“Penurunan bunga kredit perbankan sudah saatnya dipaksa oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah dan BI bekerjasama mengeluarkan aturan yang mendorong bank mempercepat penurunan bunganya”. Berita Kompas 13 Agustus 2009 itu, yang mengutip Ketua Ikatan Bankir Indonesia, Agus Martowardojo, sama bunyinya dengan seruan dari lokakarya tentang akselerasi revitalisasi perkebunan kelapa sawit, 21 Juli lalu.
Lokakarya di Menara Kadin Jakarta tersebut bertajuk "Akselerasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Guna Mewujudkan Kesejahteraan Petani". Ia memang dimaksudkan untuk mencari jurus-jurus bagi mempercepat pengembangan perkebunan sawit rakyat dengan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi, yang tentunya harus didukung kredit perbankan.
Perkebunan sawit rakyat adalah yang terluas, 3,3 juta ha dari total 7,1 juta ha perkebunan sawit Indonesia, dan terbanyak melibatkan orang (lebih dari 10 juta petani). Ia diharapkan menjadi salah ujung tombak penting pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang menjadi tujuan revitalisasi pertanian. Tapi masalah revitalisasi kebun sawit rakyat (mandiri maupun plasma) tidak semata kemudahan kredit dan penurunan bunganya, atau subsidi bunga dari pemerintah karena kenyataannya terdapat setumpuk masalah lain di penyaluran kredit tersebut.
Tengoklah segala persoalan yang dikedepankan pada lokakarya yang diselenggarakan Dewan Minyak Sawit Indonesia, Deptan, dan Kadin itu. Penyaluran kredit pengembangan energi nabati untuk revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) dan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) menghadapi permasalahan mulai dari yang sederhana, seperti KTP dan kejelasan calon petani dan koperasi peserta sampai RTRWP (rencana tata ruang wilayah provinsi). Dari urusan administrasi dan pemahaman yang berbeda dengan Pemda sampai urusan lahan (sertifikasi, tumpang tindih status tanah, tanah sengketa, tanah ulayat, hutan konversi). Belum lagi masalah kalau musim Pilkada, pejabat yang incumbent mau pun yang penantang “menjual” izin membuka lahan sehingga saling tumpang tindih.
Karena itu pula target penyaluran kredit dari 15 bank untuk program revitalisasi perkebunan yang dimulai 2007 sampai 2010 itu per Juli 2009 baru mencapai Rp4,1 triliun dari target yang Rp37,4 triliun. Tenggat waktu dan target luasan kebun yang harus direvitalisasi juga rendah.
Tapi para pemangku kepentingan mengharapkan program revitalisasi perkebunan itu diteruskan sampai ke 2014. Mereka percaya sawit tetap punya prospek cerah, pemilik modal besar atau sedang, dari dalam dan luar negeri, tetap berminat di sektor ini. Dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Indonesia menempati peringkat pertama dalam kemampuan menarik investor perkebunan kelapa sawit. Kalangan perbankan juga tetap mengandalkan perkebunan, utamanya kelapa sawit dan karet. Yang disebutkan oleh Direktur Treasuri dan Internasional BNI, Bien Subiantoro, merupakan produk yang dapat diperbarui sehingga bisa terus dikembangkan. Herdrajat, Direktur Perlindungan Perkebunan mengatakan, nilai ekspor tahun ini bisa mencapai US$21,68 miliar, dibandingkan tahun silam yang US$18,85 miliar.
Namun memacu akselerasinya tetaplah di jalur utama, yakni perkebunan rakyat, karena revitalisasi pertanian yang “pro growth, pro job, pro poor” itu memang diutamakan untuk pengentasan nasib mayoritas warga, yang bergantung pada pertanian dan perkebunan (dan pada bisnis dan industrinya). Penurunan bunga kredit, pemberian subsidi bunga, dan kemitraan inti-plasma adalah di ujungnya. Pada pangkalnya perlu digugah kepedulian dan tindakan nyata pihak yang berwenang dari tingkatan desa sampai ke pejabat di Jakarta. Yang harus mengobarkan penyuluhan tentang program revitalisasi perkebunan itu kepada masyarakat, yang memberi kemudahan pembuatan KTP/KK dan sertifikasi, yang mengatur pendaftaran dan menegaskan petani atau koperasi calon penerima kredit, yang memutuskan dan menyelaraskan RTRWP, yang menyusun studi kelayakan, berkoordinasi di Pusat untuk memutuskan bersama peruntukan lahan dan status lahan.
Kami mendukung saran-saran dan rekomendasi yang dikeluarkan pada lokakarya "Akselerasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Guna Mewujudkan Kesejahteraan Petani".
Daud Sinjal
