Sabtu, 4 Pebruari 2023

Menata Beras Tanpa Batas

Menata Beras Tanpa Batas

Foto: Dok. Kementerian Pertanian
Syahrul Yasin Limpo (berkacamata), target produksi padi 2023 sebesar 54,50 juta ton GKG

Produksi, perbaikan data, stabilisasi harga beras, dan stok cadangan pemerintah menjadi evaluasi tata kelola perberasan nasional.
 
 
Menata perberasan nasional memang tidaklah mudah tapi diharapkan dapat dibangun secara holistik melibatkan semua pihak. Presiden Jokowi sudah mendirikan lembaga baru, Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) dua tahun lalu untuk menata komoditas pertanian lebih baik. Bagaimana caranya agar usaha tani dari hulu hingga hilir dapat lebih baik?
 
 
Produksi Lebih tapi Perlu Impor
 
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengklaim, produksi padi 2022 melampaui target atau surplus. Produksi padi mencapai 55,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 101,61% dari target 54,56 juta ton GKG. Hal ini disampaikan Mentan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI,Senin, 16Januari 2023.
 
Data tersebut sinkron dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi 2022 sebesar 55,67 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebesar 1,25 juta ton GKG atau 2,31% dibandingkan 2021 yang sekitar 54,42 juta ton GKG.
 
Luas panen padi pada 2022 diperkirakan 10,61 juta ha, meningkatsebanyak 194,71 ribu ha atau 1,87% dibandingkan luas panen padi 2021 yang sebesar 10,41 juta ha. Sedangkan, produksi beras nasional 2022 diperkirakan 32,07 juta ton. Jumlah tersebut naik 18,03 ribu ton atau 2,29% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 31,36 juta ton.  
 
Kendati begitu, saat harga beras melambung pada Juli hingga akhir 2022, menurut Direktur Utama Perum BULOG, Budi Waseso, pihaknya mengalami kesulitan untuk menyerap produksi dalam negeri. Hal itu karena bertepatan dengan musim gadu (musim tanam kedua/kemarau) yang biasanya memang produksi tidak sebanyak saat musim tanam penghujan.
 
Ditambah lagi, harga pasaran gabah lebih tinggi ketimbang harga pembelian pemerintah (HPP) yang diterapkan BULOG, yakni Rp4.450/kg. Sementara,HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp4.200/kg. BULOG pun kalah posisi terhadap pedagang dan penggilingan atau pengusaha besar untuk menyerap gabah petani. “BULOG beli ada batasan harga (HPP), itu belum berubah,” kata pria kelahiran 19 Februari ini.  
 
Dalam situasi tersebut, BULOG ditugaskan Bapanas harus memiliki stok untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) minimal 1,2 juta ton. Alasannya, cadangan beras BULOG per 6 Desember 2022 menipis, tinggal 404.202 ton karena sebagian stoknya digelontorkan sebagai langkah Operasi Pasar (OP) untuk meredam tingginya harga beras. Tambahan lagi, ada kekhawatiran terjadi krisis pangan sehingga pemerintah memutuskan impor beras untuk mengamankan CBP dan menstabilkan harga beras.
 
Menteri Perdagangan,Zulkifli Hasan menerangkan, izin impor beras sebanyak 500 ribu ton. BULOG akan merealisasikan izin impor bertahap 200 ribu ton akhir tahun 2022 dan 300 ribu ton awal 2023 sebelum masuk musim panen raya. “Sebenarnya tidak ada yang ingin impor jika stok cukup. Bulan Juli harga beras naik hingga kini dan stok BULOG untuk OP berkurang sehingga membutuhkan stok dari luar negeri,” jelasnya saat bongkar muatan beras impor dari Vietnam, Jakarta (16/12).
 
 
Meredam Harga Beras
 
Sampai naskah ini diturunkan, harga beras medium masih tinggi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 13 Februari 2023, beras kualitas medium I masih naik. Rata-rata harga beras menyentuh Rp13.100/kg, sebelumnya Rp13.050/kg. Kenaikan terjadi di seluruh kota, harga beras termahal Rp17.850/kg di Banjarmasin. BULOG terus berupaya melakukan OP dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meredam tingginya harga beras.
 
Menurut Arief Prasetyo Adi, Bapanas dan BULOG telah melakukan berbagai langkah percepatan seperti pengiriman beras BULOG dari pelabuhan ke gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, BUMD pangan DKI Jakarta, guna memotong rantai distribusi sehingga beras bisa disalurkan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). “Program SPHP dimasifkan sampai panen raya. Bagian berikutnya bersama Kementan dan BULOG melakukan penyerapan panen lokal untuk stabilisasi di tingkat petani dan mengisi kembali gudang BULOG untuk CBP,” ujar Kepala Bapanas tersebut.
 
