Stok beras diharapkan melimpah pada akhir 2019. Namun demikian, tidaklah mudah dalam mewujudkannya. Apa saja strateginya?

 

 

 

Tahun ini, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi nasional mencapai 84 juta ton gabah kering giling (GKG). Keberanian dalam mengambil canangan tersebut tak lepas dari capaian 2018 yang diklaim berhasil melampaui target.

 

 

Dilihat dari data yang disajikan Kementerian Pertanian, tren produksi dan produktivitas padi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Catatan Kementerian Pertanian, produksi padi menyentuh 83,04 juta ton GKG atau setara dengan 48,3 juta ton beras pada 2018. Sementara targetnya adalah 80 juta ton GKG atau setara dengan 46,5 juta ton beras pada tahun yang sama. Berdasarkan angka ini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, surplus beras masih terjadi ketika dilihat dari besaran konsumsi beras yang berada di angka 30,4 juta ton.

 

 

Meskipun begitu, mengingat data tersebut bersifat nasional, Gatot tidak memungkiri adanya kekurangan pada daerah tertentu,. “Tentu jika diturunkan datanya spesifik per daerah dan periode tertentu ada yang kekurangan, tapi bisa ditutupi dari daerah lain yang punya kelebihan produksi. Hal ini akan sangat terekait dengan masalah distribusi,” imbuh dia di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (11/1).  

 

 

 

Strategi Kementan Menjaga Produksi Beras

Angka produksi yang ditargetkan pemerintah memang jauh lebih tinggi ketika mengacu koreksi data produksi beras keluaran Badan Pusat Statisktik (BPS). Oktober tahun lalu, BPS melansir data prediksi produksi padi yang sudah diperbaiki dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) sebanyak 56,54 juta ton GKG beras. Jumlah ini setara 32,42 juta ton beras, jauh di bawah angka yang dikeluarkan Kementan tersebut. Sampai berita ini diturunkan, BPS belum mengeluarkan data produksi yang tetap.

 

 

Namun demikian, Kementan tetap optimis target produksi 2019 bisa tercapai. Menurut Gatot, Kementan memiliki strategi dalam menghitung dan mewujudkan target produksi. Salah satunya dengan mengandalkan pengembangan tanam selain di lahan baku.

 

 

Potensi penambahan produksi, papar dia, masih bisa melalui pengembangan tanam di lahan rawa pasang surut atau rawa lebak, pemanfaatan lahan kering untuk padi, jagung, kedelai, pengembangan budidaya tumpang sari, perbaikan teknologi benih, pupuk, budidaya, dan penanganan pascapanen, serta pengamanan produksi dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 

 

 

Perluasan areal tanam di lahan rawa sebanyak 500 ribu ha di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, menyasar kenaikan indeks pertanaman dan pengembangan usaha tani melalui korporasi petani. Khusus untuk lahan rawa, akan ada alokasi bantuan benih, pupuk organik, herbisida pratanam, dan dolomit. Dengan adanya program ini, diupayakan pertanaman di lahan rawa menjadi dua kali dalam setahun dari sebelumnya yang hanya satu kali.

 

 

Untuk merealisasikan target produksi padi, pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 8,874 juta ton dan bantuan benih padi untuk luasan 1,35 juta ha. Sementara bantuan alsintan pascapanen terdiri dari power thresher 7.326 unit, pengering 720 unit, mesin panen 590 unit, serta revitalisasi dan pendirian baru penggilingan beras 51 unit.

 

 

Selain di rawa, perluasan areal tanam juga dilakukan melalui pengembangan padi di lahan kering antara lain dengan budidaya tumpangsari. Tumpangsari sebagai solusi untuk mengatasi persaingan lahan antarkomoditas. Pada 2019, program tersebut ditargetkan perluasan areal tanam mencapai 1,05 juta hektar (ha) atau setara luas pertanaman 2,1 juta ha. Dari sisi pendapatan pun, budidaya tumpangsari bisa memperoleh keuntungan lebih besar ketimbang budidaya monokultur.

 

 

 

Masih Berfluktuasi dan Perlu Solusi

Sementara itu, ditemui AGRINA pada kesempatan berbeda, Sutarto Alimoeso, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) menerangkan, sejak dulu pemerintah selalu berupaya mengatasi produksi beras yang masih terus fluktuatif. Mengutip data BPS, fluktuasi bulanan pun masih terjadi. Kondisi demikian biasanya akibat iklim yang tidak menentu. Yang menjadi persoalan di Indonesia, ungkap dia, utamanya adalah masalah lahan dan ketersediaan air.

 

 

Dirut Perum Bulog periode 2009-2014 itu berujar, umumnya pertanian tanaman pangan masih mengandalkan Pulau Jawa. Padahal, alih fungsi lahan marak terjadi dan banyaknya cetak sawah baru masih belum sebanding.

 

 

Usaha pemerintah mengoptimalkan lahan rawa, dinilai Sutarto sudah baik. Akan tetapi, program ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, hanya saja nilai komoditas lain lebih menjanjikan. Sehingga inilah yang membuat petani melirik komoditas lain untuk ditanam. “Perluasan di rawa itu bagus, tapi harus dilihat juga kekurangannya dulu dimana yang harus diperbaiki. Harus ada maintenance tata airnya,” ulas Dirjen Tanaman Pangan 2006-2009 ini.

 

 

Senada dengan Sutarto, Joko Suwondo, Ketua Umum Asosiasi CropCare Indonesia, asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan pupuk dan pestisida nasional dan multinasional, menyebut, percetakan lahan baru yang masih sedikit adalah tantangan dalam memproduksi padi. Di samping ketersediaan air dan tantangan hama penyakit.

 

 

Joko mengutarakan, gerakan tanam padi di lahan rawa merupakan langkah bagus untuk menaikkan produksi. Namun ia menekankan, Kementan harus terlibat langsung dalam membuat dan menindaklanjuti rencana aksi (action plan) selanjutnya. Jangan sampai hanya sekadar seremonial saja.

 

 

 

Kelanjutan tentang tulisan ini baca di Majalah AGRINA versi Cetak volume 14 Edisi No. 296 yang terbit Februari 2019. Atau, klik : https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/agrina, https://higoapps.com/browse?search=agrina, https://www.mahoni.com, dan https://www.magzter.com/ID/PT.-Permata-Wacana-Lestari/Agrina/Business/