Sertifikat ISPO bukan sekedar sertifikat tertulis, namun dapat dipertanggungjawabkan
Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM). Kesadaran konsumen akan keberlanjutan atau sustainability suatu produk, terutama pada komoditas kelapa sawit semakin meningkat. Hal ini mendorong Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem sertifikasi keberlanjutan yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar bisa diterima di pasar global.
Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengatakan, ISPO pun menjadi pembuktian untuk menjawab tudingan-tudingan negatif terkait industri kelapa sawit Indonesia.
“Ini mendesak, akar kendala dan permasalahan dalam percepatan sertifikasi ISPO harus dicari. Saya harapkan perusahaan anggota GAPKI tahun ini semuanya tersertifikasi," tekan Joko dalam webinar “Sosialisasi New ISPO Untuk Mendukung Pencapaian Target Sertifikasi ISPO yang diselenggarakan secara daring.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementrian Pertanian Dedi Djunaedi menimpali, diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Pekebun Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia menjadi angin segar bagi seluruh stakeholder sawit Indonesia.
Ia menjelaskan, diterapkan prinsip kriteria baru dalam ISPO sebagaimana dimuat dalam permentan 38 tahun 2020 tersebut. Yakni penerapan transparansi untuk perusahaan perkebunan dan pekebun. Dengan aturan baru tersebut, produk yang sudah tersertifikasi ISPO siap untuk memasuki pasar Jepang yang memberikan ketentuan baru bahwa produk sawit yang masuk ke negara tersebut harus memiliki sertifikasi berkelanjutan mulai bulan April 2021.
Di sisi hilir, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementrian Perindustrian, Edy Sutopo memaparkan jika integrasi dan sinkronisasi prinsip serta kriteria sustainability pada sektor industri perkelapasawitan menjadi aspek penting untuk mencapai tujuan ISPO. Seperti pembentukan citra positif minyak sawit Indonesia yang sustainable dan traceable, Perluasan akses pasar produk minyak sawit Indonesia khususnya di negara berkembang, Ketahanan mengatasi kampanye negatif, serta menciptakan branding kelapa sawit Indonesia yang kuat.
"Pengakuan ISPO oleh negara atau perusahaan konsumen minyak sawit asal Indonesia diperlukan untuk dapat memperkuat akses pemasaran minyak sawit Indonesia. Prinsip dan kriteria ISPO hilir mengacu pada 17 principles dari UN SDG’s (United Nation Sustainable development goals)” Kata Edy.
Dalam webinar yang dimoderatori oleh Neurela Dessy Pidie tersebut, Direktur akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi BSN Triningsih menjelaskan "new ISPO" memberikan jaminan tertulis atau konsekuensi tanggung gugat/liability serta aspek ketelusuran. Badan akreditasi ISPO yang merupakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sudah mendapatkan pengakuan dari badan akreditasi internasional seperti APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) dan IAF (International Accreditation Forum).
Try Surya A
