Program Banpang ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
JAKARTA (AGRINA-ONLINE.COM) – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan dukungannya dalam upaya penurunan stunting. Hal tersebut diungkapkannya selepas menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Kamis (25/4/2024).
"Tadi sesuai arahan Bapak Wapres, Badan Pangan Nasional bersama BUMN pangan berkontribusi dalam mendukung pemenuhan gizi bagi keluarga risiko stunting. Oleh karena itu, bantuan pangan (Banpang) penanganan stunting berupa daging ayam dan telur ayam yang sudah kita mulai sejak tahun lalu, kita lanjutkan tahun ini dan sudah dalam proses penyaluran. Bersama ID FOOD, mulai Maret sudah kita luncurkan bantuan pangan dengan target sampai 1,4 juta di 7 provinsi,” sebut Arief.
Program Banpang penanganan stunting di tahun 2024 merupakan pelaksanaan yang kedua setelah di tahun sebelumnya berhasil dilaksanakan. Realisasi penyaluran tahap 1 per 24 April 2024 telah diberikan kepada 34.661 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dalam bentuk paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam. Data KRS tersebut berdasarkan data BKKBN.
Program Banpang ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penurunan stunting pada 2024 ini ditargetkan sebesar 14 persen.
Adapun pada 2022 prevalensi stunting berada di angka 21,6 persen. Angka ini lebih rendah daripada angka pada tahun 2021 yaitu sebesar 24,4 persen. Perkembangan penanganan stunting di Indonesia menggambarkan progres yang cukup positif. Ini karena pada 2013 pernah mencapai indeks tertinggi dalam 10 tahun terakhir di angka 37,2 persen.
Mengutip dari laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2021-2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2023, dilaporkan adanya kenaikan sebesar 0,9 poin menjadi 72,4 dari 71,5. Kenaikan ini disebabkan adanya perubahan indeks, baik pada tingkat indikator maupun tingkat dimensi.
Sebagian besar indeks menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi gizi, yaitu dengan peningkatan indeks sebesar 2,8 poin. Pemerintah terus berupaya meningkatkan IKPS sebagai sebuah indikator dalam mengukur kinerja pelaksanaan program/intervensi percepatan penurunan stunting.
Adapun dalam Rakernas tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin menekankan pentingnya mengelola potensi bonus demografi agar sumber daya yang ada nantinya dapat menjadi aset dan kekuatan bangsa. Karena itu, kualitas sumber daya manusia sangat penting. Salah satunya dengan melakukan upaya mencegah dan menurunkan prevalensi stunting.
“Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Stunting seharusnya dapat dicegah sejak awal di tingkat keluarga dengan memastikan pemenuhan gizi setiap anggota rumah tangga, ASI eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan, akses sanitasi, dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengasuhan yang layak. Saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun di daerah tetap terjaga. Utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” ujar Wapres Maruf Amin.
Sabrina Yuniawati
