Program food estate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua.
Kedatangan tiga menteri ke Merauke, Papua, Jumat (12/2), menambah dukungan politik pengembangan kabupaten itu sebagai kawasan khusus sentra pangan (food estate). “Kita semua mendukung. Ketahanan pangan adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden,” kata Ir. H. Suswono, MMA, Menteri Pertanian, di Wasur, Merauke, ketika mencanangkan kesiapan kabupaten itu sebagai sentra usaha budidaya tanaman pangan skala luas.
Hari itu ulang tahun ke-108 kabupaten yang berpenduduk sekitar 206 ribu jiwa tersebut. Selain Suswono, hadir juga Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pertanian dan juga Deputi Menko Perekonomian, serta Anna Mu’awanah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. “Kita membutuhkan kerjasama yang baik antarsektor,” lanjut Suswono.
Penuh Berkat
“Ini merupakan hari terbaik, kita datang semua ke tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang penuh berkat,” ucap Johanes Gluba Gebze, Bupati Merauke, yang hampir 10 tahun memperjuangkan Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFFE). “Kita akan menjadikan Merauke feed Indonesia dan feed the world,” tuturnya.
Dari lahan Merauke 4,5 juta ha, sekitar 2,5 juta ha berpotensi untuk pengembangan agribisnis. Namun, berdasarkan padu serasi antara Pemda Merauke, Provinsi Papua, dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), yang bisa dimanfaatkan untuk food estate 1,28 juta ha, baik berupa areal penggunaan lain maupun hutan konversi.
Dari 1,28 juta ha itu, sekitar 0,68 juta ha untuk tanaman pangan. Menurut Omah Laduani Ladamay, Kepada Dinas Tanaman Pangan Merauke, tanaman pangan yang tumbuh baik di sini antara lain padi, jagung, kedelai, sorgum, dan gandum. Selama ini, menurut HBL Tobing, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, luas lahan padi yang sudah berjaringan irigasi sekitar 26 ribu ha dan tahun ini akan ditambah 11 ribu ha.
Sutarto Alimoeso siap menyerap beras produksi kabupaten ini. “Kami siap menyerap beras yang diproduksi di Merauke,” kata Direktur Utama Perum Bulog itu di Merauke (12/2). Masalahnya, petani mematok harga di atas harga pembelian pemerintah (HPP), yang Rp 5.060 per kg. “Kalau harganya di atas HPP, kita tidak bisa beli,” imbuh mantan Dirjen Tanaman Pangan ini.
Selain tanaman pangan, sekitar 100 ribu ha lahan untuk pengembangan peternakan (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, kanguru, dan rusa), 100 ribu ha perikanan, dan 400 ribu ha perkebunan. “Dengan bekerja keras, kita menjadikan Merauke sebagai surga pangan, dan bangsa ini menjadi adidaya pangan bangsa-bangsa di dunia,” tutur Gebze.
Tataruang
Yang paling mendesak, menurut Djoko, rencana tataruang kawasan khusus sentra pangan dan tataruang wilayah kabupaten. Sebagai Ketua Harian BKPRN, ia sudah menyusun strategi dan rekomendasi ke Menko Perekonomian untuk disampaikan ke Gubernur Papua agar dituangkan dalam Perda Kawasan Stategis Provinsi. Maklumlah, bukan hanya Merauke sebagai kawasan food estate, tapi juga Kabupaten Mappi dan Bouven Digoel.
Berdasarkan PP No. 18/2010 tentang Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Skala Luas, kawasan food estate ini akan mendapatkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan seperti fasilitas PPh, keringanan pajak daerah, tidak dipungut PPN, dan penangguhan bea masuk. Selain itu, mendapat kemudahan dalam pelayanan dan perizinan hak atas tanah.
Dengan demikian, kawasan khusus sentra pangan berskala luas ini nanti akan dikelola oleh semacam badan otorita. “Kami seluruh rakyat Papua berbahagia dan berterimakasih bila Merauke dapat ditetapkan sebagai kawasan program food estate,” ujar Alex Hesegem, Wakil Gubernur Papua, yang membacakan pidato Gubernur Papua, Barnabas Suebu. “Program ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Propinsi Papua,” tambah Alex.
Dukungan politik tidak hanya datang dari para Menteri dan DPR, tetapi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mudah-mudahan Maret ini Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Merauke sehingga food estate ini bisa diwujudkan dengan baik. Insya Allah bisa memberikan tambahan dukungan yang lebih kuat lagi,” kata Suswono.
Syatrya Utama
Menjalin Kesepahaman Langkah Kementerian BUMN sangat cepat menangkap peluang pengembangan food estate di Merauke. Jumat (12/2) PT Sang Hyang Seri (SHS) menandatangani nota kesepahaman dengan Pemda Merauke untuk mengembangkan perbenihan. Selama ini, kata Eddy Budiono, Direktur Utama SHS, kebutuhan benih padi (Ciherang dan IR 64) di Papua sekitar 500 ton per tahun. Sekitar 70% di antaranya dipasok ke Merauke. Selain padi, SHS juga memasok benih jagung, kedelai, kangkung, cabai, dan tomat. Benih ini, menurut Abu Saniasa, General Manager SHS yang membawahi kawasan timur Indonesia (11 provinsi dan 68 kabupaten) ditangkarkan di lahan SHS di Sidrap, Sulawesi Selatan. Dengan kesepakatan ini, tambah Eddy, penangkaran benih bisa dilakukan di Merauke. “Kesepakatan ini memperkuat apa yang telah dilakukan selama ini,” katanya. Pemda Merauke juga menandatangani nota kesepahaman dengan PTPN IX, PTPN X, RNI, dan P3GI untuk membangun pabrik gula di Merauke. Begitu juga dengan PT Padi Energi Nusantara (PEN) untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). “PEN ini memfasilitasi terbentuknya perusahaan milik petani, sehingga petani bisa lebih sejahtera,” terang Agus Pakpahan, Deputi Kementerian BUMN juga saat di Merauke, Jumat (12/2). Selain itu, Pemda Merauke menyerahkan lahan 20 ha kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. “Ini untuk pelabuhan perikanan dan pengembangan minapolitan,” beber Fadel Muhammad. Tahun lalu dana yang dikucurkan Rp 14 miliar dan tahun ini Rp9,8 miliar. “Dua tahun ke depan sudah tampak (hasilnya),” janji Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
