Penguasaan teknologi budidaya dan penerapannya yang makin baik mendorong peningkatan produksi udang nasional.
Produksi udang nasional meningkat dari 400.385 ton menjadi 457 ribu ton pada 2012. Peningkatan ini memberikan tambahan devisa bagi negara dari ekspor udang. “Karenanya, sangat beralasan apabila kita mempunyai optimisme bahwa pada 2013 produksi udang nasional juga akan meningkat," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam acara panen udang di demonstration farm (demfarm) kelompok pembudidaya Vaname Jaya 3 di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Sabtu (9/3).
Selain itu, imbuh Sharif, usaha budidaya perikanan ini perlahan mulai diminati kalangan perbankan. Perbankan semakin memperhatikan penyaluran kredit bagi petambak udang di pantai utara Jawa. “Kepercayaan perbankan makin bertambah karena tren usaha perikanan dinilai sebagai usaha yang semakin rendah risikonya,” kata Menteri.
Strategi yang Berhasil
Slamet Soebjakto meyakini, menguatnya kepercayaan perbankan itu juga dampak dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menunjukkan hasil dalam menekan risiko usaha budidaya udang dengan penerapan teknologi yang semakin baik oleh petambak. Menurut Totok, demikian Dirjen Perikanan Budidaya itu disapa, KKP tak hanya berhasil menggandeng bank BRI, tapi juga BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Mandiri. “Butuh strategi untuk menarik perbankan agar tertarik dalam pembiayaan ini,” tandasnya.
Program revitalisasi tambak menuju industrialisasi ternyata dapat meyakinkan perbankan untuk menggelontorkan kredit. Pasalnya, produksi udang oleh pembudidaya sudah mengarah pada pola kemitraan dengan pengusaha coldstorage atau penampung pasar sebagai mitra. Mitra ini berperan menjadi pendamping pembudidaya dan penjamin pasar dari produk yang dihasilkan sehingga tingkat keberhasilan usaha budidaya lebih tinggi dan risikonya dapat ditekan. Karena itu, “Mereka sudah tidak merasa ragu-ragu lagi untuk memberikan pembiayaan pada sektor perikanan budidaya dan ini yang menggembirakan," jelas Totok.
Dari sisi perbankan, Teten Djaka Triana, Kepala Divisi Bisnis Program dan Kemitraan BRI menilai, program revitalisasi tambak KKP sangat menarik. Apalagi dengan dibangunnya pola kemitraan antara petambak, perusahaan pembina (konsultan teknis), dan industri pengolahan. Kontrak kerjasama pemasaran hasil budidaya udang petambak dengan industri pengolahan menjadikan perputaran uang untuk membayar cicilan kredit lebih terjamin.
“Dengan adanya jaminan kontrak tersebut petambak lebih mudah dapat pinjaman modal. Tentunya perbankan tidak serta merta memberikan kepada semua petambak. Ada persyaratannya, yaitu mereka tidak hanya memiliki modal, tapi juga memiliki teknologi dan jaminan pasar, bermitra atau berkelompok,” urai Teten.
Hikmat Darmawan yang menjadi mitra petambak udang program revitalisasi di Serang, Banten, membenarkan, dengan bermitra dan berkelompok lebih mudah mendapatkan kredit pembiayaan. Dari 11 petambak, delapan di antaranya sudah bisa mencairkan dananya. Seorang petambak bisa mendapatkan Rp450 juta-Rp500 juta. ”Dana ini dicairkan tunai sekaligus dari BTN, nanti ada dari BRI dan BJB (Bank Jabar Banten), tapi tidak langsung ke petambak melalui koperasi dan mitra,” tuturnya saat ditemui di Desa Kemanyungan, Kec. Pontang, Serang, Banten.
Tak sekadar memberikan pinjaman, menurut Teten, petambak juga akan didampingi konsultan teknis, terutama untuk mengatur keuangannya. BRI menyediakan permodalan bagi para petambak udang dengan maksimal pinjaman sebesar Rp500 juta/hektar tambak. “Pinjaman ini untuk modal kerja atau investasi,” tandasnya.
Teten mewanti-wanti, peran pemerintah sebagai fasilitator harus terus dijalankan secara serius dalam membina kemitraan. Risiko usaha budidaya udang sudah terukur dan pembudidayanya juga sudah mampu meminimalkan risiko. Apalagi dengan infrastruktur seperti pengairan, jalur produksi dan rantai pasar yang sudah bagus, tatanan yang sudah ada akan semakin bagus. “Yang paling penting juga adanya kebijakan yang mendukung bisnis,” imbuhnya.
Perlu Sinergi
Bicara tentang keberhasilan program, Totok menegaskan, semuanya tidak akan bisa berjalan secara baik jika tidak ada sinergi dengan pihak lain, seperti Kadin, Kementerian PU, Badan Pertanahan Nasional, PLN, perbankan, Kementerian Pertanian, pengusaha dan masyarakat pembudidaya. “Sinergi ini untuk mempercepat peningkatan produksi, pengembangan usaha, perbaikan infrastruktur dan sebagainya terkait dengan budidaya yang berkelanjutan,” paparnya.
Bahkan, terkait soal keamanan, KKP mengajak pihak terkait, seperti TNI dan polisi, ikut mengawasi. “Kita ajak mereka untuk ikut mengelola secara bersama. Mereka kita libatkan untuk masuk ke dalam kelompok budidaya. Kita akan terus membangun program kemitraan seperti ini,” tutup Totok.
Dengan menggandeng semua pemangku kepentingan perudangan akan ada manfaat yang besar dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Tri Mardi Rasa, Windi Listianingsih
