Sejumlah upaya percepatan sudah dirancang dan mulai dilaksanakan untuk memenuhi target swasembada daging sapi 2014. Dapatkah tercapai?
Pencapaian target swasembada daging sapi memang telah diundur dari 2010 menjadi 2014 karena diperkirakan tidak akan tercapai. Swasembada ini diartikan produsen dalam negeri mampu memenuhi 90% dari total kebutuhan nasional atau sekitar 352 ribu ton. Untuk itu, diperlukan 2,27 juta ekor sapi potong dengan rata-rata bobot karkas 155 kg per ekor. Padahal sampai sekarang, pasokan domestik baru sanggup menyediakan 65%—70% dari kebutuhan tersebut. Kekurangannya ditutupi dari impor sebanyak 39.000 ton atau setara 251 ribu ekor.
Untuk menggenjot populasi dan produktivitas, menurut Tjeppy D. Sudjana, Dirjen Peternakan Deptan, memaparkan, pemerintah antara lain berupaya menyediakan bibit sapi, mendorong integrasi pemeliharaan sapi dengan tanaman pangan dan perkebunan, dan memberikan kredit bersubsidi, seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang berbunga 5%.
Khusus KUPS, dianggarkan Rp145 miliar per tahun untuk peningkatan populasi sebanyak 200 ribu ekor (20% sapi perah dan 80% sapi potong) dan akan dikucurkan selama lima tahun. Namun, sayang kredit ini, “Belum dapat dicairkan karena masih terhambat belum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang skema kredit tersebut,” katanya. Kendati begitu, “Jika program ini dapat berjalan dan target 200 ribu ekor sapi per tahun dapat terealisasi, serta ada komitmen dan kerjasama dengan stakeholder dalam mewujudkan swasembada daging, maka Indonesia tidak perlu lagi impor sapi,” harap Tjeppy dalam seminar nasional “Komitmen Menuju Swasembada Daging” (19/8).
Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Dalam seminar yang digelar Majalah TROBOS di Magister Bisnis IPB itu, Ir. H. Suswono, MM, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian berkomentar, untuk memenuhi kekurangan dari sumber dalam negeri bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesulitan pencapaian swasembada daging pada 2010, menurut anggota Fraksi PKS itu, terjadi karena belum adanya komitmen bersama oleh semua entitas pemerintahan pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat. “Sehingga dalam mencapai swasembada daging tidak tercapai gelombang yang sama,” ucapnya. Untuk pemerintah, Suswono mengharapkan komitmen dalam menyediakan sarana dan prasarana (sumberdaya dan input), komitmen legislasi (peraturan), dan komitmen anggaran APBN dan APBD.
Sementara itu Ir. Toni Mardianto Wibowo, Direktur Operasional PT Lembu Jantan Perkasa (LJP), perusahaan pembibitan dan penggemukan sapi potong yang berbasis di Serang, Banten, mengatakan, pelaku usaha atau swasta akan selalu mendukung usaha menuju swasembada daging sapi. Strateginya, menurut dia, dengan menambah jumlah populasi secara cepat, distribusi pusat-pusat pengembangbiakan sapi potong, serta memperbaiki dan mempertahankan kualitas sapi serta kualitas produksi daging. “Namun, pelaku usaha masih banyak mengalami kendala, mulai dari persiapan produksi hingga tahap pemasaran. Besar kecilnya kendala sangat tergantung pada tiap pelaku usaha,” jelasnya.
Karena itu, Toni mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut dengan pengucuran (KUPS secara selektif, terkontrol, dan tepat sasaran. Ditambah perubahan paradigma mengenai usaha pembibitan sapi potong secara luas, perubahan pola distribusi sapi betina bunting disesuaikan dengan potensi daerah, serta pembentukan lembaga Gabungan Pengusaha Pembibitan Sapi Potong Indonesia (GPPSPI).
Yan Suhendar
