Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM). Sementara penyebaran COVID-19 telah mengancam pendapatan petani kecil kelapa sawit independen di Indonesia karena rendahnya harga tandan buah segar (TBS), petani bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menemukan bahwa penjualan Kredit RSPO telah menyediakan dana tambahan dan dukungan yang dibutuhkan untuk melihatnya melalui masa sulit ini.

Dalam acara virtual yang diselenggarakan sebelumnya hari ini, berjudul, “Dampak COVID-19 pada petani bersertifikat RSPO,” Penasihat Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik, mengungkapkan bahwa selain harga TBS rendah, petani merasakan kesulitan karena baik pabrik kelapa sawit dan kegiatan manufaktur berjalan lamban karena pembatasan sosial skala besar, namun harga pupuk tetap tinggi.

“Karena banyak petani swadaya tidak memiliki sarana untuk mengangkut TBS mereka ke pabrik, mereka bergantung pada “perantara”atau bisnis perantara untuk menyediakan layanan ini, tetapi pembatasan dalam kegiatan dan pergerakan karena COVID-19 telah berdampak pada mereka dan sumber mata pencaharian utama karena mereka tidak dapat menjual atau mengangkut TBS mereka ke pembeli. Pandemi juga mempengaruhi stok pupuk dan input untuk perkebunan petani serta harga makanan, ”katanya.

Rukaiyah menambahkan bahwa petani bersertifikat RSPO memiliki lembaga dan jaringan yang kuat untuk mendukung mereka, serta standar akuntabilitas. Dia menambahkan bahwa para petani ini juga memiliki beragam bisnis atau tanaman selama pandemi, yang selanjutnya mendukung mata pencaharian mereka.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menjelaskan bahwa pada satu titik selama pandemi, harga TBS turun di bawah Rp 1.000 per kilogram (atau sekitar USD $ 0,07 per kilogram) di tingkat petani swadaya. Sementara itu, harga TBS untuk petani plasma (petani yang bermitra dengan perusahaan penghasil kelapa sawit) tercatat antara Rp 1.200 per kg dan Rp 1.300 (USD $ 0,08- $ 0,09) per kg.

“Harga di bawah Rp 1.100 sulit bagi petani yang memiliki lebih dari dua anak, dengan anak mereka mengejar pendidikan tinggi, atau mereka yang memiliki anggota keluarga lain yang bergantung pada mereka, seperti orang tua mereka. Karena produktivitasnya yang rendah, antara 1 hingga 1,2 ton per hektar per bulan, mereka menjual hasil produksi mereka kepada perantara. Mereka juga memiliki beban hutang kepada para tengkulak karena para petani memiliki pinjaman, yang harus dilunasi selama panen,” katanya.

Dia menambahkan bahwa banyak petani kelapa sawit tidak memiliki sumber pendapatan lain dan hanya mengandalkan minyak sawit. Sebuah studi SPKS 2018 mengungkapkan bahwa hanya 30 persen petani yang memiliki mata pencaharian alternatif mulai dari pengolahan, penanaman karet, dan menjadi pedagang kecil. Tanah yang disisihkan selama era Orde Baru untuk petani PIR selama periode transmigrasi, yang mencakup 0,75 hektar, telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Darto juga mengatakan bahwa keadaan petani terpuruk karena kenaikan harga pupuk, yang kadang-kadang langka. “Tidak ada protokol kesehatan untuk petani/ pemanen. Petani membutuhkan uang tunai sementara proses transaksi untuk TBS untuk petani yang menjual ke perusahaan biasanya diproses antara satu atau dua minggu setelah produk dikirim ke pabrik atau perkebunan,” katanya.

Manajer Smallholders Program Indonesia RSPO, Guntur Cahyo Prabowo mengatakan, “Selama pandemi, sertifikasi membantu mendukung sekitar 6.000 anggota yang terdiri dari 26 kelompok tani, melalui penjualan minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO melalui Kredit RSPO. Sebanyak USD $ 1,5 juta dicairkan untuk 30 kelompok petani kecil independen bersertifikasi RSPO dari transaksi penjualan minyak sawit bersertifikat antara Mei 2019 dan Mei 2020.” Guntur menambahkan bahwa pada saat pandemi yang tak terduga ini, sertifikasi terbukti menjadi aset besar bagi petani ketika berhadapan dengan ketidakpastian situasi. Ini termasuk persyaratan untuk sertifikasi seperti organisasi petani yang kuat dan perencanaan keuangan, membantu meningkatkan daya tawar mereka selama pandemi.

Perwakilan petani dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Independen, YB. Zainanto Hari Widodo mengatakan bahwa tidak ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah yang difokuskan pada petani kelapa sawit. “Sebagai petani bersertifikat RSPO, kami mendapatkan bantuan makanan pokok dan pupuk untuk anggota kami. Bantuan untuk non-anggota dari petani bersertifikat RSPO termasuk pemberian peralatan kesehatan, dukungan untuk pusat kesehatan masyarakat [Puskesmas] dalam area asosiasi, membantu untuk mendirikan pusat pemantauan COVID-19 dan bantuan untuk orang-orang yang rentan secara ekonomi,” katanya.

Namun, jenis bisnis lainnya, seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) juga mengalami kesulitan untuk memasarkan produk seperti sayuran, ikan, dan bahan makanan lainnya, selama pandemi.

Sentimen serupa juga dimiliki oleh Jumadi, seorang perwakilan petani dari UD Lestari, sebuah unit bisnis petani. Jumadi mengatakan dampak COVID-19 terhadap mata pencaharian petani dan keluarganya sangat penting karena banyak yang takut dan ingin meninggalkan kampung halaman mereka karena risiko infeksi.

Jumadi mengatakan bahwa setelah hampir empat tahun disertifikasi oleh RSPO, ada banyak manfaat yang dia nikmati, seperti menerima lebih banyak pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit berkelanjutan serta mendapat manfaat dari kenaikan harga tambahan dari penjualan TBS bersertifikasi.

“Untuk manfaat yang diterima selama pandemi, para petani menerima bantuan dari PT Unilever, termasuk sampo, sabun dan deterjen,” kata Jumadi. Perwakilan petani dari Sumatra Selatan, Pairan, menambahkan bahwa mereka juga menikmati manfaat sertifikasi RSPO selama pandemi, di mana hasil dari insentif RSPO digunakan untuk membantu kegiatan sosial dari upaya pencegahan COVID-19 untuk masyarakat lokal.

Acara online ini dipandu oleh RSPO dan CNN Indonesia dan menghadirkan beberapa pembicara, termasuk Manajer Smallholders Program Indonesia RSPO, Guntur Cahyo Prabowo, Penasihat Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto. Perwakilan petani dari Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah juga hadir.

 

Windi L.