Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras kepada 645 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Babakan, Kabupaten Bogor
BOGOR (AGRINA-ONLINE.COM) – Pemerintah kembali menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan tahap kedua. Presiden Joko Widodo saat peluncuran bantuan CBP tersebut pada Senin (11/09/2023) di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, mengatakan mulai September sebanyak 210 ribu ton beras akan disalurkan sampai November.
"Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton beras dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan ke masyarakat dan itu sudah dimulai. September, Oktober sampai November. Masyarakat jangan sampai terdampak harga beras. Inflasi kita pun masih terjaga di 3,2 persen," ujar Presiden Jokowi.
Presiden menyatakan bantuan pangan ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya selama tiga bulan ke depan. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
"Angka 210 ribu ton bukan angka sedikit dan ini ditujukan kepada 21,353 juta penerima. Setelah pasar ritel dan Cipinang diguyur beras Bulog, kemudian masyarakat diberi bantuan pangan, ini seperti operasi pasar. Jadi tidak usah khawatir," kata Jokowi.
Berdasarkan amatan Badan Pusat Statistik (BPS), secara musiman produksi beras bulanan selalu terjadi pada periode Agustus hingga akhir tahun. Produksi beras dalam negeri pada periode September hingga Desember 2023 cenderung berada di bawah kebutuhan, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan permintaan yang berdampak pada lonjakan harga, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras kepada 645 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Babakan, Kabupaten Bogor. Tercatat total penerima bantuan di Kabupaten Bogor ada 374 ribu KPM dan Provinsi Jawa Barat mencapai 4,1 juta KPM.
Salah satu penerima bantuan pangan beras Mirnah yang ditemui di Bogor, menyatakan sempat resah dikarenakan harga beras di pasar belakangan ini yang mengalami perubahan cukup drastis, namun dengan bantuan pangan yang diterimanya, saat ini ia merasa bisa lebih tenang.
“Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Semoga bantuan beras ini dapat terus diberikan pemerintah. Lalu harga beras dapat kembali stabil,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan, peluncuran bantuan pangan oleh Presiden Jokowi tersebut menandai digulirkannya bantuan tersebut ke seluruh Indonesia dengan sasaran penerima sebanyak 21,353 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial.
Bantuan ini digelontorkan selama tiga bulan yaitu September, Oktober, dan November 2023, dan setiap KPM mendapatkan 10 kg beras dalam tiga kali penyaluran. Adapun total bantuan pangan yang digelontorkan mencapai 640 ribu ton beras. Arief yakin dengan bantuan ini dapat memberi tekanan pada harga beras di pasar dan mampu kendalikan tingkat inflasi secara nasional.
"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, ini merupakan langkah intervensi yang kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada terjaganya inflasi. Hal ini juga tentunya kita harapkan bisa memberikan menekan laju kenaikan harga beras. Terlebih inflasi beras tercatat sampai Agustus menyentuh 7,9 persen dan memang hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan, namun Indonesia termasuk yang dalam batas masih bisa dikendalikan," ujar Arief.
"Ini adalah kesempatan negara kita untuk tingkatkan produksi di tanah sendiri. Pemerintah pun telah laksanakan berbagai upaya mulai dari Kementerian Pertanian yang menyiapkan benih unggul, lalu Kementerian PUPR yang siapkan infrastruktur penunjang. NFA bersama BUMN klaster pangan yang memastikan food reserve. Coba bayangkan kalau hari ini pemerintah tidak ada food reserve yang cukup, kondisinya akan seperti apa?" imbuh Arief.
Kepala NFA juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan cadangan pangan menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. NFA pun konsisten membantu daerah yang mengalami defisit stok pangan dengan skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Lebih lanjut Arief mengatakan, pendistribusian bantuan pangan dilakukan oleh Perum Bulog, serta PT Pos Indonesia sebagai salah satu transporter. Selain bantuan pangan tersebut, intervensi stabilisasi pangan juga dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai 1,4 juta ton, termasuk bantuan pangan tahap pertama sebesar 640 ribu ton yang telah tuntas di Juli lalu.
“Dalam implementasi SPHP beras, kami bersama Bulog telah melaksanakan berbagai upaya, misalnya dengan perluasan penyaluran beras SPHP secara masif, baik melalui pasar tradisional maupun ritel modern. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga konsisten dihelat di berbagai daerah. Lalu dengan telah diluncurkan bantuan pangan beras tahap kedua hari ini, akan semakin menguatkan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga beras dan intervensi pasar,” ujar Arief.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ketersediaan pasokan dan harga pangan di Indonesia selalu menjadi fokus NFA. Pada tahap pertama periode Maret sampai Mei, bantuan pangan beras efektif sebagai pengendali inflasi dan jaring pengaman sosial. Efek positifnya juga dirasakan terhadap kestabilan harga beras dan inflasi yang terjaga selama April sampai Juli 2023, sehingga berdampak pada tingkat inflasi yang tidak bergejolak secara umum,” tambahnya.
Selain bantuan pangan dalam bentuk beras, pemerintah juga menaruh perhatian yang besar pada upaya pengentasan stunting. Untuk itu, pada saat yang sama, juga digelontorkan bantuan pangan komoditas daging ayam dan telur ayam tahap kedua. Bantuan ini dilaksanakan oleh ID FOOD sebagaimana penugasan dari NFA atas seizin Menteri BUMN.
Adapun bantuan ini menyasar 1,4 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan digelontorkan di 7 provinsi prioritas pengentasan stunting. Paket bantuan dikemas berupa 1 Kg daging ayam dan 10 butir telur untuk 1 KRS dalam tiga kali penyaluran.
Lebih lanjut dijelaskan 7 provinsi prioritas yang akan disalurkan bantuan pangan pengentasan stunting ini yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
Arief mengatakan, selain untuk pengentasan stunting, bantuan daging ayam dan telur ayam ini merupakan upaya membangun ekosistem pangan hulu hilir di mana produk para peternak mandiri kecil dapat terserap yang di-offtake oleh BUMN pangan. Pada saat yang sama di hilir, masyarakat terbantu dengan mendapatkan kebutuhan protein yang layak.
“NFA mendorong ID FOOD untuk melibatkan teman-teman peternak mandiri dalam memenuhi stok untuk pelaksanaan bantuan pangan pengentasan stunting ini. Dengan adanya program bantuan ini, tentunya akan memberi kepastian offtaker bagi teman-teman peternak, sehingga terbangun ekosistem hulu hilir yang baik,” pungkas Arief.
Turut hadir dalam peluncuran bantuan pangan ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Hadir pula Bupati Bogor Iwan Setiawan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan.
Sabrina Yuniawati
