Jakarta, Agrina-online.com. Peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) ke-18 pada 1 Juni 2026 menjadi momentum bagi kalangan persusuan nasional untuk mengevaluasi capaian sektor susu dalam negeri. Setelah hampir dua dekade sejak HSN ditetapkan pada 2008, berbagai target yang diharapkan mendorong perkembangan peternakan sapi perah rakyat dan peningkatan konsumsi susu nasional dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh Boediyana menilai, ketergantungan Indonesia terhadap impor susu masih sangat tinggi. Hingga saat ini produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional, sementara populasi sapi perah nasional masih berkisar 600 ribu ekor dengan kepemilikan rata-rata peternak hanya 2–4 ekor.
“Delapan belas tahun Hari Susu Nusantara diperingati, tetapi tujuan utama untuk memperkuat peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan kemandirian susu nasional belum terlihat secara signifikan. Produksi susu segar dalam negeri masih jauh dari kebutuhan nasional,” ujar Teguh dalam pernyataannya memperingati HSN ke-18.
Menurut Teguh, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah yang lebih konkret dan terukur dari pemerintah agar sektor persusuan tidak terus tertinggal dibandingkan kebutuhan pasar yang terus tumbuh.
Sapi Perah Rakyat Harus Masuk Agenda Swasembada Pangan
Dalam momentum HSN tahun ini, Dewan Persusuan Nasional menyampaikan enam usulan strategis kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan industri susu nasional berbasis peternakan rakyat.
Usulan pertama adalah menjadikan usaha peternakan sapi perah, khususnya yang dikelola peternak rakyat, sebagai bagian dari program prioritas swasembada pangan nasional. Teguh menegaskan, subsektor sapi perah memiliki potensi besar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
“Peternakan sapi perah rakyat layak ditempatkan sebagai sektor strategis dalam agenda swasembada pangan. Selain menghasilkan pangan bergizi, sektor ini mampu membuka peluang usaha dan pekerjaan bagi generasi muda di perdesaan,” katanya.
DPN juga mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus, minimal dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres), sebagai payung hukum untuk mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Menurut Teguh, kepastian regulasi diperlukan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait memiliki arah yang sama dalam membangun industri persusuan nasional.
Peternak Perlu Menikmati Nilai Tambah
Sorotan lain yang disampaikan DPN adalah masih minimnya manfaat ekonomi yang diterima peternak dari rantai nilai industri susu. Saat ini sebagian besar susu segar yang diproduksi peternak hanya dijual sebagai bahan baku bagi industri pengolahan susu.
Akibatnya, nilai tambah dari produk olahan seperti susu pasteurisasi, yoghurt, keju, maupun berbagai produk turunan lainnya lebih banyak dinikmati sektor hilir.
“Peternak selama ini hanya berada pada posisi pemasok bahan baku. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah susu diolah menjadi berbagai produk. Karena itu diperlukan keberanian politik agar peternak juga memperoleh porsi manfaat ekonomi yang lebih adil,” urai Teguh.
DPN menilai penguatan kelembagaan peternak dan pengembangan usaha pengolahan susu di tingkat koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.
Selain itu di tengah meningkatnya minat investasi peternakan sapi perah skala besar, DPN mengingatkan pentingnya membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak rakyat. Teguh mengusulkan agar sebagian populasi ternak dari investasi skala besar dapat dikembangkan melalui pola plasma bersama peternak.
“Kami mengusulkan setidaknya 20 persen populasi sapi perah dari investasi besar dapat diplasmakan kepada peternak rakyat. Dengan demikian, pertumbuhan investasi juga akan mendorong peningkatan kapasitas peternak lokal,” katanya.
Teguh mengungkap, model tersebut dapat mempercepat peningkatan populasi sapi perah nasional sekaligus mengurangi kesenjangan antara usaha besar dan peternakan rakyat.
Hilirisasi dan Dukungan Pengadaan Sapi Perah
DPN juga menilai hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipercepat agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan berkembangnya unit pengolahan susu di tingkat peternak dan koperasi, pasokan produk susu lokal dinilai dapat semakin terserap dalam program peningkatan gizi masyarakat. Selain itu, tingginya harga sapi perah impor saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi peternak yang ingin menambah populasi ternaknya. Karena itu, DPN mengusulkan adanya dukungan pemerintah berupa subsidi harga sapi perah impor bagi peternak.
“Biaya pengadaan sapi perah saat ini sangat tinggi. Dukungan pemerintah diperlukan agar peternak mampu meningkatkan skala usaha dan mempercepat pertumbuhan populasi sapi perah nasional,” pungkas Teguh.
Windi Listianingsih
