Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM) - Walapun beberapa sentra perkebunan kelapa sawit menyumbang pajak bagi negara namun sayangnya jalan-jalan kabupaten bahkan provinsi banyak yang rusak akibat dilalui truk pengangkutan TBS. Sementara dana daerah terbatas, perlu adanya strategi pendanaan untuk perbaikan jalur transportasi tersebut.
Putra Rangkuti, pengamat perkebunan sekaligus pelaku usaha kelapa sawit, menyarankan agar memanfaatkan dana sarana prasarana dari BPDP-KS untuk perbaikan jalan kabupaten atau jalan-jalan ke pemukiman penduduk di sentra kelapa sawit. Melihat masih terbatasnya serapan dana sarana prasarana tidak ada salahnya disalurkan utk perbaikan jalan yang nantinya dapat menunjukkan kegiatan petani dan masyarakat.
"Beberapa ruas jalan kabupaten di Kabupaten Simalungun, Labuhan Batu, Asahan kondisinya sangat memprihatinkan. Ini belum lagi jalan-jalan kebun untuk menjangkau pemukiman yang sangat sulit dilalui ketika musim hujan. Pada akhirnya yang terkena dampak adalah anggota masyarakat yang notabene petani sawit " , Jelas Putra.
Ia mengutip data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Simalungun pada Maret 2023, panjang jalan kabupaten mencapai 1808,78 kilometer yang mana 50 persennya masuk dalam kategori rusak berat, sepanjang 971,33 kilometer. Sementara Kabupaten Simalungun salah satu sentra perkebunan kelapa sawit.
Putra menyarankan agar disediakan setidaknya Rp1 Trilyun Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dana sapras untuk perbaikan jalan kabupaten di sentra perkebunan. Dana tersebut dapat dikelola pemerintah pemerintah daerah atau penyelenggaraanya perbaikan jalan dikelola langsung oleh BPDP-KS. Angka ini menurutnya sangat kecil dibandingkan dana kelapa sawit yang sudah terkumpul sebanyak Rp186,6 T.
“Saya berharap agar wacana ini dapat digulirkan dan tentu saja perlu mendapatkan dukungan pemerintah daerah penghasil kelapa sawit. Setidaknya pola pengelolaan dana dari kegiatan usaha sudah pernah dilakukan pada cukai rokok yg kemudian dialokasikan utk mendukung pembangunan daerah. Sekaligus menepis isu bahwa dana sawit hanya dinikmati oleh korporasi," jelas Putra.
Windi Listianingsih