Budi Waseso atau biasa disapa Buwas mengatakan, BULOG tetap mengutamakan produksi dalam negeri untuk memenuhi stok CBP. Prediksi BPS dan Kementan akan ada panen di pertengahan Februari di beberapa wilayah. Beras impor digelontorkan agar BULOG dapat menyerap beras petani sehingga ada perputaran beras masuk dan keluar.
 
“Panen raya pada bulan Maret, tapi BULOG belum bisa mengambil secara masif atau besar karena mendahulukan kepentingan seluruh wilayah oleh penggilingan untuk keperluan rumah tangga. April, Mei, Juni puncak panen raya akan diserap BULOG 70%, panen gadu BULOG akan serap 30%,” jelas mantan jenderal polisi berpangkat Komjen ini.    
 
Beras impor tidak hanya digelontorkan ke masyarakat atau pasar tradisional. BULOG juga menggandeng retail modern untuk menurunkan harga beras ditingkat konsumen. “Beras SPHP sudah masuk ke retail, nanti juga akan masuk e-commerce dan bebas ongkos kirim. Pimpinan Alfaindo (Alfamart) juga mendukung pemerintah, ini bukti pengusaha peduli masyarakat. Harga tetap dari BULOG sekian, ke masyarakat sekian. BULOG siapkan sebanyak mungkin dan kemampuan ritail untuk menampung beras murah ini,” terang Buwas.
 
Arief menambahkan, pihaknya memang mendorong beras BULOG masuk pasar ritel modern agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. “Masyarakat sudah bisa membeli beras premium BULOG seharga beras medium Rp47.250 per 5 kg atau sesuai HET Rp9.450/kg di sejumlah gerai ritel modern seperti Hypermart, Ramayana, Indogrosir, dan Transmart. Beras dikemas dengan baik dan diberi label harga sehingga terhindar dari penyalahgunaan,” katanya.
 
Buwas menyampaikan, BULOG telah menyalurkan beras OP sebanyak 186.000 ton beras terhitung dari awal tahun hingga 2 Februari 2023 untuk meredam laju peningkatan harga beras di tingkat konsumen.  
 
 
Survei Stok Beras
 
Saat RDP bulan lalu, terjadi perang data antara Bapanas, BULOG, dan Kementan. Ketua Komisi IV DPR RI meminta semua pihak yang terlibat perberasan nasional melakukan survei stok beras.Langkah tersebut untuk mendapatkan data terbaru stok beras nasional dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Bapanas, bersama BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan, dan Kemendag mempersiapkan pelaksanaan survei stok beras nasional.
 
Menurut Arief, survei stok beras bagian penting dalam penguatan tata kelola perberasan nasional. Survei akan menghasilkan data stok beras akhir 2022, digunakan sebagai acuan bagi perhitungan prognosa neraca pangan 2023. Survei dilakukan secara serentak pada 31 Desember 2022 di 34 provinsi dan 470 kabupaten/kota dengan melibatkan 1.369 enumerator. “Pendataan dilakukan untuk mengetahui stok beras nasional yang ada di rumah tangga (produsen dan konsumen), penggilingan, pedagang, horeka, dan industri penyedia makanan minuman,” tuturnya.
 
Arief menerangkan, data pangan akurat dan benar menjadi komitmen pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Ketersediaan data pangan bersifat realtime(seketika) dapat berperan sebagai sistem peringatan dini (Early Warning System)dan instrumen mitigasi faktor-faktor penyebab kenaikan inflasiyang berasal dari permasalahan pangan.Integrasi satu data pangan akan semakin diperkuat. Ditanyakan lebih lanjut terkait survei stok beras pada 14 Februari silam, Bapanas mengatakan masih dalam proses pengecekan.
 
 
Target Produksi 2023
 
Sinkronisasi data masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementan, BULOG, dan Bapanas. Dan ini perlu segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut dan berdampak kurang menguntungkan bagi tata kelola perberasan nasional. Apalagi, sebentar lagi menjelang panen raya musim tanam penghujan (MH).
 
Pada 2023 Kementan menetapkan target produksi padi sebesar 54,50 juta ton GKG atau setara 31,39 juta ton beras. Upaya mengejar produksi kali ini dalam kondisi fenomena La Nina yang diperkirakan akan berakhir pada tengah tahun setelah tiga tahun berturut-turut melanda Indonesia.
 
