Perlu waktu enam tahun menunggu untuk dinyatakan sebagai provinsi bebas flu burung.
Sampai 24 Januari 2010, hanya dua provinsi di Indonesia yang berstatus bebas penyakit avian influenza (AI) alias flu burung, yaitu Gorontalo dan Maluku Utara. Melalui acara “Deklarasi Kalbar Bebas Flu Burung” yang digelar di Pontianak 25 Januari 2010, Provinsi Kalbar menyusul mendapatkan status sama. Prestasi ini ditandai dengan pemberian sertifikat bebas AI dari Mentan Suswono kepada Gubernur Kalbar Cornelis pada acara tersebut.
Langkah Menuju Bebas
Virus flu AI mulai berjangkit di Indonesia pada 2003. Perunggasan Kalbar pun tak luput dari serangan virus ganas H5N1. Menurut Bayu Krisnamurthi, Ketua Harian Komnas Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza (FBPI), sebenarnya sejak 2 Mei 2004 di Kalbar sudah tidak ada serangan lagi, tetapi peraturan internasional mengharapkan suatu proses yang harus dilewati oleh satu wilayah agar dapat dinyatakan bebas.
Pada Januari 2007, Gubernur Kalbar mengajukan permohonan untuk dinyatakan bebas flu burung. Sejak saat itu Komnas FBPI memfasilitasi pihak-pihak netral seperti IPB, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional V Banjarbaru, dan Komisi Ahli Keswan dan Kesmavet melakukan pengkajian intensif dan ilmiah. “Akhirnya pada 16 Desember 2009, komisi ahli kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memberikan rekomendasi dan menyatakan Kalbar bisa dinyatakan provinsi bebas flu burung,” ungkap Bayu pada acara deklarasi.
Masih menurut Bayu, ada empat kunci sukses Kalbar. Pertama, kesungguhan para pelaksana di lapang. Kedua, konsistensi kebijakan pemda yang diwakili gubernur yang terus menyatakan secara internal, provinsi ini bisa bebas flu burung. Ketiga, kepemimpinan pada level tertinggi di wilayah ini. “Namun menurut saya, pahlawan sebenarnya adalah masyarakat Kalbar sendiri. Tanpa partisipasi masyarakat dan kerja keras para pengusaha, para pedagang, para peternak, tidak mungkin ini ada,” pujinya.
Sedangkan Mentan Suswono mengatakan, “Kalbar provinsi pertama yang berhasil dalam mengatasi wabah AI secara sistemastis. Ini merupakan prestasi yang membanggakan karena tidak mudah membersihkan sebuah wilayah dari virus AI. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi panutan bagi daerah lain di Indonesia yang tengah berupaya untuk membebaskan diri dari wabah AI.”
Perlu Komitmen
Untuk mencapai predikat bebas AI tersebut, menurut Abdul Manaf Mustafa, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, pemerintah menghabiskan dana senilai Rp2 miliar pada periode 2005—2009. “Ini untuk surveillance (pelacakan) oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, vaksinasi, dan penyuluhan di setiap desa,” terangnya.
Menanggapi status baru wilayahnya, Gubernur Cornelis mengatakan, “Jangan kita besar kepala dulu karena tantangan ke depan lebih besar lagi. Dan kita bekerja harus lebih keras lagi. Kalau bisa, kita bebas selama-lamanya.” Untuk itu, mantan Bupati Landak tersebut mengajak kerjasama semua pihak, termasuk Asosiasi Agribisnis Perunggasan (AAP) Kalbar, organisasi yang diresmikan bersamaan dengan deklarasi. Asosiasi penaung para peternak unggas ini diimbau supaya proaktif melawan penyelundupan bekerjasama dengan karantina, polisi, bea cukai, serta mendukung sosialisasi dampak AI.
Terkait dengan perbatasan Indonesia-Malaysia, S. Sudjono Anggi, Ketua AAP Kalbar, meminta petugas di Stasiun Karantina Hewan dan Tumbuhan Entikong untuk selalu waspada terhadap ancaman hama penyakit dari negara lain. Sebelum ada stasiun karantina tersebut, banyak telur dari Malaysia masuk ke Kalbar sehingga harga telur jatuh dan merugikan para peternak.
Agung Christiawan
