Jakarta, Agrina-online.com. Sebagai pemangku kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambahkan jumlah perusahaan perikanan Indonesia yang dapat melakukan ekspor ke Tiongkok. Hal ini terjadi setelah bernegosiasi dengan otoritas kompeten setempat, GACC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China).
Perusahaan-perusahaan yang telah mendapat approval number aktif dari GACC siap melakukan kegiatan ekspor produk perikanan (aquatic product) sehingga memperkuat daya saing produk Indonesia di negeri tirai bambu itu.
“Saya telah menerima notifikasi resmi dari counterpart GACC kami di Tiongkok yang menyatakan mereka telah meng-approve lagi 2 perusahaan ekspor perikanan kita dan menyatakan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) yang telah diterapkan oleh Badan Mutu KKP reliable, robust, dan konsisten,” Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP atau disebut Badan Mutu KKP, ujar Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta.
Dua Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mendapatkan approval yaitu PT Bahari Biru Nusantara dan PT Sentral Benoa Utama. Saat pandemi COVID-19, kedua perusahaan ini sempat dilarang melakukan ekspor lantaran adanya jejak virus tersebut.
Ishartini mengutarakan, Badan Mutu KKP selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dengan otoritas kompeten Tiongkok sehingga persoalan hambatan ekspor dapat terurai. Ia juga menerangkan, UPI yang siap ekspo berarti telah menerapkan SJMKHP secara konsisten dan operasional yang selalu diawasi oleh para Inspektur Mutu, Badan Mutu KKP.
KKP mengawal perusahaan perikanan yang siap ekspor untuk mendapatkan persetujuan di negara tujuan. UPI yang siap melakukan ekspor diberikan rekomendasi resmi dan diajukan pendaftarannya ke otoritas kompeten di negara tujuan untuk mendapatkan approval.
“Intinya kalau mau ekspor harus bisa dibuktikan juga telah menerapkan HACCP, tim saya akan bantu untuk itu. Kalau sudah ber-HACCP nanti kalau mau kirim ke negara tujuan kami akan terbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,” imbuhnya.
Jumlah UPI ekspor ke Tiongkok terus meningkat
Otoritas Kompeten Tiongkok, GACC dan otoritas kompeten Indonesia KKP telah memiliki perjanjian bilateral Mutual Recognition Arrangement atau MRA dalam bidang jaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Melalui MRA ini, KKP berhasil menambah jumlah UPI yang dapat melakukan ekspor ke Tiongkok setiap tahunnya.
Secara beruntun sejak 2023, 2024, dan 2025 (per Maret 2025) jumlah UPI yang melakukan ekspor ke Tiongkok masing-masing 386, 522, dan 544 UPI. Adapun 10 komoditas perikanan paling banyak diekspor ke Tiongkok adalah rumput laut, cumi-cumi, layur, gulama, sotong, kurisi, udang vannamei, bawal, kepiting, tenggiri.
“Saat ini untuk ke Tiongkok sebenarnya jenis komoditas perikanan yang diekspor banyak sekali, tetapi memang masih didominasi cephalopod, rumput laut, ikan-ikan demersal. Kami saat ini memang selalu bersinergi dengan K/L terkaiit didalam negeri dan KBRI Beijing untuk diversifikasi produk ekspor dan peningkatan volume,” terang Ishartini.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya untuk beberapa jenis komoditas yang dapat menjadi champion di pasar global. Untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan, maka KKP membentuk Badan Mutu KKP sebagai pelaksana otoritas kompeten SJMKHP dan dalam subsektor budidaya perikanan telah membangun modeling budidaya modern sebagai tolok ukur atau benchmark produksi perikanan budidaya yang sesuai persyaratan dan standar internasional.
Windi Listianingsih
