Bogor, Agrina.online.com. Indonesia secara agregat punya protein cukup. Ikan melimpah, unggas kuat, nabati berlimpah. Lalu kenapa masih ada wilayah yang kekurangan? Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec menyebut akar masalahnya bukan pada produksi, melainkan distribusi dan ketidakcocokan kebijakan nasional dengan kondisi lokal.
Indonesia tidak sedang kelaparan protein. Tapi ketimpangan akses antarwilayah masih jadi soal. Di satu tempat, ikan melimpah hingga surplus. Di tempat lain, rakyat sulit mendapat protein hewani terjangkau. Maka, kata Bungaran Saragih, sudah saatnya kita membenahi distribusi dan membuat program protein nasional yang lebih fleksibel, bukan seragam dari pusat.
Selama ini, wacana protein dominan dibicarakan dalam kerangka produksi: apakah kita cukup? Apakah kita kurang? Menurut Bungaran hitung-hitungan agregat menunjukkan Indonesia sebenarnya relatif aman. “Kita punya ikan yang melimpah, industri unggas yang kuat, dan masyarakat juga mengonsumsi protein nabati dalam jumlah besar,” ujar Menteri Pertanian RI periode 2000–2004.
Tapi realitas di lapangan berbeda. Masih ada wilayah dengan akses protein terbatas. Ketimpangan antar daerah nyata. Dan yang lebih penting, program nasional kerap tidak cocok dengan kondisi lokal. Artinya, persoalan protein nasional bukan semata produksi, melainkan distribusi dan cara merancang kebijakan.
Indonesia Bukan Hanya Jawa Saja
Bungaran mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan keragaman budaya pangan yang sangat tinggi. Dalam konteks seperti ini, pendekatan seragam (serbasama dari pusat) seringkali kurang optimal. Bukan karena programnya buruk, tapi karena realitas Indonesia memang beragam. “Apa yang efektif di Jawa, belum tentu efektif di Maluku. Apa yang cocok di Sumatera, belum tentu relevan di Papua,” tegasnya.
Bungaran tidak ingin perubahan besar yang menggegerkan. Ia hanya mengusulkan penyempurnaan pendekatan.
Pertama, kita perlu memperkuat distribusi protein antar wilayah.Kalau produksi sudah relatif cukup, maka kunci berikutnya adalah memastikan protein itu bisa sampai ke seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau. Di sini peran logistik menjadi sangat penting. Termasuk bagaimana kita mengintegrasikan tol laut dengan distribusi pangan, serta memperkuat cold chain, khususnya untuk perikanan.
Kedua, kita perlu memberi ruang agar program protein nasional lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Bukan berarti program pusat dikurangi, tetapi dibuat lebih fleksibel. Sehingga daerah bisa menyesuaikan dengan:
- potensi lokal
- kebiasaan konsumsi masyarakat
- dan kondisi geografisnya
Dengan demikian, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran.
Ketiga, kita tetap perlu memperkuat sumber protein domestik utama, khususnya ikan dan unggas. Ini adalah kekuatan kita. Dan ini yang paling cepat memberikan dampak terhadap akses dan harga.
Dan keempat, secara bertahap kita bisa mulai mengembangkan sentra produksi protein berbasis wilayah, agar lebih efisien dan mendukung hilirisasi.
Sebagai langkah konkret, Bungaran mengusulkan tiga langkah operasional yang pertama yaitu menyusun peta kebutuhan dan produksi protein per wilayah agar pemerintah punya data akurat. Kedua melakukan penguatan koordinasi distribusi antar pulau sehingga jangan sampai surplus di timur, defisit di barat, atau sebaliknya. Langkah ketiga yaitu membuat pilot project di beberapa wilayah dengan pendekatan berbasis lokal,uji coba sebelum diperluas.
Bungaran optimistis. Dengan penyempurnaan pendekatan ini, program yang sudah ada akan menjadi jauh lebih efektif tanpa harus melakukan perubahan besar secara struktural. “Tantangan kita bukan pada ketersediaan protein, tetapi pada bagaimana memastikan protein tersebut terdistribusi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Indonesia,” pungkasnya.
