Pemerintah Siap Salurkan Bantuan Pangan
Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM) Pemerintah segera menggelontorkan bantuan beras untuk 21,353 juta masyarakat berpendapatan rendah. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi.
"NFA akan segera gelontorkan bantuan pangan ini hingga tiga bulan ke depan dengan target sasaran 21,353 juta keluarga penerima manfaat sesuai database dari Kementerian Sosial. Perum Bulog telah mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan ke seluruh penerima manfaat tersebut," ujar Arief dalam keterangannya, Minggu (26/03).
Besaran bantuan pangan tersebut, berupa paket 10 kg beras per penerima manfaat dan dilakukan selama tiga bulan dari Maret hingga Mei 2023. Saat ini, Bulog dalam tahap penyiapan untuk packaging sehingga apabila semuanya telah siap, segera digelontorkan kepada masyarakat.
"Untuk pembagian mekanisme nanti Bulog yang akan ditugaskan untuk mendistribusikan sampai titik distribusi terakhir, by name by address. Adapun Bulog tentu bekerja sama dengan pihak lain untuk kelancaran distribusi tersebut," jelasnya.
Diakui fluktuasi harga beras saat ini memang memberikan tekanan tersendiri terhadap konsumen, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, bantuan pangan ini menjadi bantalan sehingga masyarakat mendapat beras yang terjangkau dengan kualitas baik. Adapun untuk memenuhi kebutuhan 21,353 juta penerima manfaat dengan perhitungan 10 kg per penerima selama tiga bulan, dibutuhkan sekitar 630 ribu ton beras.
Arief menegaskan. penyaluran beras untuk bantuan pangan berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Untuk itu, pihaknya mendorong Bulog untuk menyerap hasil produk petani dalam negeri sebanyak-banyaknya pada saat panen raya sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Diketahui, pemerintah melalui NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton sepanjang tahun 2023.
Sementara itu, untuk komoditas daging ayam dan telur juga akan digelontorkan. Namun dengan kelompok sasaran yang lebih spesifik yaitu 1,46 juta kelompok masyarakat dengan risiko stunting berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adapun pendistribusian bantuan pangan ini akan dikelola oleh BUMN Pangan ID FOOD.
"Sebelum lebaran kita upayakan dan siapkan bantuan yang sama untuk komoditas ayam dan telur. Hasil produksi peternak ayam boiler dan petelur kita bantu penyerapannya, dan kita berikan ke keluarga risiko stunting. Jadi di hulu kita serap, di hilir kita berikan ke masyarakat yang lebih detil lagi yaitu keluarga risiko stunting berdasarkan data dari BKKBN," urainya.
Dengan ini, terbangunnya ekosistem pangan terintegrasi di mana sinergi hulu-hilir dapat terjaga. Di sisi hulu hasil produksi petani peternak dan nelayan dapat terserap melalui peran BUMN Pangan sebagai offtaker. Sementara sisi hilir, berbagai program pemerintah seperti pengentasan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat tereksekusi dengan baik.
Arief menekankan, pentingnya kerja sama antardaerah dalam membangun sinergi hulu hilir tersebut dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. "Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pangan di daerahnya, sehingga masyarakat dapat melihat ada peran dari Pemda masing-masing. Program-program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang dijalankan di daerah juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi daerah dan nasional," katanya.
Sabrina Yuniawati
