Jakarta, (AGRINA-ONLINE.COM) Program Beras Masyarakat Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang diserahkan melalui Kementerian Sosial, berdampak terhadap serapan gabah petani oleh Perum Bulog. 

 

Perubahan kebijakan tersebut berimbas besar pada kinerja Perum Bulog yang selama ini menjadi penyalur beras Rastra/Raskin.

 

Kini beras menumpuk di gudang Bulog, karena penyaluran/pengeluaran beras tersendat karena keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan kartu dari pemerintah bebas membeli beras di pasar dan tidak wajib membeli beras Bulog, seperti Raskin/Rasta. 

 

“Penyerapan gabah/beras Bulog cukup besar hampir 10 persen dari produksi nasional. Raskin/Rastra jangan diganti dengan kartu E-money, kecuali sebagai alat pembayaran Raskin/Rastra yang dikelola oleh Perum Bulog.

 

Saya khawatir saat panen nanti, petani tidak memiliki insentif lagi dan beralih membudidayakan tanaman lain,” ungkap Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir saat Diskusi Kebijakan BPNT dan Efektifitas Stabilitas Harga Beras di gedung RRI, Kamis (12/12).

 

Winarno menambahkan perubahan kebijakan ini akan berdampak kepada petani padi yang jumlahnya 36 juta KK karena tidak ada jaminan pembelian oleh Pemerintah.

 

Ia khawatir Indonesia akan bergantung pada beras import jika petani beralih ke tanaman lain.

 

Sehingga kedaulatan dan ketahanan pangan hanya akan jadi sebuah wacana.

 

Karena itu ia meminta, pemerintah kembali memberikan mandat kepada Bulog untuk menyalurkan beras BPNT.

 

Dengan jaringan dan outlet Bulog yang cukup luas di seluruh Indonesia, Winarno melihat, pemerintah tidak perlu khawatir dengan penyaluran BPNT.

 

Apalagi kini Bulog telah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas beras yang diproduksi.

 

 

Brenda Andriani

 

Editor: Windi Listianingsih