“Replanting sawit rakyat mencakup aspek peningkatan produktivitas, penyelesaian tatakelola, dan pengembangan SDM petani. Selanjutnya era baru sawit rakyat perlu kelembagaan kebun sehamparan dan pengembangannya sebagai basis green fuel nasional,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA. 

 

 

Akankah program peremajaan (replanting) tahun ini lebih baik?

 

Perkembangan sawit rakyat yang begitu revolusioner, khususnya setelah tahun 2000, memunculkan dinamika dan masalah.

 

Bersamaan dengan itu, Indonesia juga mengalami perubahan politik yang menciptakan berbagai komplikasi baru berwujud terlambatnya pembenahan tatakelola perkebunan sawit kita.

 

Legalitas perkebunan sawit mulai dari kawasan, lahan kebun sawit, usaha dan lainnya terlambat kita benahi, baik karena perubahan ekosistem pembangunan maupun akibat cepatnya pertumbuhan sawit nasional. 

 

Keterlambatan pembenahan tatakelola tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan sawit rakyat (PSR).

 

Melalui replanting, pemerintah tidak hanya meremajakan kebun sawit rakyat agar produktivitasnya meningkat tetapi juga sekaligus mendesain perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan dengan menyelesaikan semua permasalahan terkait pembenahan tatakelola dan kelembagaan atau organisasi kebun sawit rakyat. 

 

Implementasi program PSR berkelanjutan memang tidak mudah saat ini. Barangkali, karena tidak mudah dan butuh semangat ekstra, maka Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius terhadap keberhasilan PSR ini dengan mencanangkan replanting perkebunan sawit rakyat pada tiga lokasi (Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau).

 

Begitulah cara pemerintah mengapresiasi kontribusi sawit rakyat serta mengajak sinergitas pusat-daerah dan pelaku untuk memasuki babak baru. 

 

 

Bagaimana perkembangan sawit rakyat ke depan?

 

Setelah sawit rakyat berhasil berkembang cepat dengan inisiatif sendiri, saatnya kita memasuki era baru untuk membuatnya naik kelas, lebih berkelanjutan, dan lebih berkontribusi pada pembangunan.

 

Ada lima aspek penting secara simultan, yakni: Pertama, peningkatan produktivitas sawit rakyat melalui replanting dan perbaikan kultur teknis kebun yang telah ada;

 

Kedua, penyelesaian dan perbaikan tatakelola kebun sawit rakyat baik penyelesaian legalitas maupun perbaikan dukungan infrastruktur kebun;

 

Ketiga, peningkatan sumberdaya petani sawit, baik kultur teknis maupun manajerial;

 

Keempat, pengembangan kelembagaan atau organisasi kerjasama kebun sawit sehamparan;

 

Dan kelima, pengembangan kebun sawit rakyat sebagai basis energi green fuel nasional. 

 

Replanting PSR yang sedang dilakukan pemerintah mencakup tiga aspek pertama di atas, yakni peningkatan produktivitas, penyelesaian tatakelola, dan pengembangan SDM petani.

 

Pelaksanaan replanting sawit rakyat ini perlu dipercepat dari tahun sebelumnya agar dapat mencapai target yang lebih besar ke depan.

 

Melalui PSR yang diperbaiki terus menerus diharapkan produktivitas sawit rakyat meningkat dari sekitar 3,2 ton minyak per ha menjadi 5,2 ton pada 2035 dan menjadi 6,8 ton pada 2045. 

 

Untuk aspek organisasi kerjasama kebun sawit sehamparan perlu segera dilakukan para petani sawit swadaya. Sawit rakyat yang tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri perlu "dikorporasikan" melalui kerjasama sehamparan misalnya sekitar 3.000 ha untuk satu unit kerjasama dengan legalitas koperasi, BUMDes atau PT.

 

Tujuannya, pertama,  mencapai skala ekonomi yang lebih efisien dalam menyalurkan sarana produksi, pemanenan dan pengangkutan TBS, layanan kredit dan training;

 

kedua, mengembangkan kegiatan ekonomi bersama di pedesaan seperti pengelolaan keuangan, diversifikasi usaha berbasis by product kebun, misalnya usaha gula sawit merah, pengolahan batang sawit, dan kerajinan anyaman lidi pelepah sawit;

 

dan ketiga, menjadi basis untuk ikut dalam kegiatan ekonomi hilirisasi sawit melalui kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya. 

 

Pengembangan sawit rakyat yang lebih strategis ke depan menjadi basis produksi biohidrokarbon untuk green fuel nasional yakni bensin hijau, diesel hijau maupun avtur hijau. Sehingga dapat menggantikan impor bensin fosil, diesel fosil dan avtur fosil yang terus meningkat dan membuat neraca perdagangan kita defisit berkelanjutan. 

 

 

Untung Jaya