Program biodiesel bisa berhasil karena dukungan dan sinergi berbagai pihak.
Kebutuhan minyak sawit (crude palm oil, CPO) akan terus bertambah seiring peningkatan konsumsi sawit untuk pangan dan energi. Guna menjawab kebutuhan tersebut, penguatan hulu harus menjadi fokus yang didorong di tengah stagnannya produktivitas sawit nasional.
Tantangan Hulu
Di sisi hulu, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Fenny Sofyan mengungkap, industri sawit nasional menghadapi tantangan produksi dan produktivitas yang relatif stagnan dan cenderung turun. Volume ekspor juga mengalami tren penurunan sementara kebutuhan dalam negeri terus meningkat, khususnya untuk biodiesel.
“Konsumsi dalam negeri untuk minyak sawit terutama digunakan untuk kebutuhan pangan, terutama minyak goreng dan margarin. Namun seiring dengan kebijakan penggunaan biodiesel dalam negeri, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel saat ini sudah melebihi untuk kebutuhan pangan,” ujarnya pada Workshop Jurnalis Industri Hilir Sawit “Strategi Penguatan Hilirisasi Sawit Bagi Pangan dan Energi Indonesia” di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/2).
Selama 5 tahun terakhir, produksi sawit Indonesia berkisar 51,25-54,84 juta ton yang terdiri dari CPO sekitar 46,7 juta – 50,1 juta ton sedangkan PKO antara 4,4 sd 4,8 juta ton. Pada 2024 produksi CPO dan PKO (palm kernel oil, minyak inti sawit) turun menjadi 52,7 juta ton dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 54,8 juta ton. Salah satu solusi yang bisa dilakukan yaitu Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang juga terkendala ketidakpastian hukum.
“Ada ketidakpastian hukum dan ada banyak yang sedang kami adjust dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada perubahan-perubahan terkait regulasi yang harus kami agile. Nggak bisa menunggu lama, kami harus segera implementasi. Masih ada tumpang tindih kebijakan dan kebijakan yang berubah-ubah,” urainya.
Menurut Fenny, ketidakpastian hukum dan berusaha terjadi karena banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur atau terlibat dalam industri sawit. Teridentifikasi sebanyak 37 instansi yang turut mengurusi sawit. GAPKI berharap pemerintah dapat mendukung sektor hulu melalui kepastian hukum dan legalitas perkebunan.
“Perkebunan sawit diklaim masuk kawasan hutan meskipun sudah mempunyai alas hak. Yang masuk dalam pasal 110B berpotensi akan terjadi penurunan luas areal seluas sekitar 2,6 juta Ha karena hanya diizinkan beroperasi satu siklus dan wajib dihutankan kembali,” jelasnya.
Menjawab kekhawatiran pelaku usaha dan petani terkait keberlanjutan PSR, Kepala Bidang Perusahaan Badan Perhimpunan Dana Perkebunan (BPDP), Achmad Maulizal menegaskan, fokus BPDP tahun ini terus menggenjot pelaksanaan PSR tetap berjalan. Pasalnya tanpa PSR, produktivitas sawit Indonesia akan terus turun. Dengan kondisi tanaman sawit saat ini banyak yang sudah tua, produktivitas petani hanya 2,5-3 ton/ha/tahun. Mauli menambahkan, penguatan sawit nasional juga tertuang dalam program Presiden Prabowo, seperti pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Biodiesel
Di sisi hilir, Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Edi Wibowo, M.T, mengungkap, kebutuhan CPO ke depan akan terus bertambah untuk program biodiesel yang terus ditingkatkan persentasenya. Untuk Program Biodiesel 40 (B40) yang mulai berjalan 1 Januari 2025 dengan alokasi 15,6 juta KL, kebutuhan CPO ditaksir mencapai 14,20 juta ton.
“Asumsi kami untuk tahun 2024 dengan 13,4 juta KL (B35), itu perlu CPO sekitar 12,18 juta ton. Dengan produktivitas CPO 54 juta ton, maka hampir 25% dimanfaatkan untuk biodiesel. Dan nanti untuk B40 tahun 2025 itu alokasi sekitar 15,6 juta KL, itu akan diperlukan CPO sekitar 14,20 juta ton, itu hampir 28% dari produksi CPO yang perkiraan 50 juta ton akan digunakan,” urainya.
