Jumlah pungutan dan bea keluar perlu didesain lagi agar tetap kompetitif
Tetap andal selama resesi, industri sawit harus terus berbenah biar investasi di hilir masuk.
Kemajuan hilir sawit dengan nilai tambah menggiurkan jadi harapan untuk terhindar dampak resesi dunia. Sahat M Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) optimis konsumsi minyak sawit global 2023 masih akan tumbuh dari 77,2 juta ton di 2022 menjadi 79 juta ton. “Ekspor kita dapat meningkat dari 30,9 juta ton 2022 ke 33,4 juta ton 2023. Jangan takut dampak resesi!” tegasnya.
Undang ke Indonesia
Tampil dalam bincang-bincang Majalah Sawit Indonesia,14 Desember 2022, Sahat mengemukakan, pasar industri sawit global masih kuat. “Ada perubahan ekspektasi global, industri sawit kita harus ramah lingkungan. Kita juga perlu memproduksi minyak sawit sebagai functional product, bukan sekadar minyak goreng, dengan u-turn technology (pengepresan dengan tekanan rendah sehingga kandungan mikronutrisinya tidak hilang),” ujarnya.
Alumnus Teknik Kimia ITB yang 50 tahun menekuni sawit itu menambahkan, Indonesia tak perlu mengkhawatirkan pasar Uni Eropa. “Ekspor kita 3,5 juta ton/tahun, alihkan ke Afrika. Kita undang industri oleokimia pengguna sawit di Eropa untuk memindahkan pabriknya ke Indonesia karena marginnya tinggi. Segera bikin regulasi pemindahan pabrik seutuhnya (Barang Modal Tak Bergerak/BMTB) dan berikan insentif yang menarik,” serunya bersemangat.
Agar industri hilir berkembang dengan baik, Sahat menegaskan,“Kuncinya, pemerintah jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh. Tinggalkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), jalankan skema insentif untuk minyak goreng rakyat. Pemerintah sebaiknya menugaskan BULOG dan ID Food untuk mendistribusikan dari produsen ke masyarakat. Industri hanya memproduksi minyak dan dibeli dengan harga keekonomian. Selisih harga produsen dan harga eceran tertinggi diberikan ke2 lembaga tersebut.”
Kita juga harus promosisawit yang positif.Kalau perlu,angkat Al Gore atau Bill Clinton (mantan Wapres dan Presiden AS) sebagai duta. Sertifikasi ISPO digencarkan terutama untuk petani dengan memberi bantuan konkret agar berkelompok/berkoperasi menjalankan praktik pertanian yang baik. Bebaskan kebun-kebun mereka yang terindikasi masuk kawasan hutan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Strategi Antisipasi
Sementara,Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian mengajak, “Kita harus solid. Kita bikin program-program traceability dengan landcape managementdan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Kita kuatkan data dan kita juga minta tindak lanjut kepada menteri-menteri terkait sawit dalam kawasan hutan agar segera diselesaikan.”
Sebagai antisipasi dampak resesi global, ucap Budi Santoso, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, “Pemerintah mendorong pemberdayaan ekonomi domestik, penguatan produk lokal, mendorong program bangga buatan Indonesia, serta hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.”
Kemendag pun merilis 2 kebijakan, yakni Permendag No. 49/2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat dan Permendag No. 50/2022 tentang ketentuan ekspor CPO, refined, bleached, and deodorized palm oil (RBDPO), RBD Palm Olein (bahan minyak goreng), dan used cooking oil.
Prinsipnya, ulas Dirjen, untuk memberi fleksibilitas dan kemudahan pelaku usaha mengoptimalkan penyediaan minyak goreng sebagai pangan pokok nasional dengan harga terjangkau dan dari pasokan bahan baku yang menguntungkan bagi pekebun. Agar,mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor sawit dan turunannya.
Secara khusus dalam menghadapi dinamika global, butuh strategi dan kebijakan dagang Indonesia ke arah tata kelola kelapa sawit berkelanjutan yang diakui mitra dagang dan memperkuat diplomasi dagang minyak sawit menuju negara nontradisional, khususnya di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Timur.
Untuk meningkatkan serapan sawit di pasar domestik dan ketahanan energi, pemerintah meningkatkan program mandatori biodiesel dari 30% (B30) menjadi 35% (B35). Alokasi biodiesel untuk 2023 meningkat 19%,menjadi 13,15 juta KL dari tahun lalu 11 juta KL. B35 menyerap CPO sekitar 12,25 juta ton. Pelaksanaannya mulai 1 Februari 2023.
M. Fadhil Hasan, Plt Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI menyoroti daya saing sawit terkait besarnya pungutan dan pajak ekspor serta masih berlakunya DMO. DMO dinilai sebagai kebijakan restriktif. Perbedaan pajak dan pungutan ekspor antara Indonesia dan Malaysia cukup besar sehingga ekspor kita tidak kompetitif. “Ini harus menjadi pemikiran bersama. Sebaiknya didesain sedemikian rupa supaya tidak terlalu membebani produsen dan di sisi lain tidak membuat produk kita semakin tidak kompetitif,” usulnya.
Mewakili petani, Gulat ME Manurung, Ketum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memaparkan strategi agar sawit rakyat tetap tumbuh. Pertama, tingkatkan peremajaan sawit rakyat (PSR). Saat ini 78% masalah program PSR adalah lahan ada di kawasan hutan. “Sudah ada Undang-undang Cipta Kerja mengatakan lahan petani di bawah 5 ha bisa dibebaskan. Tapi nyatanya belum ada yang clear!” gugatnya.
Kedua, hilirisasi TBS petani. Tahun ini ia mengusulkan pembangunan 10 PKS di lokasi PSR mandiri, 10 Pabrik Minyak Makan Merah seperti yang diinisiasi Kemenkop-UKM dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan terintegrasi dengan PSR dan PKS, dan Pabrik Mini Minyak Goreng (Pamigo) skala koperasi dari Kementan. “Kalau benar-benar operasional, ini memberikan harapan baru untuk bargaining petani sawit masuk ke hilir,” komentarnya.
Ketiga, penerapan ISPO. Sesuai pemikiran Prof. Bungaran Saragih, MEc, pakar agribisnis, aspek keberlanjutan untuk petani dibuat bertahap. Mulai dari relatif, bukan absolut seperti perusahaan. “Kalau ini tidak diakomodir, ISPO petani tidak akan pernah tercapai. Kebun petani yang tersertifikasi baru 0,42% dari total 6,87 juta ha,” pungkasnya.
Peni Sari Palupi
