Tangerang Selatan, Agrina-online.com. Di balik pasokan daging ayam dan telur yang menjadi sumber protein utama masyarakat, terdapat sektor pembibitan yang memegang peran penting dalam menentukan arah industri perunggasan nasional. Kualitas bibit yang dihasilkan tidak hanya memengaruhi produktivitas, tetapi menjadi dasar pengendalian pasokan, stabilitas harga, hingga daya saing industri.
Peran strategis tersebut menjadi sorotan dalam Kongres XIV Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) yang digelar di Tangerang Selatan pada 22–23 Juli 2026. Mengusung tema “Pembibitan Sebagai Arsitek Industri Perunggasan Nasional”, forum tersebut menjadi ajang konsolidasi pelaku industri sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi sektor perunggasan ke depan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi daging ayam nasional telah melampaui 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi telur ayam ras mencapai lebih dari 6,5 juta ton. Capaian tersebut tidak lepas dari peran sektor pembibitan yang menjaga ketersediaan bibit unggul bagi seluruh rantai produksi perunggasan.
Ketua Umum GPPU periode 2022–2026, Achmad Dawami menegaskan, selain menghasilkan Day Old Chick (DOC), pembibitan juga sebagai pusat pengendalian mutu genetik, efisiensi produksi, ketahanan terhadap penyakit, hingga keberlanjutan industri.
“Pembibitan adalah titik awal seluruh rantai nilai industri perunggasan. Di era modern, sektor pembibitan juga dituntut untuk terus beradaptasi melalui penerapan teknologi genetika, digitalisasi manajemen breeding, peningkatan biosekuriti, serta penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan hewan (animal welfare),” ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Dawami melanjutkan, kemampuan industri pembibitan dalam melakukan inovasi akan sangat menentukan keberhasilan. “Ketika sektor hulu kuat, seluruh rantai industri akan tumbuh lebih sehat dan berdaya saing,” ucapnya.
Menjaga Keseimbangan Pasar
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, sektor pembibitan menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan industri perunggasan. Jumlah bibit yang diproduksi akan menentukan pasokan ayam dan telur di pasar sehingga berpengaruh terhadap harga di tingkat peternak maupun konsumen.
Menurut Agung, pemerintah baru saja menghadapi situasi ketika harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Kondisi tersebut dipicu ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan, meskipun secara nasional Indonesia masih mampu mempertahankan swasembada daging ayam dan telur.
Ia menjelaskan, melemahnya permintaan dipengaruhi sejumlah faktor musiman, seperti libur sekolah yang menyebabkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara dihentikan. Sementara itu, sekitar 63% produksi ayam dan telur nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga tekanan terhadap harga lebih mudah terjadi ketika konsumsi menurun.
Karena itu, ulas Agung, menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan menjadi pekerjaan bersama pemerintah dan pelaku usaha. “Pemerintah selalu berada pada posisi yang tidak mudah. Ketika harga di peternak turun, semua meminta pemerintah turun tangan. Sebaliknya, ketika harga naik, masyarakat meminta dilakukan operasi pasar. Karena itu, stabilitas pasokan dan permintaan harus dijaga bersama,” urainya.
Agung menambahkan, pemerintah berkomitmen mempercepat pelayanan perizinan, rekomendasi, serta penyediaan obat hewan dan vaksin agar tidak menghambat kegiatan usaha. “Kami berkomitmen untuk membantu seluruh pelaku perunggasan nasional. Jangan sampai hanya karena rekomendasi atau izin, usaha bapak ibu terganggu. Pemerintah fungsinya memfasilitasi agar industri ini tumbuh dan berkembang dengan baik,” tegasnya.
Pentingnya Data yang Akurat
Selain menjaga keseimbangan produksi, Agung menilai validitas data pembibitan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Ia berharap seluruh perusahaan pembibitan dapat membangun sistem ketelusuran (traceability). Sehingga, data produksi yang diterima pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengendalikan pasokan dan menjaga stabilitas industri.
Agung juga mendorong pemerataan pengembangan industri perunggasan di luar Pulau Jawa. Bersama BUMN pangan, Kementerian Pertanian mulai menginisiasi pembangunan ekosistem hulu hingga hilir di sejumlah provinsi. Dalam skema tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan di sektor hulu, peternak rakyat menjalankan budidaya, sedangkan hasil produksinya diserap pemerintah maupun industri.
Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan masing-masing perusahaan. “Pembibitan tidak mungkin berdiri sendiri. Ada perusahaan pakan, perusahaan obat hewan, dan yang lebih penting lagi ada pelaku usaha budidaya. Semua harus bergerak bersama,” katanya.
Asrokh Nawawi Nahkodai GPPU
Kongres XIV GPPU juga menetapkan Asrokh Nawawi sebagai Ketua Umum GPPU periode 2026–2030 melalui musyawarah mufakat. Dalam pidato perdananya, Asrokh menuturkan, industri perunggasan tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari fluktuasi harga ayam hidup, tingginya harga DOC dan pakan, hingga ketidakpastian ekonomi global. Menurut Asrokh, sektor pembibitan memiliki posisi strategis karena menjadi penentu arah pembangunan industri dari sisi hulu.
“Amanah untuk menjadi Ketua Umum GPPU masa bakti 2026–2030 tentu bukan amanah yang ringan, karena tantangan industri perunggasan ke depan akan semakin besar, bahkan mungkin lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Ia menilai, penguatan industri tidak dapat dilakukan sendiri oleh GPPU. Sinergi dengan pemerintah, koperasi, UMKM, perusahaan pakan, hingga peternak menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memastikan masyarakat memperoleh protein hewani yang aman, bermutu, dan terjangkau.
“Kami juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Insya Allah, melalui kebersamaan, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai dinamika yang ada, industri perunggasan nasional akan terus tumbuh dan berkembang,” katanya.
Selain memilih kepengurusan baru, Kongres XIV GPPU juga menjadi momentum peluncuran buku Dari Hulu untuk Ketahanan Pangan: Perjalanan 55 Tahun GPPU dalam Membangun Keberlanjutan Industri Perunggasan Indonesia. Buku tersebut mendokumentasikan perjalanan organisasi sejak berdiri pada 1970, termasuk perkembangan industri pembibitan, dinamika kebijakan, tantangan penyakit hewan, hingga berbagai inovasi yang mendorong kemajuan perunggasan nasional.
Windi Listianingsih
