Pemerintah terus berupaya menyejahterakan petani agar pendapatan meningkat dan produksi terserap.
Badan Pangan Nasional menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) No. 2 Tahun 2025 pada 12 Januari 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Perum BULOG yang akan melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri dengan harga sesuai HPP baru. Tebitnya aturan tersebut bertujuan melindungi pendapatan petani Indonesia karena HPP berperan penting dalam menentukan keuntungan bisnis sehingga perlu perhitungan yang tepat.
Kenaikan HPP Gabah dan Beras
Pada 30 Desember 2024 Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) membahas berbagai kebijakan strategis di bidang pangan bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Langkah-langkah strategis itu untuk mencapai swasembada pangan hingga menghasilkan sejumlah keputusan penting seperti menghentikan impor beras dan meningkatkan HPP gabah dan beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan, ada kebijakan penting terkait harga hasil produksi petani dan pemerintah siap untuk menyerap produksi gabah petani. “Presiden telah memutuskan bahwa ada kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik menjadi Rp6.500/kg, sebelumnya Rp6.000/kg. Produksi berapapun akan ditampung sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” jelas pria yang biasa disapa Zulhas itu.
Di tempat yang sana, menurut Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, kenaikan HPP ini agar gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui BULOG semakin kuat. “Pak Menko Pangan juga menyampaikan, panen tahun depan seberapa besar produksi petani dalam negeri harus diserap BULOG. Selanjutnya, akan fokus bersama BULOG memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer (pengering),” katanya (30/12/2024).
Selain itu, Zulhas juga menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Gedung Graha Mandiri, Jakarta bersama pemangku kepentingan bidang pangan membahas tentang waktu berlakunya HPP yang berfokus pada gabah, beras, dan jagung. Zulhas mengatakan, harga gabah kering panen (GKP) dinaikkan menjadi Rp6.500/kg per 15 januari 2025. “Kebijakan ini merupakan langkah konkret atas komitmen Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam mewujudkan upaya presiden untuk swasembada pangan,” ungkapnya (6/1/2025).
Arief menambahkan, penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan pada BULOG dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani di masa panen raya tahun ini. Terkait perubahan HPP, ia menjelaskan, perubahan harga di tingkat petani dengan memperhitungkan struktur ongkos usaha tani serta mendengar masukan berbagai unsur, termasuk organisasi petani. “Tidak hanya satu sisi saja melihatnya, kepentingan di hulu para sedulur petani harus diperhitungkan dan tentunya mempertimbangkan masukan dari semua stakeholder sehingga mendapatkan harga wajar untuk usaha produksinya. Sisi hilir atau konsumen harus wajar juga harganya,” urainya.
Sejak berlakunya kebijakan HPP melalui NFA, pertama kali HPP naik pada Maret 2023 menjadi Rp5.100/kg GKP yang sebelumnya hanya Rp4.250/kg. Pada Juni 2024 HPP kembali diubah menjadi Rp6.100/kg GKP. Hal ini berpengaruh pada indeks Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) yang pada Maret 2023 berada di 103,83 sedangkan Desember 2024 tercatat mencapai 122,78.
Penyerapan Gabah
Tertuang dalam Kepbadan No. 2/2025, aturan HPP gabah dan beras bagi BULOG, Arief merinci, antara lain, Pertama, GKP di petani sebesar Rp6.500/kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Kedua, GKP di penggilingan sebesar Rp6.700/kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.
Ketiga, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp8.000/kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Keempat, GKG di gudang Perum BULOG sebesar Rp8.200/kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Kelima, beras di gudang Perum BULOG sebesar Rp12.000/kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%.
Sementara, gabah di luar ketentuan kualitas yang telah ditetapkan tersebut dapat diberikan kebijakan rafaksi harga agar BULOG masih dapat menyerapnya. “Dengan ini, NFA berharap BULOG dapat segera bersiap mengakselerasi penyerapannya agar sedulur petani terus termotivasi berproduksi dan stok beras aman dan terkendali,” tegasnya. Rafaksi harga GKP di petani dan penggilingan berdasarkan Kepbadan No. 2/2025 sebesar Rp300/kg untuk GKP di luar kualitas 1, Rp425/kg untuk GKP di luar kualitas 2, dan Rp750/kg di luar kualitas 3.
Pada kesempatan berbeda, Yudi Indarto, Ketua Kelompok Tani Mandiri di Kulonprogo, DIY mengatakan, harga gabah hasil panen raya hanya dihargai Rp5.100/kg meski pemerintah telah menetapkan HPP Rp6.500/kg. Hal ini tentu membuat petani menanggung kerugian besar dan berharap BULOG segera turun tangan menyerap hasil panen. Menurut Yudi, HPP sebesar Rp6.500 sebenarnya memberikan harapan besar bagi petani. Namun tanpa intervensi BULOG, gabah mereka hanya diserap oleh tengkulak dengan harga jauh di bawah HPP.
“Selama ini gabah kami hampir selalu dibeli tengkulak. BULOG belum pernah menyerap hasil panen di sini. Harga yang kami dapatkan bahkan pernah lebih rendah, hanya Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram. Para petani terpaksa menjual gabah dengan harga murah karena kebutuhan mendesak. Kami butuh uang untuk keperluan sehari-hari. Petani tidak punya pilihan selain menerima harga yang ditawarkan pembeli” jelas Yudi (13/1/2025).
Petani lainnya, Triyono menuturkan hal serupa. “Dua minggu lalu harga masih Rp5.500 per kilogram, sekarang malah turun jadi Rp5.000 per kilogram. Kami berharap BULOG segera membeli gabah kami sesuai HPP Rp6.500 per kilogram, atau kalau bisa harga dinaikkan lagi agar petani tidak merugi,” harap Triyono.
Di tempat terpisah, BULOG telah mempersiapkan beberapa titik penyerapan gabah dan beras. Selain melakukan optimalisasi infrastruktur seperti Sentra Pengolahan Padi dan Sentra Pengolahan Beras yang tersebar di seluruh Indonesia, BULOG melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian di setiap wilayah kerja untuk memonitoring titik panen dan dengan mitra kerja pengadaan untuk optimalisasi penyerapan di setiap lini.
“Sambil menunggu keputusan berlakunya penyesuaian HPP untuk gabah dan beras yang terbaru hasil keputusan Rakortas, BULOG melibatkan stakeholder untuk mulai melakukan monitoring beberapa titik panen yang mungkin sudah dimulai menjelang panen raya yang diperkirakan pada bulan Februari 2025 nanti,” jelas Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG dalam keterangan tertulis (11/1).
Suyamto menambahkan, dengan target penyerapan di angka 3 juta ton pada 2025, BULOG membentuk Tim Jemput Gabah untuk mengoptimalkan penyerapan agar dapat dilakukan secara masif dan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang berlaku. “Tim BULOG di lapangan sudah mempunyai data prakiraan panen sesuai KSA BPS dan data luas realisasi tanam dari Dinas Pertanian. Saat ini terus dipantau perkembangan tanamnya,” pungkasnya.
Sabrina Yuniawati
