Prograsm swasembada daging sapi belum terealisasi, Komite Pendayagunaan Pertanian beri sejumlah saran
Jakarta (AGRINA-ONLINE.COM). Harga daging sapi selalu tinggi menjelang Lebaran, bahkan menembus Rp140.000/kg. Solusi instan yang kerap diambil Pemerintah adalah mengimpor daging sapi. Tahun ini, impor dalam bentuk daging sapi dan daging kerbau didatangkan dari Brazil dan India.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor daging sapi dan kerbau hingga 100.000 ton, setara hampir Rp10 triliun. Rata-rata impor daging sapi Indonesia tiap tahun setara 1,5 juta ekor sapi.
Di sisi lain, Pemerintah sejak 20 tahun lalu sudah menggelontorkan anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah sebagai program swasembada daging sapi. Tapi hasilnya belum terlihat secara jelas. Teguh Boediyana, Ketua Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP) mengatakan, anggaran swasembada daging sapi berasal dari APBN yang bersumber dari pajak.
Namun demikian, tidak ada pertanggungjawaban atas kegagalan tersebut. Begitupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain, dinilai Teguh seperti tidak tertarik mengusutnya.
KPP menilai Kementerian Pertanian tidak mampu merumuskan strategi kebijakan pencapaian swasembada daging sapi yang tepat, terukur dan berkelanjutan. Bahkan sejatinya kegagalan program swasembada daging sapi itu sudah bisa dideteksi dari awal program diluncurkan, tapi terus dipaksakan untuk berjalan.
Kegagalan program swasembada daging sapi yang terus berulang tanpa henti, juga disebabkan cara berpikir dan pemilihan strategi program yang mengesampingkan usaha pembibitan sapi (breeding) sebagai tulang punggung keberlanjutan produksi sapi/daging sapi di dalam negeri.
Teguh berpendapat, para perumus kebijakan program swasembada daging sapi seperti tidak memiliki kapasitas yang baik. Sehingga sampai detik ini, usaha pembibitan sapi masih menjadi momok dan tidak diminati oleh para pelaku usaha.
“Padahal kita semua tahu, keberlanjutan produksi sapi hanya akan terjadi bila supply anakan sapi terus terjaga. Supply anakan sapi baru bisa terjaga kalau pembibitan sapi berjalan baik, bukan semata sambilan masyarakat, tapi menjadi usaha inti yang menguntungkan,” tandasny.
Rumusan Usulan
Atas dasar tersebut, KPP merumuskan beberapa usulan:
1. Pemerintah jangan lagi bergantung dan mengandalkan breeding atau pembibitan anakan sapi pada budaya masyarakat, apalagi sebagai tumpuan, karena ini tidak akan berkelanjutan. Populasi penduduk makin besar, lahan hijauan berkurang, rumput semakin susah didapat masyarakat, semakin lama akan semakin sedikit masyarakat yang mau memelihara sapi dengan pendekatan budaya, yaitu sebagai tabungan dan sampingan.
2. Pemerintah harus mulai mengembangkan strategi untuk menciptakan iklim usaha pembibitan sapi yang menguntungkan, baik oleh peternak sapi UMKM maupun pengusaha skala besar. Strategi harus disiapkan dengan baik, melibatkan para pakar, pemangku kebijakan dan berbagai pihak yang peduli dan punya ketulusan hati dan niat untuk tumbuhnya iklim usaha pembibitan anakan sapi yang kondusif. Bila strategi kebijakan kelihatan gagal dalam tingkat perancangan, hentikan, susun ulang sampai betul-betul terukur, aplikatif dan bisa menguntungkan para pelaku usaha breeding, juga berkelanjutan.
3. Sampai detik ini, usaha pembibitan sapi sama sekali belum menjanjikan fisibilitasnya. Pebisnis tidak tertarik untuk masuk, karena kalkulasi di atas kertas tidak menguntungkan. Bangun iklim usaha breeding yang lebih menguntungkan dibanding penggemukan.
4. Setelah menyiapkan kebijakan yang tepat untuk iklim investasi usaha pembibian sapi, Pemerintah harus menyiapkan SDM Peternakan yang berjiwa pengusaha tahan banting, dan bermental petarung untuk kelangsungan usaha peternakan sapi di masa depan yang berkelanjutan agar jumlah peternak muda fase breeding lebih banyak lagi.
5. Terkait pertanggungjawaban anggaran negara, KPP tengah menyiapkan dan mengumpulkan fakta dan data lengkap, untuk melaporkan berbagai bentuk kegagalan program swasembada daging sapi ke KPK, sebagai wujud kontrol masyarakat atas penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran negara dalam program swasembada sapi/daging sapi di masa sekarang atau sebelumnya.
Try Surya A
