Kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan determinan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Berbagai hasil penelitian, baik di negara-negara maju maupun berkembang (developed countries), telah membuktikan tesis tersebut. Itu sebabnya, jika kita bisa mendorong para petani untuk bertransformasi menjadi wiratani, alias menjadi wirausaha di bidang agribisnis, maka peluang Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan middle income trap (MIT) menjadi semakin besar.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., dalam konferensi pers yang dilakukan IPB (Institut Pertanian Bogor) hari ini, Kamis, 14 Juli 2022.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemikiran bahwa praktik kewirausahaan bisa mendorong Indonesia keluar dari jebakan middle income trap ini merupakan inti pidato pengukuhan Prof. Rachmat sebagai Guru Besar Ilmu Kewirausahaan di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, yang akan dibacakan Sabtu, 16 Juli 2022 lusa, di gedung Graha Widya Wisuda IPB.
Menurut Prof. Rachmat, Indonesia saat ini memang terancam untuk terjebak pada posisi middle income trap, mengingat bahwa sudah 35 tahun Indonesia berada pada kategori lower middle income country (negara berpendapatan menengah ke bawah). Sebagai pembanding, Malaysia hanya membutuhkan waktu 27 tahun (1969-1996) untuk naik kelas dari posisi lower middle income country menjadi upper middle income (negara berpendapatan menengah ke atas), Thailand membutuhkan waktu 28 tahun (1976-2004), Taiwan membutuhkan waktu 19 tahun (1967-1986), Korea Selatan membutuhkan waktu 19 tahun (1969-1988), dan Cina bahkan hanya membutuhkan waktu 17 tahun (1992-2009).
Untuk bisa keluar dari posisi middle income trap, mayoritas ahli mengemukakan bahwa pendapatan nasional perkapita Indonesia harus bisa tumbuh di atas 5 persen. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Indonesia baru akan bisa keluar dari posisi middle income trap apabila pertumbuhan ekonominya di atas 6 persen antara periode 2013 hingga 2030, sebuah syarat yang belum pernah berhasil kita penuhi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan ekonomi Indonesia terkontraksi. Itu sebabnya Indonesia harus bisa menemukan kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke level yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan middle income trap.
“Saya melihat, kunci untuk mendongkrak perekonomian kita adalah kewirausahaan,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI ini.
Menurut Prof. Rachmat, korelasi kuat antara jumlah wirausaha dengan kemajuan suatu negara telah digambarkan oleh berbagai riset, misalnya oleh
Zoltan Acs dan László Szerb (2009), di mana semakin banyak jumlah wirausaha, maka produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat, lapangan kerja menjadi kian luas tersedia, dan kesejahteraan menjadi terdistribusikan ke lebih banyak orang.
“Succes story ini konkret sudah terjadi di negara lain. Berbeda dengan pandangan tradisional yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor modal, tenaga kerja, pengetahuan, atau ada tidaknya kebijakan pemerintah yang bersifat pro-pasar, berbagai studi yang saya pelajari justru menemukan bahwa kewirausahaan ternyata bisa bertindak sebagai faktor independen yang meningkatkan pendapatan nasional,” ujar suami dari mantan Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Ir. Mardiana “Ninuk” E. Pambudy, M.Hum., ini menerangkan.
“Selain itu, praktik kewirausahaan juga merupakan pencipta lapangan kerja yang signifikan,” imbuh Prof. Rachmat. “Di India, misalnya, studi yang dilakukan Raj Kumar dan Tilak Raj (2019) menyimpulkan bahwa kewirausahaan menjadi kontributor utama dalam menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal, peningkatan pendapatan per kapita, serta mengatasi ketimpangan regional. Pengalaman di India ini bisa jadi rujukan untuk Indonesia,” tegasnya.
Karena Indonesia adalah negara agraris, di mana 29,59 persen masyarakat kita bekerja dan hidup dari sektor pertanian, maka sektor pertanian merupakan sektor kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Namun, ujar Prof. Rachmat, pertanian tidak bisa begitu saja menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
“Para petani kita kan sebagian besar tergolong sebagai petani gurem miskin (low income peasant), sehiangga tidak bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi. Supaya mereka bisa jadi motor pertumbuhan, pertama-tama kita harus bisa mendorong mereka bertransformasi dari peasant (petani gurem) menjadi farmer (petani), lalu bertransformasi menjadi agripreneur (wiratani), atau wirausaha di bidang agribisnis,” tegas Prof. Rachmat.
Jika Indonesia bisa mengeluarkan petaninya dari jebakan low income peasant (petani gurem miskin), ujar Prof. Rachmat, maka Indonesia pasti akan bisa keluar dari jebakan middle income trap.
“Dari sisi tenaga kerja, misalnya, kalau kita bisa scale up industri mikro menjadi industri kecil saja, maka ketersediaan lapangan kerja kita bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Sementara, dari sisi pendapatan, sedikit inovasi dalam pengolahan beras saja, misalnya, bisa meningkatkan pendapatan petani 2 hingga 3 kali lipat. Jadi, kalau kita bisa mendorong petani Indonesia menjadi wiratani (agripreneur), multiplier effect-nya sangat besar. Para petani, peternak dan pekebun Indonesia, akan bertransformasi dari low-income peasant menjadi middle-income farmer, atau bahkan bisa menjadi high-income agripreneur,” ujar ayah dari tiga anak ini.
Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy kemudian mencontohkan pengalaman Thailand dalam membangun perekonomiannya yang banyak dipengaruhi oleh keberhasilan mereka memasyarakatkan kewirausahaan di kalangan petani. Thailand berhasil mengubah identitas petaninya menjadi pengusaha, sehingga masyarakat desa mereka kemudian bisa bertransformasi dari “masyarakat petani agraris” (agrarian society of peasants) menjadi “masyarakat pengusaha pedesaan” (rural entrepreneur society).
“Daya dongkrak ekonomi dari perubahan petani menjadi wiratani ini ternyata sangat besar. Itu sebabnya kebijakan pemerintah kita harus segera diarahkan untuk mengubah petani menjadi wirausaha pertanian. Pertanian tradisional kita harus segera digantikan oleh praktik wirausaha tani,” tutup Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) ini.
Redaksi
