Jumat, 7 Juni 2019

Petani dan Pertanian Indonesia Perlu Subsidi?

“Begitu strategisnya pangan dan pertanian bagi setiap negara sehingga setiap negara memberikan proteksi pada petani dan pertaniannya seperti kebijakan subsidi dan jaminan harga output,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA. 
 
 
Mengapa begitu pentingnya pangan dan pertanian?
 
Jika pangan terganggu, dengan cepat merambat pada masalah ekonomi, sosial, politik, dan keamanan negara. Banyak pemimpin dunia  jatuh karena dipicu masalah pangan.
 
Begitu strategisnya pertanian bagi setiap negara sehingga negara-negara besar dunia menjadikannya salah satu fokus politik pembangunan. 
 
Dan hampir semua negara yang jumlah penduduknya besar, membangun dan melindungi ketahanan pangan yang berbasis pada pertanian domestik dan tidak menyerahkan sepenuhnya pada pasar bebas (free trade).
 
Setiap negara di dunia memberikan proteksi pada petani dan pertaniannya seperti kebijakan subsidi, jaminan harga output, dan lainnya.
 
 
Mengapa petani dan pertanian kita masih memerlukan subsidi?
 
Setidaknya ada lima penyebabnya. Pertama, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan China masih memberikan subsidi yang cukup besar bagi petani dan pertaniannya, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
 
Malah perkembangan mutakhir dalam perang dagang saat ini kembali pada era proteksionisme yang memberi berbagai perlindungan bagi pertanian.
 
Jika pertanian kita tidak dilindungi, bagaimana harus bersaing dengan pertanian dari negara-negara lain yang memperoleh subsidi dan perlindungan dari pemerintahnya?
 
Kedua, petani dan pertanian kita tidak berada di sekitar perkotaan atau dekat jalan raya, melainkan berada di pelosok desa, pinggiran, dan pegunungan.
 
Jika pupuk tidak disubsidi dan hanya mekanisme pasar murni, siapa yang mengantarkan pupuk ke petani? Niscaya pupuk hanya akan menjangkau sekitar 30% petani kita di sekitar perkotaan atau dekat jalan raya.
 
Ketiga, industri pupuk BUMN ditugaskan pemerintah untuk memproduksi dan mengantarkan pupuk ke tingkat petani tapi membayar gas dengan harga yang lebih mahal daripada harga internasional.
 
Karena itu, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah selama ini sekitar 30% diterima pemasok gas. Untuk memproduksi pupuk urea, sekitar 70% adalah biaya gas.
 
Keempat, petani dan pertanian kita masih tergolong kelompok atau sektor yang paling rendah pendapatannya bahkan sebagian tergolong miskin.
 
Karena itu, subsidi petani dan pertanian merupakan salah satu cara untuk membantunya. Dan kelima, pengeluaran masyarakat kita yang cukup besar untuk membeli beras.
 
Jadi subsidi pertanian termasuk subsidi pupuk merupakan biaya publik untuk memastikan ketersediaan beras secara 6 tepat (jumlah, jenis, kualitas, harga, tempat, kontinuitas) untuk masyarakat sekaligus bentuk kehadiran negara kita bagi masyarakat petani dan konsumen. 
 
 
Bagaimana ke depannya?
 
Dalam kaitannya dengan isu perbedaan data luas areal yang menjadi target subsidi pupuk antara BPS dan Kementan, perlu diverifikasi lebih lanjut ke setiap daerah dan tidak bisa diputuskan di atas meja di Jakarta.
 
Luas baku areal tanaman pangan dan indeks pertanaman perlu diverifikasi di setiap daerah. Perbaikan jaringan irigasi pedesaan, pompanisasi, dan embung yang dibangun pemerintah dalam 10 tahun terakhir ini, barangkali telah mengubah luas panen (luas areal dikalikan indeks pertanaman) tanaman pangan nasional. 
 
Menunggu selesainya verifikasi data empiris tersebut, tentu kita tidak bijaksana jika target subsidi pupuk langsung kita kurangi. Selain berpotensi menciptakan kegaduhan dan ketidakpastian di tingkat petani, menurunkan kegairahan petani, juga menciptakan ketidakadilan, serta dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. 
 
Ke depan, kita perlu melakukan perbaikan total tentang bagaimana kebijakan melindungi petani dan pertanian, termasuk bagaimana delivery kebijakan tersebut.
 
Dengan ketersediaan teknologi digital saat ini, tentu akan mempermudah kita untuk melakukan perbaikan efisiensi dan efektivitas kebijakan dan delivery kebijakan perlindungan dan promosi pertanian ke depan.
 
 
Untung Jaya

 
Agrina Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain