Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan capaian kinerja 2023 dan program kerja prioritas KKP sepanjang tahun 2024 dalam Konferensi Pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan 2024 di Gedung Mina Bahari I, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024). Program kerja berbasis ekonomi biru masih akan dilanjutkan dan pelaksanaannya dikebut tahun ini untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan
JAKARTA (AGRINA-ONLINE.COM) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan fokus kementeriannya di tahun 2024 yakni melanjutkan pelaksanaan program-program prioritas berbasis ekonomi biru. Program tersebut dikebut pelakasanaannya untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
"Kita bicara bukan hanya penangkapan, hasil laut dan sebagainya tapi juga mengelola ruang laut. Kemudian bagaimana mengembangkan budidaya, melalui model-model berbasis kawasan. Kemudian bagaimana masyarakat pesisir menjadi masyarakat produktif. Bagaimana bisa mencapainya tentu harus ada intervensi pemerintah salah satunya melalui program kampung nelayan modern," ujar Menteri Trenggono dalam konferensi pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan 2024 di Ruang Command Center KKP, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).
Program prioritas ekonomi biru KKP mencakup lima agenda besar meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Lalu pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
Dalam penyiapan kerangka kebijakan ekonomi biru, telah diterbitkan dua Peraturan Pemerintah yaitu PP No 11 tahun 2023 dan PP No 26 tahun 2023. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang telah diselesaikan oleh KKP, di antaranya untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mengenai dua kebijakan ini Menteri Trenggono memastikan pelaksanaan keduanya harus dibarengi dengan kajian dan kesiapan matang, baik sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
"Dua-duanya masih belum dijalankan ya, masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap," urai Menteri Trenggono.
Lebih jauh Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program ekonomi biru di 2024 di antaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penangangan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk modeling budi daya misalnya, pembangunan dilakukan di sejumlah lokasi. Rinciannya modeling budi daya udang berbasis kawasan di Sumba Timur, modeling budi daya ikan nila di Karawang, modeling budidaya kepiting di Pasuruan, modeling budi daya rumput laut di Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta modeling budi daya lobster di Batam.
"KKP juga akan terus mengembangkan sistem infrastruktur Ocean Big Data. Di tahun 2024 ini, kami juga memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan Ocean Accounting," beber Trenggono.
Dari rentetan pelaksanaan program prioritas tersebut, KKP memilik target capaian produksi perikanan sebesar 30,85 juta ton, dengan nilai ekspor produk perikanan mencapai USD7,20 miliar, hingga target Nilai Tukar Nelayan di angka 108 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 105.
Sementara itu, pelaksanaan program prioritas KKP di tahun 2024 didukung pagu anggaran sebesar Rp7,1 triliun. Sejalan dengan itu, KKP juga akan memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan program ekonomi biru berjalan sesuai perencanaan dan hasilnya maksimal dirasakan oleh masyarakat.
"Kami akan mendukung sekaligus mengawal agar program prioritas berjalan dengan baik. Dari sisi kesekjenan, kami menyiapkan dari sisi budgeting, landasan hukum, data dan informasi, penguatan SDM, hingga penyiapan sarana dan prasarana," ujar Sekretaris Jenderal KKP Komjen Pol Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho.
Sebagai informasi, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP di tahun 2023 cukup positif. Di antaranya produksi perikanan mencapai 24,74 juta ton (angka sangat sangat sementara), PNBP kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,69 triliun, dengan pertumbuhan PDB Perikanan mencapai 6,78% sampai triwulan III.
Selanjutnya nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 5,6 miliar (angka sangat sangat sementara), Nilai Tukar Nelayan mencapai 105,40 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan mencapai 104,92, hingga investasi kelautan dan perikanan mencapai Rp9,56 triliun sampai triwulan III.
Dari sisi pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat praktik illegal unreported unregulated fishing.
Selama 2023, KKP juga berhasil mengembangkan beberapa modeling yakni modeling Kampung Nelayan Modern di Samber Binyeri, Papua, modeling Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, serta modeling Budi Daya Rumput Laut di Berbasis Kawasan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Windi Listianingsih
