Bimtek pengelolaan LPM - BUMP dihadiri 35 peserta pengelola LPM di Kabupaten Pemalang.
Pemalang (AGRINA–ONLINE.COM). Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani (Seknas BUMP) Indonesia memberikan bimbingan teknis kepada pengelola Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) se-Kabupaten Pemalang pada Selasa (22/6) bertempat di Aula Hotel Regina Pemalang.
Langkah ini dilakukan demi memperkuat kelembagaan dan cadangan pangan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, Muntohir mengungkapkan, berbagai dinamika LPM terjadi di Kabupaten Pemalang. Salah satunya, para petani yang masih perlu memahami secara mendalam perihal sistem resi gudang (SRG). Untuk itu, diperlukan dukungan pemberdayaan.
“LPM Pemalang jumlahnya 80 unit. Ada yang aktif, ada yang macet. Pada musim panen raya harga gabah anjlok turun drastis. Perlu pembinaan, wawasan dan teknik-teknik tertentu yang dibutuhkan sehingga lumbung dapat berfungsi maksimal. Penyerapan dari lumbung maupun SRG dapat mengontrol harga. Dari 218 desa di Kabupaten Pemalang, baru terdapat 80 unit LPM. Apabila terus didukung hasilnya akan optimal,” kata Muntohir.
Agus Wariyanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menimpali, sudah seharusnya LPM dapat menjadi obat dari berbagai permasalahan lapangan yang kerap dialami oleh petani. Pemerintah hadir di masyarakat untuk mencegah terjadinya inflasi yang dapat berimplikasi pada naiknya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Musim ke depan sudah mulai bagus pasokannya. Petani harus diangkat derajat pangkatnya agar kesejahteraannya meningkat. Petani harus ditingkatkan pendapatannya, kedaulatannya. Petani harus mempunyai suatu organisasi dan memiliki saham di dalamnya. Pasar bebas jangan dimusuhi, petani jangan mau dijadikan obyek. Angkat kondisi petani dengan cara yang kita bisa,” tandasnya.
Menurut Agus, kesejahteraan petani dapat terwujud jika semuanya perhatian dan terlibat untuk dapat mencarikan solusi permasalahan. Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan para petani Kab. Pemalang dengan terus mengembangkan LPM yang sudah dimiliki sejak dahulu.
“Lumbung pangan butuh pasar, maka dari itu perlu bekerja bersama-sama. Kita berkumpul untuk mencarikan solusi dari suatu permasalahan. Pembentukan BUMP tidak harus mulai dari nol,” imbuhnya.
Ketua Seknas BUMP Indonesia, Sugeng Edi Waluyo mengatakan, LPM yang dimiliki petani Kab. Pemalang merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk mengangkat derajat petani secara mandiri. Ia menyampaikan, integrasi dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) merupakan implementasi dari UU. No.19 Tahun 2013, dapat menciptakan ruang kolektif yang tersistem bagi petani dalam mencapai kestabilan pasokan dan harga pangan.
Adanya Sistem Logistik Daerah (Sislogda) menandakan Pemprov Jawa Tengah serius dalam mendukung kesejahteraan petani. Petani dilabeli tak berdaya dan bergantung. Setiap musim panen raya, harga hasil panen selalu turun.
Dari versi kaca mata perbankan, petani yang tidak mempunyai PT dianggap tidak bankable. Hubungannya dengan UU. No. 19 Tahun 2013 yaitu agar harga hasil panen petani tidak turun atau stabil. “Kegiatan bisnis dan pemberdayaan masyarakat dapat bersinergi, contoh kongkritnya di BUMP,” ulasnya.
Saat ini BUMP ada di 16 provinsi. Petani dengan payung hukum korporasi derajatnya sejajar dengan korporasi pada umumnya. Sistem resi gudang atau sistem resi kandang dapat dijaminkan ke perbankan dan pencairannya 70% dari nilai aset atau komoditasnya.
Selama ini petani selalu menerima program yang diberikan oleh siapapun dari pemerintah, BUMN ataupun lembaga bisnis yang lain termasuk integrasi LPM dengan BUMP ini.
Taufik, administratur LPM menanggapi, program yang diberikan memang bagus untuk dilaksanakan. Hal tersebut dapat membuat petani tidak memiliki ketergantungan lagi. Ia berharap agar dilakukannya assesment dan pendampingan secara kontinu untuk merealisasikan rencana tersebut.
“Kita sebagai petani, kalau ada program bagus ya kita jalankan. Kita fokuskan pada kapasitas petani dan prospek komoditasnya. Mohon pendampingan secara kontinu. Selama ini petani kebanyakan ketergantungan dan dilanjutkan terus,” bahasnya.
BUMP mensinergikan pemberdayaan petani dan bisnis petani. Banyak program dari pemerintah yang muspro karena tidak melakukan asesmen secara menyeluruh sebelum menerapkan suatu progam di masyarakat.
Bappeda Kabupaten Pemalang mengatakan, integrasi LPM dan BUMP sangat dinanti ketua dan anggota. LPM mempunyai SRG sejak 2017, namun belum berfungsi secara optimal. Kabupaten Pemalang dapat mendukung kemandirian Jawa Tengah dalam urusan pangan. “Tolong petani dibantu untuk inisiasi adanya BUMP di Kabupaten Pemalang,” tutupnya.
Siti Aminah/Ginanjar Dwi Cahyanto
Editor: TSA