Selain itu, kelangkaan suplai pupuk nonorganik yang melambungkan harganya masih berlangsung akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Tahun anggaran 2023, menurut Tommy Nugraha, pemerintah merogoh anggaran sebesar Rp25 triliun untuk menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 9 juta ton. “Jumlah ini sama dengan tahun yang lalu. Alokasi memang tidak mencukupi karena keterbatasan anggaran pemerintah. Periode 2018-2022 anggaran pupuk hanya mampu memenuhi kebutuhan 35%-42%,” kata Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan itu.
 
Karena kenaikan harga pupuk masih berlanjut, Mentan minta petani menerapkan pupuk harus cermat dan akurat agar tepat sasaran. Pendistribusian dapat memanfaatkan sistem digital.
 
Untuk meningkatkan produksi pupuk NPK, pemerintah meresmikan pabrik pupuk NPK  PT Pupuk Iskandar Muda (PIM-1) di Lhokseumawe, Aceh. Pabrik dengan nilai investasi Rp1,7 triliun itu memiliki kapasitas produksi 500 ribu ton/tahun. PIM-1 ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pupuk. Menurut Presiden Jokowi, kebutuhan NPK nasional 13,5 juta ton tapi baru terpenuhi 3,5 juta ton.
 
Namun ada kabar baik dari Russ Quint, DTN yang menganalisis, “Harga tinggi P sudah mencapai rekor sehingga permintaan global menurun. Banyak petani tidak memupuk P sehingga diperkirakan harga P akan turun tahun ini. Sementara, prospek pupuk K masih tergantung perang Ukraina-Rusia,” ujarnya dalam situs DTN 13 Desember silam.
 
Di samping efisiensi, Kementan menganjurkan penggunaan bahan organik dan juga mikroba yang bermanfaat membongkar fosfat yang terjerap dalam koloid tanah. Dan yang tengah digadang-gadang adalah aplikasi Biosaka, bahan alami sederhana yang diklaim mengurangi pemakaian pupuk kimia.
 
Hal penting lainnya di luar pupuk adalah pemilihan benih varietas unggul. Menurut Priatna Sasmita, Plt Kepala Balai Besar PenelitianPadi (BB Padi) atau sekarang bernamaBadan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) telah menghasilkan lebih dari 300 varietas padi. Varietas ini bisa dipilih sesuai kondisi tempat penanaman dan menjawab tantangan perubahan iklim.
 
Berkaitan dengan lahan rawa,BB Padi mengembangkan teknologi budidaya Raisa (Rawa Intensif Super dan Aktual). Teknologi Raisa diklaim dapat meningkatkan hasil dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 1 menjadi 2 bahkan 3 kali setahun. Teknologi ini merupakan rangkaian komponen teknologi yang prinsipnya mengambil dari Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi pasang surut.
 
 
Mengamankan Hasil
 
Pengamanan pasokan beras juga ditempuh dari sisi pasar. Salah satu model bisnis yang cukup baik adalah kemitraan ala PT Food Station Jaya Tjipinang/Food Station (FS). Gian Virgawan, Kepala Seksi Sourcing, On farm dan SRG PT Food Station Jaya Tjipinang menerangkan, FS memiliki integritas, kolaborasi profesional, inovatif dan pelayanan prima. Strategi yang dilakukan untuk mengamankan beras yaitu melakukan program hulu hingga hilir. Program tersebut melibatkan berbagai hal, yaitu melakukan program kerja sama budidaya, stand by buyer, kolaborasi dengan mitra produksi atau penggilingan di beberapa wilayah seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. 
 
Gian menjelaskan, kondisi wilayah atau mitra yang akan bekerja sama selanjutnya akan melakukan proses budidaya dan melakukan pengiriman hasil panen atau produksi beras secara reguler. “Program ini menjamin ketersediaan suplai beras khususnya di DKI Jakarta, menjadi pusat perdagangan beras, serta pengendali harga di DKI Jakarta,” terangnya.
 
Saat ini FS telah bermitra dengan petani yang menjangkau 8.180 ha lahan yang tersebar di Jawa Barat (Bekasi, Pamukan, Subang, Indramayu, Garut), Yogyakarta, Jawa Timur (Ngawi), dan Lampung. Kapasitas produksi para mitra FS untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta ini mencapai 24 ribu ton beras per bulan. 
 
 
 
 
Sabrina Yuniawati, Peni Sari Paupi, Windi Listianingsih

 

 
Agrina Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain