Yogyakarta (AGRINA-ONLINE.COM). Peternakan ayam petelur (layer) sebagai salah satu penyedia sumber pangan protein hewani saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan. Seperti fluktuasi harga, ketersediaan bahan baku produksi terutama jagung, hingga ketidakpastian pasar sangat mengancam eksistensi peternak, terutama peternak layer rakyat. Merespon hal tersebut, pemerintah menekankan pentingnya penguatan di aspek hilirisasi dan rantai pasok telur. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah mengatakan, saat ini produksi telur nasional tidak dapat disebut berlebih. Berdasarkan data prognosa secara agregat produksi telur tahun 2022 sebanyak 5,9 juta ton, kebutuhannya 5,3 juta ton dan terdapat potensi surplus 615 ribu ton adalah untuk cadangan pangan nasional dan potensi ekspor.

“Kelebihan kita hanya 11% dan ini sangat sedikit apabila dibandingkan dengan cadangan pangan negara lainnya. seharusnya jika tertata dengan baik di hillirisasi dan distribusi, maka tidak akan ada masalah,” ungkap Nasrullah saat acara Rembug Nasional Peternak Rakyat Ayam Ras Petelur di Yogyakarta (24/3).

Dirjen PKH mengatakan, kelebihan produksi telur ayam ras ini adalah untuk cadangan pangan nasional, jika terjadi kondisi darurat, dimana semua negara harus mempunyai cadangan pangan.

“Kementan telah menghitung bibit ayam dengan klasifikasi Grand Parent Stock (GPS) ayam ras petelur (layer) dan tidak terindikasi berlebihan, jika diusulkan untuk afkir dini, maka siapa yang akan bertanggungjawab, jika terjadi outbreak di negara kita, hal ini tentunya sangat rawan,” tandasnya.

Dari sisi hulu, Kementan telah menerbitkan surat larangan penjualan telur Hatching Egg (HE) untuk konsumsi kepada pembibit dan pelaku usaha perunggasan pada tanggal 11 Februari 2022 dan diterbitkan lagi pada 15 Maret 2022 untuk penekanan larangan penjualan telur HE menjelang dan setelah HBKN.

“Surat Edaran kami sudah jelas menyebutkan telur HE tidak boleh beredar, jika ada yang bisa menunjukkan perusahaan mengedarkan, silahkan dilaporkan ke kami, sehingga segera bisa ditindaklanjuti,” ujar Nasrullah. “Kami perlu bukti itu”, tegasnya.

Untuk penguatan di hilirisasi, saat ini Pemerintah telah menggandeng swasta untuk berinvestasi membangun pabrik pengolahan telur, namun perlu ada jaminan pasokan dari para peternak. Selain itu, telur yang akan diolah menjadi tepung juga harus memenuhi standar.

Salah satu syaratnya, yaitu pakan untuk ayam penghasil telur tidak boleh diberikan antibiotik. Ia katakan, saat ini impor tepung telur ke Indonesia kurang lebih sebanyak 10 ribu ton setiap tahun, sehingga jika Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri, maka kebutuhan tepung telur dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Dalam rembug nasional tersebut, disepakati solusi jangka pendek berupa Afkir dini PS layer maupun broiler, larangan mengeluarkan telur breeding sebagai telur konsumsi, pemenuhan kebutuhan jagung untuk peternak rakyat agar tidak menimbulkan persaingan barang dan harga diatasi melalui kontrak kerja sama pembelian antara koperasi peternak dengan gapoktan, serta  mendorong BUMN Klaster pangan untuk menyiapkan cadangan jagung bagi peternak rakyat dengan harga sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP).

Selain itu, sinkronisasi biaya produksi dan harga jual, dengan menetapkan angka koefisien harga telur, jagung, pakan, dan DOC berdasarkan Harga Pokok Produksi (HPP), Pemerintah membantu penyerapan telur melalui skema bantuan sosial, Optimasi fungsi seluruh jajaran lembaga Kementerian Pertanian dari pusat sampai ke daerah, yang selama ini terputus akibat adanya otonomi daerah, terutama menyangkut kebijakan dan perizinan, Optimasi badan pemerintah pengendalian harga agar sesuai dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2020 sampai level daerah, dan Peningkatan Permentan No 32 Tahun 2017 menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Try Surya A