Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM). Pandemi Covid19 menjadi momentum menguji kualitas sinergi sektor privat dan pemerintah dalam memutar perekonomian Indonesia. “Berlandaskan prinsip gotong royong, perusahan di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia mengembangkan program economic empowerment berbasis digital menjangkau usaha mikro kecil dan menengah,” ujar Board Member Sinar Mas, Franky O. Widjaja (8/10).

 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengutip indikator terkini mengatakan, perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun ini telah menunjukkan pemulihan, dengan pertumbuhan di atas 7%, dan pada kuartal ke-III, Purchasing Managers’ Index berada pada level ekspansif dengan torehan 52,2%.

 

Menurutnya, kondisi tersebut selain mendorong demand, juga memberikan optimisme kepada pelaku ekonomi. “Karenanya, Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan para stakeholders agar pemulihan ekonomi nasional bisa terus berlangsung. Di mana segala upaya mendorong agar ekonomi dapat berkelanjutan adalah prioritas kami,” imbuhnya.

 

Menko Airlangga berharap, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas dalam Sidang Paripurna DPR RI dapat ditetapkan sebagai UU, sehingga nantinya memberikan ruang yang leluasa bagi kalangan usaha.

 

Mengawali kegiatan yang menjadi bagian peringatan hari jadi Sinar Mas ke-83, Senior Advisory Board Member Sinar Mas, Gandi Sulistiyanto mencontohkan penugasan dirinya dan Rosan P. Roeslani yang berlatar pebisnis sebagai calon duta besar adalah bentuk sinergi antara korporasi dengan Pemerintah. Dirinya juga menyempatkan berpamitan dari Sinar Mas karena akan memulai pengabdian baru selaku Duta Besar untuk Republik Korea.

 

Franky mengatakan, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia adalah salah satu yang tercepat di Asia Tenggara di masa pandemi. Hal ini dapat menjadi kunci sukses dalam pemberdayaan UMKM dan membawa masuk ke dalam rantai pasok global.

 

Upaya korporasi melalui KADIN, yakni mempelajari berbagai modul economic empowerment dari negara lain yang terbukti berhasil. Kemudian mencoba mengadopsinya, menggelar train the trainers melibatkan para ahli dari negara tersebut. Nantinya, sekembali para pelatih ke daerah masing-masing, akan mengembangkan modul pelatihan yang sesuai dengan kekayaan setempat, yang eksekusinya melibatkan korporasi.

 

Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan KADIN Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya coba berperan aktif bersama pemerintah mengangkat kesejahteraan para penduduk rentan miskin dan jelang kelas menengah (aspired middle class) yang jumlahnya hampir mencapai 67% dari seluruh penduduk Indonesia.

 

Keberadaan UMKM bisa menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi kerakyatan karena kemampuannya membuka banyak lapangan kerja. KADIN melihat laju teknologi digital dapat menjadi wahana menaik kelaskan UMKM, yang tahun lalu berkontribusi hingga 60% dari keseluruhan pendapatan domestik bruto Indonesia. Pihaknya merekomendasikan intervensi korporasi berbentuk pendekatan business to business yang berkelanjutan, mendampingi UMKM masuk rantai pasok bisnis yang lebih kuat.

 

Try Surya A