Kehadiran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 memberikan harapan baru dalam hal data pertanian. Pada beberapa kesempatan pertama bicara dengan media, Syahrul bertekad membenahi data pertanian.

 

Bahkan  dalam acara serah terima jabatan Menteri Pertanian dari pejabat sebelumnya, Andi Amran Sulaiman, 25 Oktober silam, ia menyatakan akan fokus membenahi pendataan di sektor pertanian dalam jangka waktu 100 hari. 

 

Penggunaan citra satelit, lanjut dia, dapat menentukan daerah panen. Hal ini menjamin ketersediaan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia. “Saya ingin lihat lebih jelas 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan hingga satu tahun daerah yang masih panen sehingga dapat menjamin kebutuhan rakyat,” jelas mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini bersemangat.   

 

Persoalan akurasi data pertanian memang sudah berbilang puluhan tahun terjadi, tetapi baru ada keberanian memperbaikinya sejak Presiden Jokowi menjabat. Pada 2015 komentar dan suara yang menyangsikan akurasi data pertanian khususnya pangan pokok kita, yaitu padi atau beras, makin kencang.

 

Mulai dari pengamat ekonomi seperti Enny Sri Hartati (Peneliti Senior INDEF), Andreas Dwi Santosa (Guru Besar IPB), Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Luhut B. Panjaitan (Menko Maritim dan Sumber Daya), hingga Jusuf Kalla (Wapres). Bahkan Wapres menyatakan, ketidaksesuaian data beras dengan kondisi lapangan terjadi sejak 1997. 

 

Akhirnya pemerintah sepakat untuk memperbaiki data pangan, khususnya dimulai dari padi atau beras. Dalam suatu seminar AGRINA awal Mei lalu, Hermanto, Direktur Statistik Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap proses komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak untuk memperbaiki data pangan.

 

Proses perbaikan dimulai November 2016 dengan meminta masukan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Lalu ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Wapres, dan Kantor Staf Presiden (KSP). 

 

Forum Masyarakat Statistik (FMS) merekomendasikan metode baru Kerangka Sampel Area (KSA) yang merupakan inovasi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan mendapat penghargaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengukur luas panen.

 

Di kalangan internasional, KSA juga dikembangkan lembaga pangan dan pertanian dunia (FAO), Departemen Pertanian AS (USDA), dan EUROSTAT Uni Eropa. 

 

Dalam mengaplikasikan KSA, BPS juga menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

 

Akhirnya hasil perbaikan dipublikasikan pada Oktober 2018. Luas lahan baku sawah hasil verifikasi dari Kemen-ATR/BPN, BIG, dan LAPAN 7,1 juta ha artinya ada pengurangan 653 ribu ha dalam lima tahun terakhir. 

 

Dengan menggunakan luas lahan baku sawah terbaru dan metode KSA, didapat hasil luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta ha. Sementara produksi padinya dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) 56,54 juta ton. Angka ini 30% lebih rendah ketimbang data hasil metode lama, yaitu 80 juta ton GKG.

 

Data hasil KSA, menurut Hermanto, bermanfaat untuk mengevaluasi penyerapan pupuk subsidi, memberikan informasi potensi panen kepada Bulog guna menyerap produksi petani bila diperlukan, dan menilai kinerja waduk/embung di suatu wilayah.

 

Sebenarnya tak hanya itu, pengaruhnya sampai ke anggaran pupuk subsidi, bantuan alsintan, alokasi asuransi pertanian. Dan yang jelas, kementerian terkait penyedia pangan bisa menjadi lebih presisi dalam membuat perencanaan.

 

Setelah padi, pihak BPS menjanjikan perbaikan data produksi jagung. Sampai naskah ini diturunkan, Hermanto mengatakan, masih dalam progres untuk menyempurnakan luas baku lahan yang biasa ditanami jagung.

 

Data jagung yang akurat sangat dinanti kalangan industri pakan ternak dan peternak unggas karena jagung termasuk bahan baku utama pakan ternak. 

 

Mari kita dukung langkah Pak Mentan Baru untuk mendapatkan data yang akurat agar perencanaan pembangunan pertanian lebih presisi lagi. 

 

Peni Sari Palupi