namun di sisi lain, perubahan besar dalam sistem tata niaga ekspor dinilai dapat memicu respons pasar yang cukup sensitif, terutama pada fase awal penerapan kebijakan.
Dalam beberapa hari terakhir, volatilitas harga crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) mulai terlihat di sejumlah sentra sawit nasional. Kondisi itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan biaya operasional yang saat ini dihadapi industri perkebunan dan pengolahan sawit.
Kenaikan harga pupuk, bahan bakar minyak (BBM), ongkos transportasi, material operasional, hingga kenaikan upah minimum regional (UMR) disebut semakin membebani pelaku usaha sawit.
HIPKASI mengingatkan, apabila gejolak pasar tidak dikelola dengan baik, tekanan harga CPO dan TBS bisa menimbulkan efek berantai terhadap industri sawit nasional. Dampaknya dapat berupa efisiensi operasional berlebihan, berkurangnya perawatan kebun, hingga potensi pemutusan hubungan kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya.
Ketua Umum HIPKASI, M. Syarif Rafinda mengatakan, kondisi saat ini perlu disikapi secara hati-hati agar keberlanjutan industri tetap terjaga.
“Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memengaruhi harga CPO dan TBS di tengah meningkatnya biaya operasional industri seperti pupuk, BBM, transportasi, dan UMR. Karena itu diperlukan kebijakan yang benar-benar matang agar industri sawit nasional tetap sehat, produktif, dan mampu menjaga keberlangsungan tenaga kerja serta kesejahteraan petani,” ujar Syarif Rafinda dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026).
Stabilitas Pasar Jadi Sorotan
Selain persoalan biaya, HIPKASI juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan pasar global terhadap perdagangan sawit Indonesia. Persaingan dengan negara produsen lain serta minyak nabati alternatif dinilai semakin ketat. Sehingga, kepastian kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional.
Ketua Harian DPP HIPKASI, Darus Salam menilai, implementasi kebijakan baru harus dilakukan secara adaptif dan melibatkan komunikasi intensif dengan pelaku industri. “Industri sawit merupakan sektor strategis yang melibatkan jutaan tenaga kerja dan rantai ekonomi yang sangat besar. Karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati, adaptif, dan melibatkan komunikasi yang intensif dengan pelaku industri agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas operasional maupun kepercayaan pasar,” terangnya.
Menurut Darus, industri sawit membutuhkan sistem perdagangan yang sehat, cepat, dan tetap kompetitif di pasar internasional. Karena itu, HIPKASI berharap pembentukan badan ekspor dilakukan secara bertahap dengan melibatkan perusahaan, petani, profesional sawit, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
HIPKASI juga berpandangan pemerintah sebaiknya memperkuat mekanisme Bursa Trading CPO nasional dan tetap berperan sebagai regulator serta pengawas pasar, bukan menjadi pelaku ekspor secara langsung.
Organisasi profesi sawit tersebut mengajak seluruh pelaku industri tetap menjaga produktivitas dan efisiensi operasional di tengah dinamika kebijakan yang berkembang.
HIPKASI menegaskan pihaknya akan terus mendukung kebijakan yang memperkuat keberlanjutan industri sawit nasional, kesejahteraan petani, serta ketahanan ekonomi nasional.
Windi Listianingsih