Program mandatori B40 merupakan program pemerintah untuk menerapkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan bauran bahan bakar nabati biodiesel berbasis sawit sebesar 40%. “Setiap meningkatkan presentasenya ini pasti ada kajian-kajian, misalnya uji jalan, uji mesin, dan lain sebagainya. Sekarang pun kami sudah tes untuk B50 supaya kita siap ketika nanti akan diimplementasikan,” tambahnya.
Edi mengungkap, nilai manfaat program biodiesel sangat signifikan bagi negara. Program B35 pada 2024 menghemat devisa negara sebesar US$7,86 miliar atau setara Rp124,28 triliun. Dengan Prorgam B40 di tahun ini, penghematan devisa diproyeksi mencapai US$9,33 miliar atau sekitar Rp147,5 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,98 triliun. “Bagaimana ke depannya B50 masih dilakukan kajian dan uji. Ini harus dilihat aspek dari kecukupan CPO,” tukasnya.
Ketua Bidang Sustainability Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Rapolo Hutabarat menerangkan, ada beberapa tantangan pengembangan biodiesel di tahun ini. Pertama dari sisi kualitas, APROBI dituntut mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas biodiesel yang diproduksi. Kedua, penanganan ke titik serap dan penyimpanan yang perlu kerja sama dengan semua pihak. Ketiga, perlu mengupayakan perbedaan harga solar dan biodiesel mengecil.
Keempat, lanjutnya, “Butuh dukungan insentif pemerintah supaya konsistensi regulasi jadi landasan bersama untuk kepastian usaha.” Kelima, rencana uji B50 dan implementasinya. “Produsen terus mendukung upaya uji kinerja dan uji jalan untuk biodiesel. Namun, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan banyak faktor,” paparnya. Terakhir, produk biodiesel Indonesia mengalami hambatan dagang dari Uni Eropa.
Rapolo menilai, penerapan program biodiesel bisa berhasil karena dukungan dan sinergi berbagai pihak. Yaitu, pemerintah memberikan dukungan regulasi dan berdialog dengan industri bagaimana regulasi memberian kepastian investasi. Kemudian, asosiasi, pusat riset dan inovasi, serta peranan BPDP. “Ini yang menjadi satu-kesatuan saling bersinergi,” ucapnya.
Positif dan Negatif
Menilai dampak Program B40 pada petani sawit, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung mengaku cukup berbeda dengan B35. “Dampak B40 kami merasakan agak lain dari B35 ke B40, ndak taraso (nggak terasa),” bukanya.
Ia mengiyakan B40 memiliki banyak sisi positif namun ada sisi negatif. Mengutip Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI), ada 8 manfaat mandatori biodiesel, di antaranya menjaga stabilitas harga CPO dunia melalui serapan domestik dan harga tandan buah segar (TBS).
“Tapi kami melihat tagline ini kabur di B40. Kami lihat data, setelah B40 malah anjlok harga CPO domestik dan dunia, KPBN, dan bursa Malaysia. Terdampaklah harga TBS kami. Turun sejak Januari, sejak pencampuran B40,” bebernya.
Saat B40 mulai berjalan, Gulat membuka, harga TBS sawit malah turun menjadi Rp1.000-Rp1.200 per kilogram. Berbeda dengan implementasi B30 ke B35, harga TBS naik rerata Rp500-Rp1.000 per kilogram.
“Ternyata biang keroknya terbitnya Permendag No. 02/2025 tentang turunan ekspor produk minyak sawit. Di dalamnya juga mengatur pengetatan ekspor residu CPO POME (Palm Oil Mill Effluent), HAPOR (High Acid Palm Oil Residue), dan UCO (Used Cooking Oil). Harga CPO pun makin turun dan terdampak ke harga TBS petani yang langsung terkoreksi turun rerata Rp1.000-1.250/kg,” tuduhnya.
Karena itu, Gulat meminta pemerintah untuk segera membuka kembali ekspor POME, HAPOR, dan UCO dengan persyaratan administrasi yang masuk akal dan menaikkan pajak sewajarnya. Lalu, “Kedua, segera buat harga patokan referensi POME/HAPOR dan UCO sebagai bahan baku biodiesel. Ketiga, berikan porsi UMKM/Koperasi melalui dukungan kebijakan untuk memproduksi biodiesel kerja sama dengan Pertamina,” tandasnya.
Windi Listianingsih
