selain penyerapan tenaga kerja, industri sawit memberikan layanan pendidikan dan kesehatan di Papua
Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM). Industri kelapa sawit masih menjadi penopang perekonomian nasional. Di saat sektor lain mengalami gejolak akibat pandemi covid-19, subsektor perkebunan ini masih terus tumbuh positif.
Sejak 2020, sektor kelapa sawit Indonesia dinilai telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan. Kemudian, setidaknya 1,3 juta orang di pedesaan keluar dari garis kemiskinan secara langsung akibat pengembangnan kelapa sawit. Dengan demikian, industri sawit turut berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian daerah khususnya daerah Indonesia bagian timur.
Sebagai catatan, luas tutupan kelapa sawit Indonesia sebesar 16,38 juta ha. Sedangkan luas tutupan kelapa sawit di bagian timur Indonesia meliputi pulau Sulawesi, Maluku dan Papua sebesar 553.952 ha atau 3,38% dari total luas tutupan kelapa sawit nasional. Khusus untuk Papua, luas tutupan kelapa sawit sebesar 58.656 ha dan Papua Barat sebesar 110.496 ha.
Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua Barat terdapat di beberapa Kabupaten yaitu Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni dan Fak Fak.
Sementara lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua menyebar beberapa Kabupaten yaitu Nabire, Jayapura, Keerom, Boven Digoel, Mappi dan Merauke. Pola persebaran tutupan kelapa sawit di wilayah ini juga bersifat bergerombol dan berkolaborasi.
Musdhalifah meyakini, daerah dengan ekspansi pengembangan kelapa sawit mengalami penurunan kemiskinan yang lebih signifikan ketimbang daerah lain secara nasional. Untuk itu, potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia Bagian Timur terus dilakukan lantaran bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menimbulkan multi player effect.
Upaya pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan melalui sawit dengan cara Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Manfaat PSR antara lain peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan pendapatan pekebun dan pengelolaan sawit berkelanjutan.
Secara umum, detail Musdhalifah, target PSR 2020-2022 mencapai 540 ribu ha, di 21 Provinsi yang melibatkan kurang lebih 43 ribu pekebun, khusus untuk Papua, target PSR mencapai 6 ribu ha. “Target PSR 2020-2022 di pulau Papua 6 ribu ha, terdiri dari Papua Barat sebesar 3 ribu ha dan Papua sebesar 3 ribu ha,” jelasnya di sela-sela diskusi daring Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dengan tema ‘Penguatan Peranan Kelapa Sawit Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur’ di Jakarta, Senin (12/4).
Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, perkebunan sawit turut membantu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Khususnya di daerah Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak Fak dan Merauke.
Secara garis besar, sebut dia, terdapat dua manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan yakni penurunan kemiskinan di pedesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung.
Justina Sianturi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke menimpali, peran kelapa sawit dalam pembangunan dan investasi di Kabupaten Merauke yakni mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2.474 orang asli Papua, memperoleh pendapatan dari hasil kebun plasma dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.
Peranan kelapa sawit lainnya yakni pemberdayaan masyarakat dimana bisa menggerakan ekonomi masyarakat sebagai tempat pemasaran hasil hasil kebun usaha warga. Perbaikan lingkungan, dan peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat.
Pemerintah daerah, imbuhnya, berperan dalam pemberian fasilitas perizinan atau insentif penanaman modal, sosialisasi kepada perusahaan terkait kebijakan berinvestasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pendukung baik jalan, saluran, jembatan dan jaringan telekomunikasi.
Sementara itu, Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis mengatakan kelapa sawit memang menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan maka dari itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di Indonesia Bagian Timur.
Tata kelola sawit perlu diperbaiki mulai dari tata kelola perkebunannya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit. “Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani,” ujar dia.
Direktur Tunas Sawa Erma (TSE) Group Luwy Leunufna mencatat, perusahaan sudah memberikan komitmen secara nyata dalam penciptaan lapangan kerja yang masif. Sejak tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 2.400 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) yang terserap oleh TSE Group dan akan terus bertambah seiring dengan ekspansi perusahaan.
Melalui penyerapan tenaga kerja ini, TSE Group berharap distribusi pendapatan masyarakat Papua dapat meningkat. Dampak berikutnya, kesejahteraan mereka dapat terus membaik secara berkelanjutan.
Dampak lain yang diberikan perusahaan adalah pemberian layanan pendidikan hingga kesehatan. Layanan klinik di tiap area perkebunan, klinik berjalan hingga pembangunan sekolah dan bus sekolah disediakan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dasar.
Try Surya A
