“Awalnya subsidi pupuk dilakukan untuk menggenjot produksi pangan khususnya beras karena pada awal 2000-an kita krisis pangan akibat dihantam krisis moneter 1998. Sifatnya sementara agar petani mau menggunakan pupuk dan produksi beras meningkat,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA.
Bagaimana sejarahnya subsidi pupuk di Indonesia?
Secara sporadis subsidi pupuk itu sudah ada sejak Orde Baru yang dikaitkan dengan berbagai program usaha tani sehingga kita berhasil swasembada beras pada 1984. Pada 2002 hal tersebut kembali didiskusikan untuk mengatasi krisis pangan kala itu.
Petani sudah mengertimanfaat pupuk bagi tanaman tapi belum banyak yang menggunakannya. Jadi diusahakanlah subsidi supaya para petani padi mau menggunakan pupuk. Implementasinya pada 2003 – 2004 dan saat itu hanya Urea dan sedikit NPK yang tersedia. Hasilnya produksi padi meningkat dan masalah krisis pangan terselesaikan. Bahkan pada 2004 kita berani menutup impor beras.
Setelah itu saya tidak lagi di Kementerian Pertanian namun kebijakan subsidi pupuk terus dilanjutkan malahan dananya terus membesar terutama pada 2008. Sepertinya hal itu sangat bermanfaat bagi kepentingan politik pemilihan umum. Dan banyak petani yang senang mendapat pupuk bersubsidi.
Akhirnya subsidi pupuk terus membesar hingga hampir Rp30 triliun. Pupuk bersubsidi tidak lagi hanya untuk petani padi tapi juga merambah ke berbagai komoditas sehingga subsidi pupuk menjadi the magic word yang membuat kita terlena.
Sekarang ini sudah jarang pemimpin kita yang berani secara gamblang mengatakan hilangkan subsidi pupuk karena pupuk sudah dijadikan komoditas politik. Hal ini sangat disayangkan dan sangat berbahaya untuk masa depan pembangunan pertanian. Seolah-olah dengan subsidi pupuk kita membangun pertanian, ini pandangan yang salah.
Namun jika subsidi itu dihilangkan sekarang,maka banyak petani yang menderita.Persoalan subsidi pupuk sudah menjadi masalah besar dan begitu rumit sehingga jika diselesaikan secara parsial akan datang persoalan baru.
Jadi bagaimana saran Profesor?
Jangan jadikan subsidi pupuk seolah-olah sebagai solusi segala-galanya di pertanian. Itu adalah mitos, hanya angan-angan dan sangat berbahaya. Bujet subsidi pupuk sudah lebih besar dibandingkan APBN Kementerian Pertanian yang digunakan untuk membiayaipembangunan pertanian secara keseluruhan. Ini pasti ada yang salah sehingga perlu ditransformasi namun sebelumnya perlu evaluasi yang sistematik, ilmiah,dan komprehensif.
Kita bisa mencontoh industri sawit yang bertumbuh tanpa subsidi dan minim bantuan pemerintah. Pada 2000, sawit kita hanya sekitar 2 juta ha dan petaninya sedikit sekali tapi sangat menguntungkan.
Ketika mereka datang kepada saya untuk meminta bantuan, saya sarankan mereka untuk menjual asetnya dan membangun sawit. Mereka melakukannya dan hasilnya sekarang kita menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia. Hebatnya lagi lebih dari 40% sawit kita ada di tangan petani.
Ada dua rekomendasi saya terkait hal subsidi pupuk. Pertama, kita perlu evaluasi yang teratur mengenai pupuk, termasuk subsidi pupuk, sebab pupuk adalah bisnis paling besar di agribisnis. Belakangan ini kita sudah tidak terbiasa lagi dengan evaluasi yang sistematis sebagai basis untuk maju ke depan.
Padahal ini suatu pelajaran yang bagus. Jangan evaluasi yang sifatnya ad hoc tapi komprehensif dan membuat kebijakan yang menyeluruh. Jadi,perlu evaluasi terus menerus terhadap program pemerintah yang menggunakan dana begitu besar sehingga ada transformasi kebijakan baru berdasarkan evaluasi ilmiah.
Kedua, persoalan pupuk ini akan lebih sederhana jika dari sisi suplainya kita gerakkan juga pihak swasta bukan hanya BUMN seperti sekarang ini. Dengan demikian ada semacan persaingan yang dapat meningkatkan produktivitas.
Peningkatan produktivitas berimbas pada penurunan biaya produksi. Dengan demikian para petani diuntungkan karenamemperoleh pupuk berharga lebih rendah. Selain itu, pembangunan pertanian kita secara keseluruhan juga diuntungkan.
Untung Jaya
