Palembang, Agrina-online.com. Program andalan pemerintah dalam mengintervensi fluktuasi harga beras di pasaran adalah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Dengan penggelontoran SPHP beras, masyarakat dapat mengonsumsi beras berkualitas dengan harga lebih terjangkau.
“Bapak Menko Pangan dalam Rakortas pangan 12 Juni lalu, telah meminta agar kanal penyaluran SPHP beras dapat diperluas dengan disalurkan pula melalui Koperasi Merah Putih. Ini tentu langkah positif supaya akses masyarakat memperoleh beras pemerintah ini yang terjangkau dapat lebih mudah,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa.
Dalam tinjauan Pusat Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sukodadi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (16/6). Melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan penyaluran SPHP beras melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Bayangkan nanti saat 80 ribu koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus,” ujar Ketut.
Untuk diketahui, keran penyaluran program SPHP beras telah dibuka kembali oleh pemerintah. Mulai Juni ini hingga Desember, total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton. Target 1,5 juta ton tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024).
Adapun realisasi SPHP beras di 2025 sendiri telah berada di angka 181,1 ribu ton. Dengan begitu, maksimal sekitar 1,318 juta ton lagi SPHP beras dapat disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ini. Akan tetapi, daerah sasarannya akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.
Perluasan kanal penyaluran SPHP beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut turut diapresiasi oleh Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. Arief yakin terobosan ini akan mampu menjadi pengungkit ekonomi perdesaan.
“Perintah Bapak Presiden mengenai Koperasi Desa Merah Putih sudah jelas. Ada Perpres dan Inpres. Jadi program prorakyat ini diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa. Kita bentuk di dalam Kopdes nanti ada gerai pangan, klinik, apotek, cold storage sampai penjualan elpiji 3 kilogram. Termasuk SPHP beras, jadi masyarakat tidak akan kesulitan lagi,” gagas Arief.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mempertegas langkah pemerintah dengan memasifkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah semata-mata demi masyarakat. Misalnya agar masyarakat bisa menikmati pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Semua kita lakukan dengan cara business pure, bisnis murni. Yang ada adalah plafon pinjaman. Usahanya jelas, sudah pasti dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya. Untuk apa? (supaya) pemerintah akhirnya punya kaki,” bebernya.
“Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal. Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” kata Menko Pangan.
Sabrina Yuniawati
