Saat harga minyak sawit di pasaran international tinggi, kebanyak komoditas ini diekspor. Akibatnya kebutuhan dalam negeri saat itu akan menjadi berkurang. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengusulkan agar diberlakukan mekanisme kewajiban memasok dalam negeri (domestic market obligation/dmo) bagi komoditas minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Menurut Menteri Fahmi Idris, ketentuan fiscal ini diberlakukan dengan penetapan bea keluar masuk atau adanya pajak ekspor tersebut maka diharapkan bisa menstabilkan harga minyak dipasar dalam negeri. Selain itu, dana dari hasil pungutan bea keluar atau pajak ekspor minyak kelapa sawit akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastuktur pengolahan minyak kelapa sawit. Tri Mardi Rasa Menteri Perindustrian Fahmi Idris didampingi Chairman ICE-PO Danny R Sultoni (paling kanan), Soedjai Kartasasmita dan Dirjen Perkebunan Achmad Manggabarani meninjau dan mengamati tandan buah kelapa sawit yang dipajang di salah satu stan pameran di International Conference and Exhibition On Palm Oil (ICE-PO 2009)” di Balai Sidang Jakarta Rabu (27/5). Kegiatan ini berlangsung 27 - 29 Mei 2009 "Hasil bea keluar harus dikembalikan ke wilayah penghasil produk itu. Untuk memperbaiki infrastruktur, memperbaiki sistem pertanian, sistem pengolahan tanah," tutur Menteri Perindustrian Fahmi Idris seusai membuka acara Internatonal Conference dan Exhibition on Palm Oil, di Jakarta Convention Center, Rabu (27/5).
Sementara itu, di tempat terpisah Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Manggabarani menolak pemberlakuan domestic market obligation atau kewajiban pasok dalam negeri atas minyak kelapa sawit.
"Buat apa ada DMO? Kita harus menyadari minyak kelapa sawit itu komoditas bebas yang (harganya) tergantung pasar," kata Achmad Manggabarani. Karena tergantung pada fluktuasi harga, jika diberlakukan DMO maka tidak ada yang mau menanggung selisih harga.
“Jika berlaku DMO, petani tidak mungkin menanggung selisih harga, masa petani mensubsidi konsumen,”tegasnya. Pemerintah pernah mencoba melakukan penerapan kewajiban pasok minyak kelapa sawit untuk dalam negeri pada 2007. Bahkan dengan isntruksi tapi tetap saja tidak ada yang mau membeli.
