Jakarta, Agrina-online.com. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mengambil kendali lebih besar atas komoditas strategis nasional, terutama kelapa sawit. Sebagai produsen sawit terbesar dunia, Indonesia dinilai sudah saatnya berhenti hanya menjadi pemasok bahan baku yang mengikuti harga pasar internasional.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat Rapat Paripurna DPR RI dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti posisi Indonesia yang selama ini dinilai belum memiliki kontrol penuh terhadap harga komoditas yang justru diproduksi terbesar oleh bangsa sendiri.
“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Indonesia harus mulai menentukan nilai dan arah perdagangan komoditas strategisnya sendiri.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri Saudara-saudara sekalian,” seru Prabowo.
Sawit Dinilai Harus Naik Kelas
Pernyataan Presiden menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengubah pola lama perdagangan komoditas nasional. Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi penjual bahan mentah, tetapi menjadi negara yang memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam rantai perdagangan global.
Prabowo menegaskan arahan tersebut tidak hanya berlaku untuk sawit, tetapi juga seluruh komoditas strategis Indonesia.
“Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka ngga mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, dari pada kita jual murah,” ujarnya.
Menurut Presiden, sumber daya alam Indonesia bukan sekadar komoditas dagang. Melainkan, aset strategis bangsa yang harus dijaga nilainya demi generasi mendatang.
Sawit Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Kelapa sawit selama ini menjadi salah satu motor utama ekonomi nasional. Selain menyumbang devisa besar, industri sawit juga menghidupi jutaan petani, pekerja perkebunan, pelaku usaha, hingga perekonomian daerah.
Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir minyak sawit terbesar dunia. Pada 2025, devisa ekspor sawit mencapai sekitar USD23 miliar atau setara Rp391 triliun.
Dari sisi produksi, industri sawit nasional juga menunjukkan dominasi yang sangat kuat. Produksi sawit Indonesia kini mencapai sekitar 56 juta ton dengan volume ekspor produk sawit menembus 32 juta ton per tahun.
Besarnya angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok minyak sawit global.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menilai sektor sawit terus memperlihatkan kinerja positif terhadap ekspor nasional.
“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional,” ujar Mentan Amran.
Indonesia Ingin Jadi Penentu Harga
Nada serupa juga disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Ia menyebut, momentum saat ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk merebut kembali kendali atas harga komoditas nasional.
“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak, kok harganya ikut aturan luar?” tukasnya.
Sudaryono mengatakan, Kabinet Merah Putih mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memperkuat kedaulatan komoditas nasional.
“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” kata Wamentan Sudaryono.
Menurut Mas Dar, sapaannya, Indonesia tidak boleh takut jika pasar global menolak harga yang ditetapkan pemerintah. Pemanfaatan dalam negeri dan menjaga cadangan sumber daya dinilai lebih baik dibanding menjual murah kekayaan alam bangsa.
“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi generasi berikutnya.
“Kekayaan alam ini pinjaman masa depan buat anak cucu. Menjaga komoditas pertanian maupun tambang berarti mengamankan kedaulatan bangsa. Mari rapatkan barisan. Kita wujudkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sudaryono menegaskan Indonesia memiliki hak penuh menentukan arah pengelolaan komoditas strategis nasional.
“Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” pungkasnya.
Windi Listianingsih
