Jakarta - Realisasi penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP) selama tahun ini hingga Agustus 2007 baru mencapai Rp523,58 miliar atau sebesar 25,15 persen dari pagu sebesar Rp2,08 triliun.
Kepala Pusat Pembiayaan Departemen Pertanian, Mat Syukur di Jakarta, Senin mengatakan, rendahnya realisasi KKP terutama untuk tanaman pangan disebabkan pihak perbankan masih bersikap hati-hati dalam menyalurkan skim kredit tersebut.
"Bank masih menganggap usaha di sektor pertanian memiliki resiko yang tinggi sehingga dinilai tidak bankable," katanya.
Selain itu, terbatasnya agunan yang dimiliki petani maupun penjamin kredit dan pasar juga menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat penyaluran KKP yang telah digulirkan sejak 2000.
Dari tingkat penyaluran KKP sebesar Rp525,58 miliar tersebut, komoditas tebu menduduki angka terbesar yakni Rp402,845 miliar, kemudian peternakan yang mencapai Rp71,006 miliar dan tanaman pangan Rp37, 712 miliar.
Sedangkan untuk pengadaan pangan hanya mendapat kucuran Rp12,020 miliar bahkan pada tahun ini tidak terjadi penyaluran KKP di sektor perikanan.
Pada awal digulirkan yakni 2001, penyaluran KKP sebanyak Rp468,669 miliar atau 22,50 persen dari pagu sebesar Rp2,08 triliun, kemudian naik menjadi Rp790,643 miliar (37,97 persen) pada 2004 dan untuk 2006 menjadi Rp963,252 miliar (46,26 persen).
Selama pengadaan program KKP dari 2001-2007 tersebut, penyerapan terbesar skim kredit itu pada budidaya tanaman tebu, disusul tanaman pangan, peternakan dan pengadaan pangan.
Sementara itu secara keseluruhan dari 2001 hingga Agustus 2007 realisasi penyaluran KKP mencapai Rp4,82 triliun atau 231,68 persen dari pagu Rp2,082 triliun.
"Dilihat dari tingkat perguliran memang masih rendah karena selama enam tahun hanya mencapai Rp4 trilun lebih," katanya.
Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang telah digulirkan Departemen Pertanian sejak 2000 rencananya berakhir pada Desember 2007 yang kemudian akan dirubah menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).
Menurut dia, KKP-E memiliki cakupan yang lebih luas dibanding KKP baik komoditas yang mendapatkan kredit, luas lahan maupun plafon atau pagu kredit yang dapat diterima setiap individu.
Komoditas pertanian yang masuk dalam skim kredit KKP yakni tanaman pangan, tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan sedangkan untuk KKP-E ditambahkan dengan komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan kentang.
Selain itu pagu kredit untuk KKP-E juga dinaikkan dari sebelumnya Rp15 juta menjadi Rp25 juta per individu, beberapa fasilitas lain yang ditambahkan dalam KKP-E adalah jangka waktu kredit investasi yang semula tiga tahun dinaikkan menjadi lima tahun serta luas lahan maksimum yang dibiayai dari 2 ha menjadi 4 ha.
Sedangkan pagu KKP-E, lanjut Mat Syukur, sebanyak Rp10,863 triliun dengan rincian untuk tanaman pangan Rp3,915 triliun, hortikultura Rp1,477 triliun, tebu Rp2,933 triliun, peternakan Rp2,241 triliun dan pengadaan pangan Rp294,84 miliar.
"Saat ini surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai besarnya KKP-E sebesar Rp10,8 triliun untuk sektor pertanian sudah turun. Diharapkan sebelum KKP berakhir tahun ini KKP-E sudah bisa terealisir," katanya.
Sumber : www.antara.co.id
