FGD Operasional ID FOOD Menjalankan Stabilisasi Pangan
Yogyakarta (AGRINA-ONLINE.COM) Peran BUMN Holding Pangan ID FOOD sangat penting dalam upaya stabilisasi pangan nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). BUMN yang bergerak di bidang pangan ditetapkan sebagai operator penyelenggaraan CPP bertugas melakukan off taker atau menjadi stanby buyer untuk produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, ID FOOD sebagai BUMN Holding di bidang pangan memiliki peran sentral dalam upaya stabilisasi pangan nasional. Paran sentral ID FOOD khususnya dalam hal penyediaan CPP untuk komoditas pangan strategis seperti daging unggas, daging ruminansia, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang dan cabai serta ikan.
Sesuai Perpres 125/2022, pemerintah menugaskan BULOG dan BUMN Pangan menjadi bagian dari penyelenggaraan CPP untuk 11 komoditas strategis. Pembagian tugasnya sudah jelas, BULOG fokus di komoditas beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan BUMN Pangan dalam hal ini ID FOOD di komoditas lainnya seperti daging unggas, daging ruminansia, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang, cabai, dan ikan.
"Dalam tata kelola kebijakan pangan nasional, ID FOOD dengan seizin Menteri BUMN berperan sebagai operator Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan secara komersial dan B2B melalui mekanisme cadangan pangan pemerintah," terangnya saat acara Focus Group Discussion (FGD) “Operasional ID FOOD Menjalankan Stabilisasi Pangan Secara Komersial”, Kamis (15/12).
Saat ini lanjut Arief, sedang dalam tahap pembahasan besaran stok CPP untuk masing-masing komoditas. Khususnya komoditas yang dikelola oleh
ID FOOD. Dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan CPP oleh BUMN tersebut, NFA bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN telah menyiapkan skema pendanaan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2022, tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan CPP.
“Terkait pendanaan CPP pemerintah dalam hal ini NFA, Pak Erick (Menteri BUMN), Bu Menkeu bersama Dirjen Perbendaharaan, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu, terus berupaya agar tercipta skema terbaik. Sesuai pasal 15 Perpres 125/2022, pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan,” paparnya.
Menurut Arief, untuk tahun 2022 telah disetujui pelaksanaan subsidi bunga ringan kepada ID FOOD dan BULOG dengan total platform sebesar 3 triliun rupiah, 1 triliun untuk BULOG dan 2 triliun untuk ID FOOD. “Ini merupakan kesempatan yang baik yang harus diambil dan kerjakan secara optimal,” tuturnya.
Arief mengatakan, seiring mulai berjalannya peran Holding BUMN Pangan sebagai penyelenggara CPP, diharapkan jumlah stok CPP komoditas pangan strategis selain beras bisa tersedia dan terus meningkat. Sehingga pada 2023 pemerintah memiliki CPP lebih beragam. “Dengan semakin baiknya sistem penyelenggaraan CPP, diharapkan Indonesia memiliki tata kelola pangan semakin baik. Tidak ada lagi gejolak dan fluktuasi harga yang tajam baik di hulu dan hilir, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen dan petani, peternak, serta nelayan sebagai produsen,” ujarnya.
Arief mengatakan, dukungan lain yang tengah disepakan dalam penyelenggarakan CPP ini adalah pemanfaatan teknologi rantai dingin untuk memperpanjang masa simpan produk seperti cabai, bawang merah dan putih, daging ruminansia, dan daging ayam. “NFA telah mengalokasikan 18 (delapan belas) unit fasilitas rantai dingin yang terdiri dari cold storage, air blast freezer, reefer container, dan head pump dryer. Beberapa telah disalurkan untuk dikelola Pemda, BUMN, BUMD, Koperasi di sentra-sentra produksi pangan,” ungkapnya.
Arief melanjutkan, penguatan peran BUMN Pangan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam hal peningkatan produksi dan ketersediaan pangan dalam negeri. Melalui penyerapan dan penyimpanan stok yang baik, hal ini tentu cara untuk mendukung petani, mendukung peternak untuk memproduksi pangan dengan maksimal, dan sebanyak-banyaknya.
“Hasilnya didorong dari BUMN Pangan terutama ID FOOD menjadi off taker. Dengan adanya kepastian pasar, kepastian harga dan waktu pembayaran, petani menjadi lebih sejahtera, sehingga dapat terus meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan tanpa khawatir produknya tidak terserap,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama ID FOOD Frans M. Tambunan mengatakan, ID FOOD siap menjalankan program CPP sesuai Perpres No.125/ 2022, ID FOOD mendapat amanat mengelola 8 komoditas, sedangkan 3 komoditas lain dikelola BULOG. Penyelenggaraan CPP merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan pemerintah bisa berperan terhadap stabilisasi. “Untuk bisa melaksanakan ini dengan skema komersial tentunya kita butuh dukungan. ID FOOD sudah menyiapkan skema impelentasinya, misalnya untuk skema pendistribusian produk meliputi hilirisasi komersial dan movement regional dari daerah surplus ke daerah devisit,” jelasnya.
Sabrina Yuniawati
