Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), sinergi berbagai pihak kunci utama mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR
Jakarta (AGRINA–ONLINE.COM). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membentuk satgas percepatan PSR sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Pembentukan Satgas Percepatan PSR oleh GAPKI ini menyusul penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) PSR tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS.
Satgas tersebut berperan dalam membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra atau plasma perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI.
Percepatan program PSR ditujukan dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 Koperasi juga Kelompok Tani dan 7 perusahaan anggota GAPKI. Nota kesepahaman menghimpun kerang lebih 18,214 Ha lahan perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10% dari target tahunan.
Musdhalifah, Deputi II Kemenko Perekonomian mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia. Namun, minyak sawit Indonesia juga menjadi penyokong dalam ketahanan pangan dunia. “Setidaknya 33% minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” ujar Musdhalifah.
Subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satu kendalanya yakni produktivitas yang masih 3,6 ton CPO/ha/tahun, padahal potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO/ha/tahun.
“Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices (GAP), lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” ujar Musdhalifah.
Berdasarkan Kepmentan No.833 tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta Ha. Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41%. Oleh sebab itu, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
“Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program Peremjaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak,” yakin dia.
Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Pola kemitraan PSR ini mulai terjalin sejak 2016. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 ha/tahun.
“Kerjasama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.
Joko mengungkapkan, GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerjasama namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik. Saat ini, GAPKI sedang mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerjasama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR. GAPKI dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi serta mengimprove proses di lapangan yang lebih efektif.
Try Surya A
