Pemerintah masing-masing berupaya keras mengamankan sumber pangan dan energi, baik dari negeri sendiri maupun impor
Agenda ekstra penting negara-negara di dunia yang tengah dilanda resesi saat ini adalah meningkatkan ketahanan pangan dan energi.
Pemerintah masing-masing berupaya keras mengamankan sumber pangan dan energi, baik dari negeri sendiri maupun impor. Negara yang berstatus eksportir pangan seperti India bahkan sampai menempuh kebijakan menghentikan ekspor beras agar pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya aman.
Pun Indonesia tak lepas dari agenda itu. Khusus pangan pokok seperti beras, pemerintah berupaya maksimal menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi 275 juta jiwa lebih rakyat.
Kementerian Pertanian (Kementan) selaku pengemban tugas memproduksi pangan memasang target produksi padi 2023 sebanyak 54,50 juta ton gabah kering giling (GKG) setara 31,39 juta ton beras. Bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, Kementan mengejar target tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian itu dari hulu dengan melaksanakan pembangunan sejumlah bendungan baru dan rehabilitasi jaringan irigasi utama.
Presiden Jokowi dalam acara peresmian bendungan baru berharap, pengairan sawah menjadi lebih terjamin dan lebih luas cakupannya sehingga Indeks Pertanaman atau frekuensi tanam padi juga tanaman pangan lainnya di sekitar bendungan meningkat. Ujungnya peningkatan produksi tanpa membuka lahan baru.
Pun Kementerian BUMN berkontribusi dengan menyediakan pupuk sebagai salah satu sarana produksi tanaman. Pandemi Covid-19 yang berlanjut dengan pecahnya Perang Ukraina-Rusia menyebabkan rantai pasok pupuk kacau-balau karena Rusia termasuk eksportir pupuk.
Negeri Beruang Merah ini penyedia pupuk N, P, dan K dengan pangsa lumayan signifikan. Patti Domm yang menulis untuk CNBC April 2022 menyebut, Rusia bersama Belarus memegang pangsa pasar 40%kalium dipasar global. Rusia juga mengekspor 11% urea dan 48% amonium nitrat. Akibatnya, harga pupuk melambung hingga tiga kali lipat.
Petani Indonesia turut merasakan dampak perang tersebut karena kita hanya mampu memproduksi urea berbahan baku gas. Selebihnya impor. Tahun ini pemerintah menyediakan anggaran subsidi pupuk Rp25 triliun untuk menebus 9 juta ton pupuk.
Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan petani karena anggaran pemerintah terbatas. Sejak 2018-2022 jumlah pupuk subsidi hanya mampu memenuhi 35%-42% total kebutuhan petani. Sisanya, petani harus berjibaku memenuhi kebutuhan secara swadaya. Dalam kondisi harga pupuk yang sangat tidak ramah kantong, target produksi padi nasional dipertaruhkan.
Dengan keterbatasan pupuk subsidi, Kemen-BUMN dan Kementan berupaya agar alokasinya tepat sasaran dan penggunaannya efisien. Untuk menjaga produktivitas, petani dianjurkan meningkatkan penggunaan pupuk organik dan mikroba tertentu yang berfungsi meningkatkan ketersediaan hara tanaman.
Dan saat ini Kementan tengah mempromosikan Biosaka, ramuan sederhana yang digadang menghemat penggunaan pupuk kimia 50%-70% dan mengurangi serangan hama penyakit, menyuburkan lahan, memperpendek umur panen, produktivitas dan produksi lebih bagus. Ini tentu perlu kajian ilmiah multilokasi agar datanya sahih sehingga petani-petani meyakini manfaatnya lalu mengadopsinya.
Tak hanya sampai produksi melimpah, tata kelola hasil panen hingga menjadi beras pun perlu ditingkatkan. Peran Badan Pangan Nasional semakin penting dalam berkoordinasi dengan BUMN Pangan agar harga hasil panen tetap menguntungkan petani dan hasil berasnya tetap terjangkau konsumen. Di sisi lain, harga yang stabil juga menguntungkan karena tingkat inflasi tidak liar.
Demi menjaga keterjangkauan dan menstabilkan harga yang akhir-akhir ini naik, pemerintah menugaskan Perum BULOG sebagai salah satu BUMN Pangan untuk mempertebal Cadangan Beras Pemerintah (CPB) yang menipis pada akhir 2022. Karena beras di dalam negeri tidak mencukupi,akhirnya BULOG mengimpor beras premium dan dilepas dengan harga beras medium.
Satu hal lagi adalah pentingnya kesamaan data acuan yang sampai hari ini masih terjadi seperti terungkap dalam Rapat dengan Komisi IV DPR. Sudahi ego sektoral agar tujuan utama mengamankan pangan nasional tercapai.
Peni Sari Palupi
